HAND OUT ILMU NEGARA

PERTEMUAN KE-3 : Teori Pembenaran Hukum Negara ( Ketuhanan )

OLEH : PRAYOGA BESTARI, M.SI.
Teori pembenaran hukum negara secara garis besarnya dibagi tiga:       
1. teori theokrasi ( theocratische theoria )
a.	langsung
b.	tidak langsung
2. teori kekuasaan ( nachtatheorie )
a.	fisik
b.	ekonomis
3. teori yuridis ( yuridische theoric )
a.	patriarchaal
b.	patrimonical
c.	perjanjian
Teori-teori itu hendak memberkan adanya kekuasaan negara, untuk membenarkan adanya kekuasaan negara biasanya dicari ajaran-ajaran mengenai arti dari pada negara dan kemudian dihubungkan dengan tujuannya. Apa sebenarya negara itu diperintah oleh seorang raja yang menganggap dirinya sebagai tuhan, sehingga raja itu sama dengan tuhan ? apa sebabnya negara-negara semacam itu dahulu ada dan apa sebabnya rakyat mematuhi kekuasaan raja itu? 
	Teori pembenaran hukum dari pada negara atau teori penghalalan tindakan penguasa atau Rechsvaardiging theorieen membahas tentang dasar-dasar yang dijadikan alasan-alasan sehingga tindakan penguasa atau negara dapat dibenarkan. Secara nyata negara itu memiliki kekuasaan. Bagaimana legitimasinya kekuasaan itu. Untuk mengetahui hal legitimasi kekuasaan itu salah satunya dapat dikemukakan dari teori Pembenaran negara dari sudut ketuhanan.
	Teori ini beranggapan tindakan penguasa atau negara itu selalu benar sebab didasarkan negara itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan negara ada secara langsung dan ada tidak secara langsung. Ciri Tuhan menciptakan negara secara langsung yaitu penguasa itu berkuasa karena menerima wahyu dari Tuhan sedangkan ciri Tuhan menciptakan negara tidak secara langsung yaitu penguasa itu berkuasa karena kodrat Tuhan. Paham yang menganggap kekuasaan itu berasal dari Tuhan dapat dilihat dari ungkapan Agustinus dalam bukunya “De Civitate Dei” menerangkan tentang dua macam negara yaitu negara Tuhan yang dipimpin langsung oleh Tuhan dan negara duniawi yang menurut pendapatnya adalah buatan setan. Manusia itu sifatnya jasmaniah dan rohaniah. Karena itu maka kehidupan manusia pun rangkap dua pula. Kehidupan jasmaniah yang fana yang berkiblat pada diri manusia dan kehidupan rohaniah yang baqa berkiblat pada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya dua macam kehidupan ini maka dari manusia telah terjadi dua macam masyarakat, dua negara yang berasal dari dua orang anak Adam, Kain dan Abel. Dari Kain yang durhaka terjadi masyarakat duniawi, negara duniawi civitas terrena yang menampung soal-soal duniawi yang tidak kekal. Dari Abel yang shaleh telah terjadi masyarakat Tuhan, Negara Tuhan (Civitas Dei) yang dipimpin oleh Tuhan sendiri dan menampung hal-hal kerohanian yang kekal abadi. 
	Negara dunia disebut juga Civitas Diaboli atau negara setan karena menurut Agustinus negara ini adalah buatan setan. Menurut pendapatnya negara itu bukan keburukan buatan setan melainkan diakui juga sebagai perwujudan kekuasaan dan kehendak Tuhan. Negara timbul dari pergaulan antar manusia yang ditentukan oleh hukum dan tata alam tetapi hukum tata alam ini pun terjadi dari kehendak Tuhan dan menurut hukum Tuhan. Tokoh lain yang penting dalam teori ketuhanan ini adalah Friedrich Julius Stahl yang dalam bukunya “Die Philosophie des Rechts” membentangkan pendapatnya bahwa negara itu timbul dari Illahi. Keluar terjadinya kekuasaan itu dapat tampak sebagai penyusunan kekuasaan oleh manusia, baik dalam keluarga, kelompok, suku bangsa atau pun dalam gereja.
Akan tetapi bagaimanapun juga semua kekuasaan itu pada hakikatnya adalah terjadi karena kehendak Tuhan. Adanya peperangan, penyerbuan dan penaklukan di satu pihak, semua ditentukan oleh kenyataan bahwa itu harus terjadi karena kehendak Illahi. Juga Friedrich Hegel pernah mengatakan bahwa negara itu adalah “The March of God in the Word”. Atau laku Tuhan di dunia (G.S. Diponolo 1975:64,65).

