HAND OUT O6
MATA KULIAH ILMU POLITIK

SISTEM PERWAKILAN 

6.1.	Pendahuluan
Salah satu konsep politik yang mendapat perhatian seksama dari  kalangan ilmuwan dan praktisi politik, yaitu konsep perwakilan. Konsep ini merujuk pada seseorang atau suatu kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara, bertindak atau memperjuangkan hak politik atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Proses ini disebut dengan perwakilan yang bersifat politik (political representation). Fenomena anggota dewan perwakilan rakyat saat ini pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik.
Definisi perwakilan atau representasi (representation) sangat bervariasi. Beberapa diantaranya adalah seperti yang dikemukakan Rao dengan mendasarkan pada pendapat Alfred de Grazia (1994) yang mendefinisikan representasi sebagai hubungan antara dua orang, wakil dengan pihak yang mewakilinya (konstituen), dimana wakil memegang otoritas untuk melaksanakan beberapa aksi yang mendapat persetujuan dari konstituennya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Hanna Penichel Pitkin (1957) mendefinisikannya sebagai proses mewakili, di mana wakil bertindak dalam rangka bereaksi kepada kepentingan pihak yang diwakili. Wakil bertindak sedemikian rupa sehingga diantara wakil dan pihak yang diwakili tidak terjadi konflik dan jika pun terjadi, maka harus mampu meredakan dengan penjelasan. Perwakilan adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar (Budiardjo, 1991:175).
Bila dilihat dari sejarah politik dan proses pembangunan politik, konsep demokrasi perwakilan sesungguhnya merupakan jawaban terhadap kondisi pertumbuhan dan perkembangan penduduk, baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga sangat mustahil untuk tetap menerapkan mekanisme dan sistem demokrasi langsung. Pada sisi lain, konsep perwakilan ini pun merupakan jawaban terhadap kebutuhan negara modern yang pada umumnya memiliki wilayah yang sangat besar. Kenyataan ini membuat demokrasi langsung menjadi pilihan yang sulit dalam sistem pemerintahan, sehingga konsepsi perwakilan mau tidak mau, menjadi pilihan yang sangat realistik. 
Ditinjau dari kompleksitas permasalahannya, negara modern memiliki kadar persoalan yang sangat rumit, karena tidak setiap anggota masyarakat mampu memberikan jawaban terhadap persoalan yang ada, maka perlu dipilih sekelompok orang yang dianggap benar-benar dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada tersebut.
Dengan adanya persoalan tersebut (perubahan demografi, wilayah dan kebutuhan Negara modern) maka persoalan perwakilan politik menjadi menarik perhatian banyak kalangan. Implikasi dari munculnya konsep perwakilan, dibutuhkan lembaga-lembaga sebagai media  yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Lembaga-lembaga inilah yang mewakili kepentingan-kepentingan politik masyarakat di tingkat pemerintahan (suprastruktur politik). Pada tahap selanjutnya, lembaga perwakilan politik tersebut dikenal sebagai lembaga legislatif (Pahlevi, 2001:9).
Pola hubungan wakil-terwakil akan menentukan fokus perwakilan. Corak perwakilan inilah yang nantinya akan menentukan perjalanan transisi demokrasi. Hubungan wakil yang erat dengan kontituennya akan menempatkan konstituen di posisi penting, sehingga aspirasi konstituen menjadi hal yang harus diperjuangkan wakil. Demikian pula ketersediaan mekanisme bagi konstituen untuk berkomunikasi dengan wakilnya akan meminimalkan terjadinya oligarki perwakilan atau distorsi aspirasi sebagaimana lazim terjadi dalam demokrasi perwakilan. Siapa yang menjadi pusat perhatian wakil dalam menunaikan tugasnya akan sangat menentukan wakil apakah berhadapan dengan individu, masyarakat umum, kelompok atau partai politik. Dengan demikian, corak perwakilan akan menentukan pola perwakilan, apakah wakil mandiri (wali) atau wakil sangat bergantung pada konstituennya (utusan) atau gradasi diantara keduanya. 
Pola hubungan wakil dan terwakil akan menentukan fokus perwakilan. Siapa yang menjadi pusat perhatian wakil dalam menunaikan tugasnya akan sangat menentukan wakil apakah berhadapan dengan individu, masyarakat umum, kelompok atau partai politik. Dengan demikian, corak perwakilan akan menentukan pola perwakilan, apakah wakil mandiri (wali) atau gradasi diantara keduanya (politico). Corak perwakilan inilah yang nantinya akan menentukan perjalanan transisi demokrasi. Hubungan wakil yang erat dengan konstituennya akan menempatkan konstituen di posisi penting, sehingga aspirasi konstituen menjadi hal yang harus diperjuangkan wakil. Demikian pula ketersediaan mekanisme bagi konstituen untuk berkomunikasi dengan wakilnya akan meminimalkan terjadinya oligarki perwakilan atau distorsi aspirasi sebagaimana lazimnya terjadi dalam demokrasi perwakilan.
	Salah satu ciri yang melekat pada setiap negara yang menganut sistem pemerintah demokrasi adalah dilaksanakannya pemerintahan perwakilan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi mempercayakan kepada sebagian kecil dari mereka untuk memegang kendali pemerintahan. John Stuart Mill dalam bukunya Considerations on Representatif Government yang dikutif oleh Robert A. Dahl (1992:138), mengemukakan bahwa: Karena itu, tidak ada uang kurang dari apa yang pada akhirnya dapat diinginkan lebih daripada diakuinya semua orang untuk memiliki saham dalam kekuasaan negara yang berdaulat, yaitu suatu ”pemerintahan yang demokratis”. Tetapi karena suatu masyarakat yang lebih besar tidak semua orang, tidak dapat berpartisipasi dalam semua urusan umum, akibatnya jenis yang ideal dalam suatu pemerintahan yang sempurna haruslah ”pemerintahan perwakilan”.
	Keterlibatan rakyat dalam pembuatan keputusan yang mengikat, terefleksi dengan adanya lembaga perwakilan rakyat. Keberadaan lembaga perwakilan rakyat atau lembaga legislatif merupakan salah satu instrumen penting dalam suatu negara yang menganut paham dan ajaran demokrasi. Partisipasi rakyat yang efektif dalam proses pembuatan keputusan, dikatakan oleh Robert A. Dahl (1992:164), sebagai berikut: “Sepanjang proses pembuatan keputusan yang mengikat, warga negara harus memiliki kesempatan yang cukup dan kesempatan yang sama untuk mengemukakan pilihan mereka mengenai hasil akhir. Proses pembuatan keputusan tersebut, harus mempunyai kesempatan-kesempatan yang cukup dan sama untuk menempatkan masalah-masalah dalam agenda dan menyertakan alasan mengapa diambil keputusan yang itu dan bukan yang lain”.
	Di samping itu, rakyatpun berkesempatan untuk mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan melalui wakil-wakil mereka yang duduk dalam lembaga perwakilan dan lembaga legislatif. Hal ini didasari oleh pendapat yang dikemukakan oleh Arbi Sanit (1985:203), yang menjelaskan bahwa peranan perwakilan Badan Legislatif pada hakikatnya berkenaan dengan masalah antar hubungan badan tersebut, terdapat anggota badan legislatif, dengan anggota masyarakat yang diwakili mereka secara individu, berdasarkan kelompok maupun secara keseluruhan. Pandangan yang melihat hubungan tersebut merupakan salah satu masalah pokok di dalam kehidupan sistem politik pada umumnya, dan di dalam proses Badan Legislatif pada khususnya.
	Lembaga perwakilan rakyat di negara demokrasi disusun sedemikian rupa sehingga ia mewakili mayoritas dari rakyat, dan pemerintah bertanggung jawab kepadanya. C.F. Strongs sebagaimana dikutif Miriam Budiardjo (1980:173), mengemukakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu.
Berdasarkan teori model hubungan wakil-rakyat, dapat disimpulkan bahwa semua teori perwakilan mempunyai sifat perwakilan politik. Artinya, seseorang yang duduk di lembaga perwakilan harus melalui proses pemilihan umum sebagai suatu proses politik, dengan demikian sifat perwakilannya disebut perwakilan politik (Budiardjo, 1991:175).
Pemilihan umum menjadi mekanisme politik untuk melakukan rekruitmen dan seleksi orang-orang yang akan duduk dalam lembaga perwakilan. Aspek dinamis dari penyelenggaraan pemilihan umum yang berlangsung secara demokratis, dalam arti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan kompetitif, akan menentukan sifat perwakilan politik tersebut.
Dalam konteks empirik atau praktek, asas perwakilan politik diragukan kewajarannya. Maka untuk menggenapi masalah ini diusahakan agar diganti atau sekurang-kurangnya dilengkapi dengan asas perwakilan fungsional (functional or occupational representation). Pemikiran ini dilatarbelakangi anggapan bahwa negara modern dikuasai oleh bermacam-macam kepentingan ekonomi, yang dalam sistem perwakilan politik sama sekali tidak dihiraukan dan tidak dilibatkan dalam proses politik. Oleh karena itu, pemilih harus diberi kesempatan untuk memilih golongan ekonomi dan profesi, di mana ia bekerja tidak semata-mata menurut golongan politiknya seperti yang terjadi dalam karakter perwakilan politik. (Budiardjo, 1991 : 175).
Menurut Arbi Sanit, fungsi lembaga legislatif terdiri atas fungsi perwakilan politik, fungsi perundang-undangan, dan fungsi pengawasan. Lebih Jauh lagi Arbi Sanit (1985:253) menjelaskan:
1.	Melalui fungsi perwakilan politik,  lembaga legislatif/lembaga perwakilan membuat kebijakan atas nama anggota masyarakat yang secara keseluruhan terwakili di dalam lembaga tersebut. Dalam hal ini, lembaga legislatif/lembaga perwakilan rakyat bertindak sebagai pelindung kepentingan dan penyalur aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
2.	Melalui fungsi perundang-undangan, lembaga legislatif/lembaga perwakilan rakyat memuaskan kepentingan dan aspirasi anggota masyarakat ke dalam kebijaksanaan formal dalam bentuk undang-undang. Dalam fungsi ini tergolong pula kewenangan untuk menghasilkan anggaran pendapatan dan belanja negara, mengusulkan suatu rencana undang-undang dan mengubah suatu undang-undang (amandemen).
3.	Melaui fungsi pengawasan, lembaga ini melindungi kepentingan rakyat, sebab melalui penggunaan kekuasaan yang dilandasi oleh fungsi ini, lembaga legislatif/lembaga perwakilan rakyat dapat mengoreksi semua kegiatan lembaga kenegaraan lainnya melalui pelaksanaan berbagai haknya. Dengan demikian, tindakan-tindakan yang dapat mengabaikan kepentingan anggota masyarakat dapat diperbaiki.
	Adanya lembaga perwakilan rakyat adalah sebagai ciri dari pemerintahan yang dikendalikan oleh rakyat sebagaimana yang diajarkan dalam teori demokrasi. Proses pemerintahan yang berjalan secara demokratis dan diproses oleh wakil-wakil rakyat dalam suatu lembaga perwakilan rakyat merupakan esensi dari konsepsi demokrasi perwakilan lembaga legislatif.

6.2Teori Perwakilan
Dalam konteks teori modern, teori perwakilan merupakan mekanisme hubungan antara penguasa dan rakyat. Dalam negara yang menggunakan sistem politik demokrasi modern, demokrasi representatif merupakan sistem politik yang berbeda dengan kerangka kerja demokrasi langsung. 
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, ada tiga faktor utama yang  menjadi nilai keunggulan demokrasi representatif dibandingkan demokrasi langsung, yaitu perubahan jumlah penduduk, keadaan wilayah suatu negara yang relatif luas, dan meningkatnya kompleksitas kepentingan rakyat. Variasi kebutuhan dan  kepentingan rakyat ini harus dihadapi oleh pemerintah. Namun demikian, secara rasional tidak semua masalah dapat disampaikan secara kolektif kepada pemerintah secara langsung, karena bila hal ini dilakukan  akan menyebabkan overload tuntutan pada pemerintah yang justru dapat membuat kemandekan kerja. Implikasi dari ha1 tersebut maka dibutuhkan sebuah sistem perwakilan yang dapat menghubungkan antara masyarakat struktur dan masyarakat sebagai agensi. 