Theori Theokrasi yang langsung
Istilah langsung menunjukkan bahwa yang berkuasa di dalam negara itu adalah langsung Tuhan. Dan adanya negara didunia ini atas kehendak Tuhan yang memerintah adalah Tuhan. Apakah negara semacam ini pernah ada, apakah Tuhan sendiri yang memerintah, kalau benar-benar ada ? dalam sejarah negara semacam ini pernah ada, bahkan belum lama berselang sebelum perang dunia kedua rakyat Jepang mengakui rajanya sebagai anak Tuhan dan dalam peristiwa yang belum lama terjadi mengenai perebutan kekuasaan di Tibet antara pancen lama dan Dalai lama adalah suatu bukti bahwa di dunia ada dua raja yang menanamkan dirinya sebagai Tuhan yang memperebutkan mahkota kerajaan Tibet.
	Pada zaman dahulu juga raja-raja Mesir dianggap oleh rakyatnya sebagai Tuhan, yang menjadi persoalan apakah negara itu diadakan di atas kehendak raja yang bukan Tuhan? Per
soalan ini sebenarnya berpusat pada kepercayaan rakyatnya terhadap rajanya yang disebut sebagai Tuhan. Rakyat lain yang tidak mempunyai kepercayaan semacam itu, tentu akan memberi penilaian yang lain pula terhadap raja yang dianggapnya sebagai Tuhan itu. Mungkin rakyat itu akan mengejeknya atau .
mencemohkannya bahwa raja yang dipuji-puji itu adalah seorang mahluk biasa seperti mereka. Ejekan-ejekan itu bisa dimengerti oleh karena mereka tidak yakin, akan tetapi kepercayaan itu bisa ditanamkan dengan ajaran-ajaran atau doktrindoktrin yang dapat diterima oleh mereka. Karena itu kita tidak usah heran bahwa pada Perang Dunia II banyak prajurit-prajusit Jepang yang gugur dalam perang dengan berkamikase, oleh karena mengorbankan mereka didasari oleh suatu keyakinan yang tebal untuk kepentingan rajanya yang dianggapnya sebagai Tuhan: Ajaran-ajaran/doktrin-doktrin itu dimaksudkan untuk menanamkan kepercayaan pada rakyatnya, dan kepercayaan yang sama itu akan membuat rakyat bersatu menjadi suatu bangsa yang kuat. Di atas seluruhnya itu rajalah yang merupakan alat pemersatu dan untuk itu ia dipuja-pujanya. Sebagai Tuhan agar supaya itu tetap berwibawa. Maka dengan adanya kenyataan-kenyataan seperti tersebut di atas, muncullah apa yang disebut sebagai teori Theokrasi dalam ilmu negara yang maksudnya hendak membenarkan adanya negara yang didirikan atas kehendak Tuhan dan yang diperintah oleh Tuhan sendiri, walaupun Tuhan itu berwujud sebagai seorang raja

Theori Theokrasi Tidak Langsung
Apa sebabnya teori ini disebut tidak langsung oleh karena bukan Tuhan sendiri yang memerintah melainkan raja atas nama Tuhan. Raja memerintah atas kehendak Tuhan sebagai kurnia. Anggapan ini dalam sejarah timbul pada sekumpulan manusia yang merupakan partai konpensional (agama) di negeri Belanda. Mereka berpendapat bahwa pada raja Belanda serta rakyatnya diletakkan suatu tugas suci (mission sacre) sebagai perintah dari Tuhan untuk memakmurkan daerah Hindia Belanda yang pada waktu itu menjadi daerah jajahannya.	.
Politik yang dijalankan oleh Belanda terhadap Hindia Belanda dulu disebut sebagai Ethische Politik yang menimbulkan teori perwalian yang menganggap bahwa pemerintah Belanda merupakan wali dari Indonesia. Atas dasar ajaran yang suci itu negeri Belanda dapat menjajah Indonesia sampai 350 tahun lamanya. Inilah salah satu contoh dalam sejarah mengenai teori Theokrasi tidak langsung yang hendak membenarkan negara dan kekuasaannya atas dasar pemberian Tuhan. 

Hakekat Negara
Hakekat negara, dengan ini dimaksudkan sebagai suatu penggambaran tentang sifat daripada negara. Negara sebagai wadah daripada suatu bangsa yan,g diciptakan oleh negara itu sendiri. Negara sebagai wadah bangsa untukmencapai cita-cita atau tujuan bangsanya. Maka dari itu penggambaran tentang hakekat riegara. ini mesti ada hubungannya dengan tujuan negara, bahkan -pengganibaran tentang hakekat negara biasanya disesuaikan dengan tujuan negara. Tujuan negara adalah merupakan kepentingan utama daripada tatanan suatu negara. Tetapi sayangnya banyak orang melupakan ini dalam uraiannya atau dalam pembiearaannya lebih-lebih dalam itmu hukum tatanegara.