Berdasarkan kajian teori terhadap analisa dan pandangan-pandangan para pemikir ilmu politik, setidaknya ada lima konsep dasar perwakilan yang umum yang terjadi (dalam Adrianus, dkk, 2006: 108-109). Kelima konsep dasar perwakilan tersebut yaitu :
(i)	Delegated Representation, yaitu seorang wakil diartikan sebagai juru bicara atas nama kelompok yang diwakilinya. Dengan demikian, seorang wakil tidak boleh bertindak di luar kuasa yang memberi mandat. 
(ii)	Microcosmic Representation, konsep ini menunjukkan bahwa adanya kesamaan sifat-sifat antara mereka yang diwakili dengan diri sang wakil. Karenanya kebutuhan ataupun tuntutan wakil adalah juga kebutuhan mereka-mereka yang diwakili. Dalam konsep ini masalah kuasa dan hal-hal yang harus dilakukan tidak pernah menjadi persoalan krusial antara wakil dan yang diwakili oleh karena kesamaan sifat yang dimiliki.
(iii) 	Simbolyc Representation. Dalam simbolyc representation tidak dipersoalkan juga mengenai masalah kuasa atau hal-hal yang harus dilakukan. Konsep ini hanya menunjukkan bahwa wakil melambangkan identitas atau kualitas golongan/kelas orang-orang tertentu yang diwakilinya, dan merupakan bentuk perwakilan yang hendak memperlihatkan bahwa mereka-mereka yang mewakili kelompok tertentu melambangkan identitas atau kualitas klas atau golongan yang tengah diwakilinya. 
(iv) Elective Representation, konsep ini dianggap belum menggambarkan kuasa atau hal-hal yang harus dilakukan wakil mereka, sehingga belum menjelaskan tentang hubungan antara wakil dengan yang memilihnya. 
(v) 	Party Repressentation, individu-individu dalam lembaga perwakilan merupakan wakil dari partai politik (atau konstituen) yang diwakilinya. Semakin meningkatnya organisasi dan disiplin partai mendorong lahirnya party bosses dan party caucauses. Para wakil dalam lembaga perwakilan menjadi wakil dari organisasi /partai politik yang bersangkutan.
Konsep perwakilan pun dapat dilihat dari sudut pandang hubungan antara wakil dan yang diwakili. Berdasarkan sudut pandang ini, dikenal ada tiga teori perwakilan, yang pertama teori mandat. Berdasarkan teori mandat (Saragih, 1988: 82),  konsep perwakilan dapat dilihat dalam tiga kelompok, yaitu mandat imperatif  (tindakan sesuai dengan perintah yang memberi mandat), mandat bebas (wakil dapat bertindak tanpa tergantung dari perintah yang diwakilinya), serta mandat representation (wakil tidak kenal yang diwakili karena ditunjuk oleh partai). 
Kedua, Teori Sosiologi Rieker, hubungan wakil dan yang diwakili lebih bersifat sosial daripada politis. Sang pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang dapat merepresentasikan kebutuhan dan tuntutan mereka kepada eksekutif yang menurut mereka benar-benar ahli di bidang kenegaraan dan akan benar-benar membela kepentingan pemilih.
Ketiga, Teori Organ, teori menjelaskan bahwa negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapannya, serta memiliki fungsi masing-masing dan saling bergantung. Dalam konteks ini kedaulatan rakyat sangat tampak pada saat mereka melaksanakan pemilih untuk membentuk lembaga perwakilan yang diinginkan. Setelah lembaga tersebut berdiri, rakyat pemilih tidak perlu lagi turut campur dalam berbagai kerja lembaga-lembaga negara tersebut.
Keempat, Teori Hukum Objektif Leon Duguit. Dasar hubungan antara wakil dan yang diwakili adalah solidaritas. Ilustrasi sederhananya, wakil rakyat dapat menjalankan tugas-tugas kenegaraannya hanya atas nama rakyat. Sebaliknya rakyat tidak akan dapat melaksanakan tugas-tugas kenegarannya tanpa mendukung wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah.
Dengan mencermati analisa konseptual dan kategori perwakilan khususnya tentang model hubungan wakil dengan rakyatnya dapat disimpulkan bahwa semua teori perwakilan mempunyai sifat perwakilan politik. Artinya seseorang yang duduk di lembaga perwakilan harus melalui proses pemilihan (umum) sebagai suatu mekanisme dalam proses politik. Karena itu yang tercipta adalah political representation, karena orang-orang yang duduk dalam lembaga perwakilan itu pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik (Budiardjo, 2005: 175).

4.2.	Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan
Sistem politik yang terbuka selalu menyediakan ruang bagi munculnya partisipasi publik guna menanggapi atas keputusan-keputusan politik yang dihasilkan oleh sistem politik itu sendiri. Artikulasi politik yang dimaksud, secara sederhana berupa pengajuan permohonan/tuntutan/dukungan orang per orang atau pun kelompok atas berbagai keputusan politik. Tentu saja pengajuan permohonan atau tuntutan yang dilakukan secara individual efeknya tidak terlalu kuat dibandingkan dengan yang dilakukan secara kelompok Oleh karena itu, kelompok-kelompok, seperti kelompok kepentingan dan kelompok penekan, menjadi sangat penting perannya dalam melakukan artikulasi pada sebuah sistem. Politik karena seperti yang akan dibahas pada bagian lainnya, bahwa sebuah kebijakan politik yang lahir dari keputusan-keputusan politik merupakan hasil dari pelembagaan issu-issu yang menjadi masalah bersama.
Leo Agustino (2007:96) mengatakan bahwa keputusan politik yang berusaha untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan yang bersifat individual atau komunitas kecil semata akan kesulitan mendapatkan legitimasi politik untuk diselesaikan. Hal ini dapat dipahami karena sifat masalah yang beruang lingkup kecil lain halnya apabila ruang Lingkup masalah tersebut luas dan dirasakan oleh mayoritas warga masyarakat. Masalah, publik, sebenarnya, dalam konteks kekinian, dapat lahir dari kumpulan masalah yang individual. Ketika masalah dan persoalan yang bersifat individual dikomunikasikan dan dikelola (oleh kelompok-kelompok kepentingan dari/atau penekan) secara baik sehingga yang terlahir kemudian adalah masalah subyektif yang dikolektifkan, maka bukan hal yang tidak mungkin masalah tersebut menjadi masalah publik yang dirasakan oleh mayoritas warga masyarakat dan perlu diselesaikan oleh pemerintah melalui keputusan politik yang dilembagakan dalam kebijakan publik
Kelompok kepentingan ialah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan/atau tujuan yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan (Surbakti, 1992:109). Sebagai kelompok yang terorganisasi, mereka tidak hanya memiliki keanggotaan yang jelas, tetapi juga memiliki pola kepemimpinan, sumber keuangan untuk membiayai kegiatan, dan pola komunikasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Begitu pentingnya peran dan posisi kelompok penekan dan kelompok kepentingan untuk membangun issu-issu individual atau komunitas menjadi isu go publik, maka dalam konteks politik, artikulasi kebutuhan warga bukan hanya dapat dilakukan oleh partai politik tetapi juga oleh kelompok-kelompok seperti ini. 
Menurut Johari (1982:383) kelompok kepentingan berbeda dengan partai politik atau kelompok penekan (preasure group). Kelompok kepentingan memusatkan perhatian pada bagaimana mengartikulasikan kepentingan tertentu kepada pemerintah. Kelompok kepentingan lebih berorientasi pada proses perumusan kebijakan publik yang dibuat pemerintah baik pada level nasional maupun lokal. Di lain pihak, kelompok penekan secara sengaja mengelompokan diri untuk suatu "tujuan khusus". Setelah "tujuan khusus" itu terlaksana atau minimal direspon oleh pemerintah, maka kelompok penekan itu bubar. Dengan demikian, perbedaannya lebih pada cara dan sasaran.
Perbedaan dasar antara kelompok kepentingan dengan partai politik ialah pada status dan fungsi politik. Dalam masyarakat begitu banyak kelompok yang memiliki kepentingan, bahkan kadang bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memadukan berbagai kepentingan menjadi alternatif kebijakan publik yang dapat  dijadikan sebagai keputusan politik. Fungsi ini dilakukan oleh partai politik dan kelompok kepentingan yang berfungsi pula untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum atau cara lain yang sah sebagai sarana memperjuangkan alternatif kebijakan umum menjadi keputusan politik. Kelompok kepentingan tidak memiliki fungsi yang terakhir walaupun secara tidak langsung ikut memberikan dukungan pada calon atau partai tertentu. 
Gabriel Almond dan Bingham Powell (dalam Surbakti, 1992:110) membedakan kelompok kepentingan menjadi empat tipe. Pertama, kelompok anomik, kelompok ini tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur, bahkan kelompok ini sering bertumpang tindih (overlap) dengan bentuk-bentuk partisipasi politik nonkonvensional. Kedua, kelompok non-asosiasional, yaitu kelompok ini berwujud apabila terdapat kepentingan yang sama akan diperjuangkan.  Ketiga, kelompok institusional; kelompok ini bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial lain di samping artikulasi kepentingan. Keempat, kelompok asosiasional, yaitu kelompok yang secara khas kelompok menyatakan kepentingan dari suatu kelompok khusus, memakai tenaga staff profesional yang bekerja penuh, dan memiliki prosedur teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan. 
Leo Agustino (2007:98) upaya artikulasi untuk mencapai efektifitas yang ultimat dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik itu secara formal maupun informal. Yang pertama, melalui saluran-saluran institusional seperti badan perwakilan/parlemen, kabinet, dan birokrasi. Kedua,  hubungan pribadi yang dapat menunjang agenda kelompok. Ketiga, melalui demonstrasi dan tindakan kekerasan. Cara ini cukup efektif ketika semua elemen masyarakat ikut terlibat di dalamnya. Demonstrasi tentu saja mengambil dua sifat sifat yang pertama demonstrasi simpatik yang meniadakan kekerasan, kerusuhan dan perusakan ketika kegiatan itu dilakukan. Disisi lain ada demonstrasi yang menyertakan tindakan kekerasan (yang biasanya digunakan oleh kelompok kepentingan anomik). Secara teoritik, demonstrasi dapat diperkenankan secara metodik, namun ketika cara berubah menjadi tindakan kerusakan bahkan kekerasan, maka aturan hukum yang akan melarangnya.
Kemudian dari segi eksternal organisasi, hal-hal seperti : (1) derajat kesesuaian dan ketaatan tujuan dan kegiatan kelompok dengan norma-norma dan kebiasaan budaya politik yang berlaku (2) derajat kelembagaan kegiatan dan prosedur yang diikuti kelompok telah mengikuti pola yang ada atau berubah-ubah, dan (3) derajat kemampuan kelompok memelihara akses komunikasi langsung dengan pemerintah yang hendak dipengaruhi, akan sangat mempengaruh keberhasilan atau hasil akhir dari upaya pencapaian tujuan kelompok kepentingan.

4.4.	Partai Politik
Partai politik adalah organisasi yang mempunyai fungsi sebagi penyalur artikulasi dan agregasi kepentingan publik yang paling mapan dalam sebuah sistem politik modern. Secara sederhana partai politik merupakan representition of ideas yang harus ada dalam kehidupan politik modern yang demokrasi. Partai politik sebagai suatu organisasi yang berorientasi pada representation of ideas secara ideal dimaksudkan untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga, memberikan jalan kompromi bagi pendapat/tuntutan yang saling bersaing, serta menyediakan ruang bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimasi. Karena itu, menurut Roger Soltau (1961: 199), partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kckuasaanya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melakukan kebijakan mereka sendiri. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Sigmund Neuman (dalam Budiardjo, 1981: 14) bahwa partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih 1uas. Sedangkan menurut Carl Friedrich (1967: 419), ia mendefinisikan bahwa partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemetintahan bagi pimpinan partai dan berdasarkan penguasaan ini akan memberikan manfaat bagi anggota partainya, baik idealisme maupun kekayaan material serta perkembangan lainnya. Salah seorang scholars Indonesia. Miriam Budiardjo (2002: 160-161), menerangkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir di mana anggotanya telah memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok tersebut adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.