Sejak orang mendapatkan kebebasan dalam pemikiran tentang negara dan hukum, sebetulnya sejak itu pula orang sudah mulai memikirkan tentang tujuan negara atau masyarakatyang dibentuknya,jadijugatentang hakekat negara.
Pandangan tentang hakekat negara sangat erat pula hubungannya dengan filsafat yang dianutnya. Dengan demikian banyak pendapat atau pandangan tentang tujuan negara, sebanyak aliran filsafat yang ada. $ahkan sebenarnya adalah lebih daripada itu, sebab kadang-kadang orang termasuk satu aliran, tetapi pandangannya tentang tujuan negara berlainan. Ini disebabkan karena pengaruh keadaan atau sifat pemerintahan yang dialamizzya, dengan demikian pandangannya tentang hakekat negara juga berlainan.

Arti Dan Tujuan Negara
Di bawah ini akan ditunjukkan beberapa pengertian tentang negara dari pelbagai sarjanasarjana kenamaan sebagai bahanbahan perbandingan. Pada zaman Yunani Purba para ahli pikir telah mencari perumusan itu dan di antaranya adalah Aristoteles yang hidup pada tahun 384 - 322 Sebelum Masehi yang telah merumuskan arti negara dalam bukunya yang berjudul Politeia.
Dalam perumusannya itu pandangan Aristoteles masih terikat pada wilayah yang kecil yang disebut polis, negara menurut paham sekarang, oleh karena negara menurut paham sekarang mempunyai wilayah yang luas sekali dan jumlah penduduknya besar. Karena Aristoteles terikat pada negara kota yang kecil dan mempunyai jumlah penduduk yang kecil pula, rnaka ia merumuskan negara sebagai negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (ecclesia). Yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikianlah pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antara warga negaranya. Bagi Aristoteles yang memerintah datam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. 
Kesulitan yang akan menentukan baik dan tidaknya sesuatu peraturan undang-undang dan rnembuat undang-undaug adalah scbagian dari kecakapan menjalankan pemerintar.ap negara. Oleh karena itu kata Aristoteles bahwa yang penting ialah mendidiiC rnanusia menjadi warga negara yang baik karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya. Ajaran Aristoteles ini sampai sekararlg masih menjadi idarn-idaman bagi para negarawan untuk menciptakan negara hukum. Jika orang mempelajari sejarah pada abad pertengahan ini di Eropa maka ia akan bertemu dengan zaman kejayaan daripada agama Katholik. Oleh karena pandangan hidup manusia didasarkan atas ketahanan menurut agama Katholik maka pada masa itu pikiran yang memandang tentang negara sangat kurang sekali artinya. Penghargaan yang demikian itu menyebabkan orang sering mengabaikan tinjauannya terhadap negara secara ilmiah. Penolakan terhadap penghidupan di dunia hidup sekarang ini menjadi terlantar. Pada abad pertengahan ini muncul seorang sarjana yang menjadi tokoh dalam agama Katolik yang bernama Agustinus (350-430) sesudah Masehi.
Kebenanaran-kebenaran tentang arti negara menurut paham ini kemudian disangkal pada abad Renaisance diantaranya adalah paham dari machiavelli (1469-1527) yang mengartikan negara sebagai negara kekuasaan. Dalam bukunya “II,Principle” yang merupakan buku pelajaran bagi raja-raja, ia mengajarkan bagaimana raja harus memerintah sebaik-baiknya. Ia memandang negara dari sudut kenyataan jika dibandingkan dengan paham-paham yang lain, yang melihat negara dari segi alam pikiran, menurut perkembangan sejarah selanjutnya ajaran Machiavelli itu mendapat tentangan terutama oleh karena akibat dari ajarannya raja-raja dapat memerintah dengan sewenang-wenang. Tentang itu timbul dari rakyat yang menghendaki kebebasan dari tekanan-tekanan raja, dalam abad ke-17 muncul ajaran-ajaran dari tingkat sarjana yang kenamaan seperti Thomas  Hobbes (1558-1679), John Locke (1632-1704), dan Rouseau (1712-1778). Mereka mengartikan negara sebagai badan atau organisasi hasil dari pada perjanjian masyarakat. 