Mac Iver mengutarakan penggolongan partai dalam negara modern. Adapun penggolongan partai dalam negara modern tersebut adalah sebagai berikut.
a.	Golongan ekstrem kiri, yaitu Partai Komunis Sosialis. Asasnya pemilihan publik atau umum terhadap alat-alat produksi dengan penghapusan pajak, kepentingan, dan keuntungan privat. Sikapnya anti imperialisme dan pasifis., revolusioner, keinsafan akan kelas-kelas masyarakat.
b.	Golongan kiri, yaitu Partai Radikal Liberal. Asasnya penguasaan publik atau umum, secara penuh atau sebagian terhadap sistem permodalan. Sikapnya reformis, anti imperialis, dan pasifis.
c.	Golongan kanan, yaitu Partai Konservatif. Asasnya memperhatikan kapitalisme dengan penguasaan politik yang sekecil-kecilnya, kecuali dalam hal bea yang protektif. Sikapnya imperialis, nasionalis, dan industrialis.
d.	Golongan ekstrem kanan, yaitu Partai Reaksioner. Asasnya memperhatikan kapitalisme dengan penguasaan politik yang sekecil-kecilnya, kecuali dalam hal yang protektif (sama dengan asas partai konservatif). Sikapnya imperialis, nasionalis, militeris, dan keinsafan kelas-kelas dalam masyarakat.
Urgensi partai politik semakin menggeliat manakala kita hubungkan dengan kepentingan publik yang perlu didengar oleh pemerintah (atau parlemen). Hal ini agak berbeda dengan sistem demokasi langsung yang pernah terjadi di Yunani Kuno pada zamannya Socrates, Plato atau Aristoteles. Demokrasi langsung tidak membutuhkan lembaga perwakilan yang sedianya berfungsi menyalurkan kebutuhan, tuntutan, serta dukungan publik.  Hal ini sangat dimungkinkan oleh karena luas geografi dan kuantitas warga negara yang terhitung tidak banyak dan tidak besar. Tetapi ketika luas negara bertambah besar oleh karena kekuasaan politik yang dimiliki oleh negara bertambah secara geografis, ditopang pula dengan pertambahan penduduk yang sangat massif sehingga demokrasi langsung menjadi hal yang mustahil diberlakukan di negara-negara modern saat ini. Karena itu, partai politik menjadi terlegitimasi adanya untuk meyalurkan aspirasi publik yang agak sulit untuk diagregasi dan diartikulasi ketika ruang geografi dan kuantitas penduduk semakin besar.
Merujuk pada cermatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan jembatan antara rakyat dan pemerintah. Partai politik merupakan salah satu pilar dan institusi demokrasi yang penting dalam membangun politik yang lebih berkualitas dan beradab. Dengan kata lain, partai politik dengan perbagai peran dan fungsinya diupayakan mampu meredam (bahkan menyelesaikan) perbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat modern saat sekarang ini. Sedangkan keberadaban yang akan terbangun melalui partai politik dapat terwujud ketika perbedaan pendapat yang kapan saja dapat secara eskalatif menjadi konflik destruktif dapat diselesaikan secara dialogis (kompromi). Karena itu, tidak keliru apabila Samuel P. Huntington dalam bukunya Political Oder in Chancing Society (1968) pernah mengutarakan bahwa partai partai yang kuat dan terinstitusionalisasi akan menjanjikan terbangunnya sistem demokrasi yang lebih baik.
Sedikitnya terdapat tiga alasan mengapa partai politik dibutuhkan dalam konteks pelembagaan dirinya (IMD [institute for Multyparty Democracy], 2006:10). Pertama, partai politik adalah kendaraan utama bagi terwujudnya perwakilan politik. Kedua, partai politik adalah mekanisme utama bagi penyelenggaraan pemetintahan. Ketiga, partai politik adalah saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokratis. Merujuk pada pemahaman dasar tersebut, dapat ditarik suatu simpulan bahwa partai politik memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan kelompok kepentingan bahkan kelompok penekan seperti yang dipaparkan sebelumnya.
Dalam menelusuri asal-usul partai politik, akan ditemukan tiga teori yang relevan dengan masalah ini (bandingkan dengan Surbakti, 1992: 113-114; Macridis [dalam Ichlasul Ama1, 1996]). Pertama, Teori kelembagaan (Institusional), yang menyatakan bahwa partai politik dibentuk oleh lembaga-lembaga negara baik legislatif maupun eksekutif sebagai kebutuhan para anggotanya untuk mengadakan kontak dan membina dukungan dengan masyarakat. Hal ini dilakukan agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak bias dengan kebutuhan, tuntuan, dan harapan publiknya. Oleh karena itu, dibuatlah wadah yang mampu menampung aspirasi warga masyarakat yang kemudian dikenal dengan istilah partai politik.  Kedua, teori situasi (historis) yang mengungkapkan bahwa partai politik terbentuk karena terjadi perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi secara cepat akan menimbulkan multikrisis. Ketiga, Teori Developmentalisme yang menyatakan bahwa kemajuan teknologi, perluasan peningkatan pendidikan, urbanisasi industrialisasi, privatisasi, liberalisasi perbankan, kompleksitas birokrasi, dan lain-lain sudah barang tentu akan melahirkan kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat atas kemajuan pembangunan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pemikiran Emile Durkleim, yang menuangkan idenya dalam sebuah buku yang menjadi acuan bagi pembelajar (scholars) ilmu sosiologi, Division of labor in Society dengan mengatakan bahwa dalam masyarakat yang terfragmentasi kebutuhan tiap kelompok masyarakat juga akan terkotak-kotak. 
Dari pandangan tersebut mengajarkan hal penting yakni partai politik merupakan suatu wadah atau sarana partisipasi warga dalam mempengaruhi proses pembuatan (formulasi) dan turut aktif dalam pelaksanaan (implementasi) keputusan-keputusan politik pemerintah yang berupa kebijakan publik partai politik sekaligus juga digunakan sebagai media interaktif antara negara dengan warganya. Sejalan dengan paparan tersebut, Ramlan Surbakti (1992:116-121) menyebutkan bahwa fungsi partai politik meliputi  (1) sosialisasi politik (2) rekrutmen politik; (3) pemadu kepentingan, (4) komunikasi politik; (5) partisipasi politik (6) pengendalian konflik serta (7) control politik. Sedangkan, menurut Roy C. Macridis (dalam Ichlasul Amal, 19961: 25-29) fungsi-fungsi partai politik itu meliputi, sebagai berikut (1) representasi (perwakilan); (2) konversi dan agregasi (3) integrasi politik, yang meliputi: partisipasi, sosialisasi, mobilisasi politik; (4) Persuasi, represi rekrutmen politik (5) pemilihan pemimpin, pertimbangan-pertimbangan dan perumusan kebijakan dan kontrol terhadap pemerintahan dalam perspektif yang baru, seperti yang dirangkum oleh sebuah institute yang berdiri: di Den Haag, Belanda, Institute for Multyparty Democracy, menyatakan bahwa fungsi-fungsi partai politik ialah (IMD,2006: 11): (1) mengerahkan dukungan pemilih untuk para calon yang diajukan dengan maksud merebut jabatan pemerintahan; (2) memadukan berbagai kepentingan; (3) mengalihkan nilai-nilai politik dan budaya demokratis pada generasi selanjutnya dalam bahasa lain hal ini disebut juga sebagai: sosialisasi politik; (4) melakukan koalisi; (5) melakukan pengawasan terhadap eksekutif secara seksama; (6) membantu merumuskan kebijakan publik; serta berupaya menjamin akuntabilitas yang berkelanjutan di antara pemilihan-pemilihan umum yang diselenggarakan.
Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang tersusun berdasarkan ideolog tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam suatu sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, yaitu dengan cara ikut serta dalam proses pemilihan umum. 
Untuk penjelasan umum menegnai fungsi partai dapat dikemukakan bahwa, pertama, fungsi sosialisasi politik yaitu suatu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. (Richard E. Dawson 1968) Melalui proses ini masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai sarana sosialisasi politik, seperti sekolah, partai politik, dan pemerintah. Partai politik dalam sistem politik dapat menyelenggarakan proses sosialisasi politik pada masyarakat.
Kedua, Fungsi Rekrutmen Politik. Rekrutmen politik adalah seleksi dari pemilihan atau seleksi dan pegangkatan seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal, seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai politik ini merupakan partai mayoritas dalam parlemen, sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elite yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.
Ketiga, Fungsi Partisipasi Politik.  Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, partai politik memiliki fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Partai politik merupakan wadah partisipasi politik. Fungsi ini lebih tinggi porsinya dalam sistem politik demokrasi dari pada dalam sistem politik totaliter karena dalam sistem politik demokrasi mengharapkan ketaatan dari para warga dari pada aktivitas mandiri.
Keempat, Fungsi Pemadu Kepentingan. Untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan maka partai politik dibentuk. Kegiatan menampung, menganalisis, dan memadukan kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Itulah yang dimaksud dengan pemaduan kepentingan. (Gabriel Almond dan G. Bingham Powell, Jr 1966). Fungsi ini merupakan salah satu fungsi utama partai politik sebelum mencari dan mempertahankan kekuasaan. Fungsi ini sangat menonjol dalam sistem politik demokrasi. 
Kelima, Fungsi Komunikasi Politik. Dalam melaksanakan fungsi ini partai politik tidak menyampaikan begitu saja segala informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi merumuskan sedemikian rupa sehingga penerima informasi dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan. Dengan demikian, segala kebijakan pemerintah yang biasanya dirumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Sebaliknya segala aspirasi, keluhan, dan tuntutan masyarakat yang biasanya tidak terumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan oleh partai politik ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pemerintah. Jadi proses komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung secara efektif melalui partai politik.
Keenam Fungsi Pengendalian Konflik Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung, dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan pada musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian  berupa keputusan politik. Untuk mencapai penyelesaian berupa keputusan itu diperlukan kesediaan berkompromi diantara para wakil rakyat, yang berasal dari partai-partai politik. Apabila partai-partai politik keberatan untuk mengadakan kompromi maka partai politik bukannya mengendalikan konflik, melainkan menciptakan konflik dalam masyarakat.
Ketujuh, Fungsi Kontrol Politik. Kontrol politik adalah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam melakukan suatu kontrol politik atau pengawasan harus ada parameter yang jelas sehingga kegiatan tersebut berlangsung dengan objektif. Parameter politik bersebut berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik yang dijabarkan dalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Tujuan kontrol politik, yaitu meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dan memperbaiki kebijakan yang keliru sehingga kebijakan dari pelaksanaannya sejalan dengan parameter tersebut. Fungsi kontrol ini merupakan salah satu mekanisme politik dalam sistem politik demokrasi untuk memperbaiki dan memperbaharui dirinya secara terus-menerus.
Berdasarkan hal tersebut, tidak semua fungsi dilaksanakan dalam porsi dan tingkat keberhasilan yang sama. Hal ini tidak hanya bergantung pada sistem politik yang menjadi konteks yang melingkupi partai politik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain. Di antara faktor lain itu berupa tingkat dukungan yang diberikan anggota masyarakat terhadap partai politik, dan tingkat kelembagaan partai yang dapat diukur dari segi kemampuan adaptasi, kompleksitas organisasi, otonomi, dan kesatuannya. (Samuel P. Huntington).
Fungsi lain dari partai politik adalah sebagai agregator dan artikulator kepentingan konstituennya, ini yang kedelapan. Di mana Fungsi artikulasi kepentingan adalah suatu proses peng-input-an berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan dapat bersifat menolong masyarakat dan bisa pula dinilai sebagai kebijakaan yang justru menyulitkan masyarakat. OIeh karena itu, warga negara, atau setidak-tidaknya wakil dari suatu partai (atau kita sebut saja kelompok), harus berjuang untuk mengangkat kepentingan dan tuntutan kelompoknya, agar dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijaksanaan negara. Wakil kelompok yang mungkin gagal dalam melindungi kepentingan kelompoknya akan dianggap menggabungkan kepentingan kelompok, dengan demikian keputusan atau kebijakanaan tersebut dianggap merugikan kepentingan kelompoknya. Bentuk artikulasi yang paling umum disemua sistem politik adalah pengajuan pemohonan secara individual kepada para anggota dewan (legislatif), atau kepada kepala daerah, kepala desa, dan seterusnya. Kelompok kepentingan yang ada untuk lebih mengefektifkan tuntutan dan kepentingan kelompoknya, mengelompokkan kepentingan kebutuhan dan tuntutan kemudian menyeleksi sampai di mana hal tersebut bersentuhan dengan kelompok yang diwakilinya. Artikulasi kepentingan sudah ada sepanjang sejarah dan kelompok kepentingan akan semakin timbul seiring semakin bertambahnya kepentingan manusia, jadi kelompok kepentingan hanya ingin mempengaruhi pembuatan keputusan dari luar, sedangkan partai politik dari dalam.
Oleh karena pentingnya fungsi partai politik dalam konteks negara demokratis, khususnya yang berkaitan dengan memadukan dan mendekatkan pelbagai kepentingan dan mendamaikan perbedaan disaat terjadi ketidaksepakatan, maka kiranya pengembangan kelembagaan partai politik menjadi sangat penting. Bukan hanya upaya pengembangan kelembagaan yang menjadi begitu krusial, tetapi juga pembangunan hubungan yang konstruktif antara konstituen dan partai juga menjadi sesuatu yang diperlukan. Hal pertama, yang akan dibincangkan dalam bagian ini berkait dengan pertanyaan: usaha-usaha apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kelembagaan partai politik?. Dan kedua, meetode apa yang dapat dilakukan untuk mendekatkan konstituen dengan partai politik dukungannya.
Bukanlah usaha yang mudah untuk melakukan pengembangan kelembagaan partai politik pada masa transisional, setidaknya itu yang diuraikan oleh Larry Diamond dan Richard Gunther dalam bukunya Political Parties and Democracy (2001). Ada seperangkat cara yang perlu dilakukan oleh partai untuk melembagakan dirinya sendiri agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan peran dan fungsi yang sejatinya. Sedikitnya terdapat lima bidang yang perlu diperhitungkan manakala pelembagaan pengembangan partai politik hendaknya dikedepankan, yaitu (IMD,2006: 12-15): pertama, keutuhan internal. suatu keutuhan partai dapat dilihat dari ada tidaknya pembelahan dalam partai (faksionalisme internal). Adanya dialog dalam partai memang prasyarat penting bagi tumbuhnya wacana yang sehat, namun tumbuhnya perdebatan bahkan lahirnya faksionalisme-dalam partai akan dapat merugikan pengembangan partai politik ke depan. Walau kita pahami bahwa partai politik merupakan kumpulan aktor individual yang memiliki kepentingan dan kebutuhan berbeda tetapi perbedaan itu bukan dijadikan pemecah kebutuhan partai. Karena itu, ada beberapa catatan penting guna menumbuhkan keutuhan internal partai (1) mendorong dialog demokrasi di dalam tubuh partai,  (2) meresapi berbagai prinsip dan kebijakan internal partai, dan (3) memiliki mekanisme yang menjamin berlakunya proses dan prosedur yang benar ketika muncul pertikaian.
Kedua, ketangguhan organisasi. partai politik memiliki tujuan dan kepentingan untuk meraih konstituen guna pembangunan legitimasi politik dirinya Tujuan tersebut dapat tercapai apabila partai politik berhasil menyebarkan sumber daya-sumberdaya ke level-level yang lebih rendah daripada di tingkat Pusat/nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ketangguhan partai politik di semua level adminitrasi pemerintahan perlu dibangun sedemikian rupa, sehingga sumber-sumber daya (manusia, finansial. serta metode) dapat bekerja demi kepentingan dan tujuan partai politik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Karena itu, ada beberapa hal yang dapat ditawarkan untuk pembangunan ketangguhan organisasi partai ialah : (1) desentralisasi sumberdaya, (2) taransparansi dalam merangani sumberdaya, khususnya finansial, (3) akuntabilitas partai, (4) kemampuan melakukan perencanaan tahunan kegiatan Partai, dan (5) tata-hubungan dan prosedur seleksi yang didasarkan pada prestasi dan solidaritas.
Ketiga, demokrasi internal partai. Mewujudkan nilai-nilai demokratis yang
aktual dan permanen dalam partai politik sangatlah berguna bagi institusionalisasi dan perkembangan partai. Membangun itu semua haruslah berkaca pada keinginan akan demokratisasi itu sendiri. Karena tidaklah masuk akal jika suatu partai politik menuntut tegaknya demokrasi namun dalam dirinya sendiri tidak mempraktikkan apa itu demokrasi dalam internal partai. Demokasi internal mengisyaratkan bahwa partai politik harus memiliki (1) aturan dan prosedur yang bersifat impersonal; (2) transparansi, misalnya, membuka akses pada informasi dan publiksitas semua catatan partai, (3) terdapatnya mekanisme dalam internal partai untuk menyelesaikan konflik secara demokratis, (4) menyelenggarakan pemilihan internal yang berkala, dalam upayanya dalam melakukan rotasi dan pembatasan masa jabatan, (5) menyelenggarakan kongres dalam frekuensi yang wajar dan teratur, (6) mendasarkan promosi jabatan berdasar aturan nasional dan prestasi serta, (7) manerapkan nilai-nilai demokratis yang disosialisasi secara berkomitmen.
Keempat, identitas politik partai. Identitas partai menjadi penting ketika ia berupaya untuk mengejar jabatan di pemerintahan. Mengapa hal ini begitu Penting? Bagaimana mungkin suatu partai politik dapat dijadikan representasi para pemilih (voters) apabila ia tidak memiliki identitas politik yang jelas. Karena itu gagasan yang jelas dan konstruktif, prinsip-prinsip yang berorientasi publik, pelibatan anggota partai, serta program-program yang matang menjadi citra yang perlu dibangun dalam mengonstruksi identitas partai yang kuat. Selain itu ada beberapa aktivitas yang perlu dilakukan, seperti: (1) melakukan riset secara berkala melalui badan penelitian dan pengembangan (Litbang.) partai, (2) membangun perdebatan yang konstruktif mengenai ideologi dan kebijakan partai, serta (3) menjalin hubungan harmonis dengan lembaga lembaga akademis dan sosial.
Kelima, terakhir, kapasitas kampanye. Dukungan terhadap partai politik tidaklah datang dengan sendirinya. Dukungan suara pada partai politik memerlukan strategi yang jitu dan konkret. Dan, salah satu jalan yang paling jitu dalam meraup dukungan pemilih adalah melalui mekanisme kampanye. Guna memaksimalkan perolehan dukungan dari para votels, partai politik harus mengorganisasi sumber daya-sumber daya internal partai. Untuk tujuan itu, partai politik harus memiliki gagasan yang jelas mengenai realisasi kebutuhan pemilih. Karena itu, kampanye yang hanya mengadakan pertunjukkan hiburan membagi-bagikan makanan (sembako [sembilan bahan pokok]), melakuan black campaigne, money-politic, perlu dihindari. Pellaku politik sesaat seperti itu tidak akan memberikan pelajaran politik yang konstruktif dan demokratis pada publik.
Terkait dengan hal terakhir, seperti yang dibahas di atas, lebih khusus 1agi, dalam rangka mendekatkan konstituen dengan partai politik dukungannya, maka perlu ada metode dan strategi yang dibentuk guna keperluan itu. Setidaknya ada empat aktivitas yang dapat dilakukan, pertama, melakukan pendidikan dan pemberdayaan warga. Pendidikan politik, melalui civil education (pendidikan warga), voter education (pendidikan pemilih), dialog terbuka, atau apapun namanya, merupakan salah satu perwujudan dari pelakanaan pelembagaan sosialis budaya politik pada publik. Pendidikan politik bagi warga, sejatinya, berusaha untuk membentuk pemilih yang beretika dan rasional. Ujung dari pendidikan dan pemberdayaan warga adalah pembangunan pemahaman publik atau warga mengenai kebutuhan-kebutuhan mereka yang kemudian disalurkan secara konvensional melalui jalur-jalur yang tersedia. Salah satu indikator yang terlihat secara jelas dalam pendidikan dan pemberdayaan politik warga adalah terwujudnya partisipasi politik, pemilihan umum, pembuatan Petisi, membedakan masukan berupa agenda akademik ataupun agenda publik, menjadi saluran-saluran partisipasi politik konvensional yang konstruktif bagi berwujudnya iklim politik yang beradab dan berkualitas.
 Kedua, membangun saluran komunikasi dengan organisasi masyarakat (civil society). Partai politik tidak mungkin dapat hidup dan bertahan lama dalam sistem politik manakala ia tidak dapat berhubungan secara baik dengan publiknya dan organisasi-organisasi yang telah mapan di masyarakat. Dalam teori sistem politik diterangkan bahwa partai politik merupakan instrumen input yang dibutuhkan, selain kelompok kepentingan dan kelompok penekan, guna mentransformasi kebutuhan-kebutuhan, tuntutan-tuntutan, dan dukungan-dukungan masyarakat menjadi keputusan politik yang konstitusional. Ketika partai politik tidak dapat memerankan peran dan fungsinya secara konstruktif dan baik, maka bukan hal yang mustahil, partai politik akan kehilangan dan ditinggalkan oleh para pendukungnya. Tingkat dukungan warga pada partai politik akan meninggi manakala :(1) partai politik dapat menumbuhkan tingkat keyakinan (confidence) dan kepercayaan (trust) politik pada publik melalui perilaku politik kesehariannya (day to day politics); (2) melibatkan publik dalam dialog-dialog (terbuka) partai (3) memperkokoh keterkaitan organisatoris/organik (organic linkage) dengan organisasi masyarakat serta (4) melibatkan warga dalam kegiatan legislasi kebijakan yang berkenaan dengan peri kehidupan warga.
Ketiga, melakukan pendekatan atau membentuk media-massa yang professional dan independen. Media-massa menjadi salah satu instrumen terkuat dalam mempengaruhi opini publik pada masa sekarang ini. Oleh karena kekuatan dirinya bahkan media-massa dapat mengangkat dan menenggelamkan opini atau issu yang dikehendakinya. Maksudnya, melalui media-massa yang kuat dan telah berakar dapat saja dengan mudah membuat opini yang tidak penting menjadi issu berita yang sangat penting, begitu pula sebaliknya, media-massa pun dapat menidurkan isu-isu penting menjadi hal yang tidak berarti. Bila ini yang terjadi, maka tentu saja hal ini akan mencederai berwujudnya sistem politik yang demokratis dan beradab. Karena itu, membangun media massa yang professional dan independen merupakan salah satu bentuk kepedulian partai politik pada mewujudnya kualitas politik dalam suatu negara. Demi kepentingan semua pihak dalam hal berbangsa-dan-bernegara, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini: (1) memperkokoh independensi atau kemandirian jurnalistik dari negara dan kelompok-kelompok tertentu; (2) meningkatkan profesionalisme dan sikap nonpartisan dalam pemberitaan media; serta (3) memperkokoh tingkat kepercayaan antara semua elemen masyarakat, khususnya: media dan partai politik.
Keempat yaitu menggunakan IT (information technology). Teknologi informasi, seperti : website, e-mail, telephone-center, short massage service (sms-center), dan pelbagai medium lainnya. merupakan instrumen yang dapat mengubah cara dan intensitas orang dalam beinteraksi. Dalam lanskap geografi yang tidak kecil, maka kendala komunikasi dapat direduksi dengan adanya teknologi. Partai politik dapat kapan saja melakukan hubungan dengan anggotannya dan konstituennya, dengan mengggunakan teknologi informasi yang berkembang pesat dewasa ini. Melaksanakan aktivitas ini tentu saja bukan pekerjaan yang sia-sia. Karena salah satu fungsi dari berdirinya partai politik adalah kemampuannya dalam melakukan artikulasi, agregasi dan representasi kepentingan publik. Karena itu komunikasi adalah cara efektif guna membangun relasi antara partai politik dengan para anggota dan konstituennya. "Perhatian" menjadi barang berharga bagi politik dalam masyarakat yang tengah berubah pemberian "perhatian" yang intens pada publik dapat merekonstruksi persepsi pemilih pada partai politik tertentu. Semakin intens komunikasi itu dilakukan, maka pengalihan suara oleh swinging voters pada partai tertentu menjadi hal yang tidak mustahil.

LATIHAN
Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat.
1.	Jelaskan apa yang dimaksud perwakilan atau yang dinamakan perwakilan yang bersifat politik !
2.	Sebutkan dan jelaskan lima konsep pengertian tentang perwakilan !
3.	Sebutkan beberapa teori yang menjelaskan hubungan antara wakil dan yang diwakili !
4.	Sebutkan dan jelaskan teori mandat dari konsep perwakilan !
5.	Apa yang dimaksud kelompok kepentingan dan kelompok penekan ?
6.	Jelaskan yang dimaksud dengan kelompok anatomik, non-asosiasinal, institusional, dan asosional !
7.	Sebutkan hal penting signifikan yang mempengaruhi hasil kegiatan kelompok kepentingan !.
8.	Apa yang dimaksud dengan artikulasi kepentingan ?
9.	Jelaskan yang dimaksud partai politik !
10.	Sebutkan fungsi dari partai politik !.