Selanjutnya ajaran-ajaran tentang arti dari pada negara yang perlu dipertahankan ialah ajaran-ajaran dari paham sosialis. Sebagai contohnya dari ajaran-ajaran tersebut adalah pendapat Karl Marx dan Fridrich Engels. Dalam demokrasi yang dicita-citakan oleh Rousseau ternyata tidak tercapai sebagaimana mestinya, oleh karena kekuasaan pada hakekatnya tidak dipegang oleh rakyat melainkan berada pada golongan borjuis.
Adam Smith dengan kata-katanya yang terkenal seperti Laissez Faire laissez aller telah menunjukkan bagaimana perekonomian rakyat dapat diselenggarakan dengan baik. Pendapat Adam Smith kemudian dijadikan sebagai dasar bagi ekonomi liberal. Pengarang lainnya seperti Logemman dan Kranenburg memberi pengertian tentang negara yag berbeda lagi. Logemman dalam bukunya Over detheorie vanen stelling staatsrecht mengartikan negara sebagai organisasi kewibawaan. Dari pengertiannya itu ia hendak menitik beratkan negara pada sifat kewibawaannya. Karena pengalaman hidupnya dalam negara jajahan hindia. Belanda dahulu dan negara-negara merdeka seperti Belanda sendiri nampaklah olehnya adanya faktor yang penting yang menentukan dalam kedua macamnya negara itu adalah faktor kewibawaan. Pengertian yang diberikan oleh Logemman bisa dimaklumi oleh karena kesukaran-kesukaran dalam hidup, disekitanya pada waktu itu sangat mempengaruhi jalan pikirannya. Meskipun pahamnya dapat diartikan luas karena ia mencakup macam-macam bentuk negara tetapi ia lupa bahwa apa yang dimaksud kewibawaan dari pemerintah jajahan itu benar-benar dapat dipathui oleh rakyat yang dijajahnya. Dalam segi lain Logemman dapat dibenarkan oleh karena oleh arti dari pada kewibawaan pun berarti bahwa kekuasannya dapat diterima oleh rakyatnya. Akan tetapi tidak boleh kita lupakan bahwa dibalik kekuasaan negara-negara jajahan itu tersembuyi tujuan-tujuan yang tidak dapat dibenarkan sehingga kewibawaan itu hanya sekedar sebagai kedok menutupi atau menghalalkan tujuan yang sebenarnya.
Dalam hal ini paham dari Kreanenburg adalah lebih progresif dalam bukunya algemene staatsleer. Kranenburg merumuskan arti negara sebagai suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri. Pengertian ini mencerminkan kepada negara-negara nasional. Memang dapat dibenarkan apa yang dikatakan oleh Kranenburg itu, oleh karena ia hidup dalam lingkungan negara-negara di Eropa. Perumusannya itu bisa diterima oleh negara yang baru merdeka atau negara-negara yang masih diajajah, lebih-lebih pada abad ke duapuluh di mana diseluruh pelosok dunia sedang berkobar gerakan kemerdekaan. Kemudian beberapa pengertian negara dari para sarjana terkenal lainnya adalah sebagai berikut:
1.	Roger H. Soltau : “ Negara adalah alat agency atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat “(The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affair of behalf of and in the name of  the community.
2.	Harold J. Laski : “Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Mayarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.
3.	Max Webber: “ Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah “(the state is a human society that (succesfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory.
4.	Robert M Mac Iver : "Negara adalah asosiasi yang menyedi dalam suatu masyarakat dalam suatu mlayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa" (The state is an association which, acting througl law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the external conditions of order). 14) Menurut Mirian Budiardjo, negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah 'pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopo(istis dari kekuasaan yang sah.15)
Bagaimanakah pendapat kita tentang arti daripada negara? Tidak dapat disangkal lagi bahwa negara itu merupakan alat untuk mwncapai suatu tujuan. Alat itu berupa organisasi yang berwibawa. Organisasi di sini diartikan sebagai bentuk bersama yang bersifat tetap. Kewibawaan menunjukkan bahwa organisasi itu ditaati oleh rakyat. Akan tetapi tidak cukup kiranya jika negara itu hanya mempakan alat semata-mata untuk mencapai suatu tujuan. Jika tujuan itu telah tercapai maka negara itu tidak berarti lagi. Hal ini tidak bisa dibenarkan, jika masih menghadapi kesatuan-kesatuan bangsa yang hidup di dalam dunia ini. Bang= sa-bangsa ini memerlukan tempat di mana mereka harms bernaung dan berlindung. Untuk menjamin warga negaranya rnaka negara itu merupakan alat untuk mempersatukan bangsanya sebagai tempat berlindung. Woodrow Wilson telah memberi perumusan sebagai berikut : A state is a people organised for if within a defenite teritory.'6 ) Perumusan ini adalah lengkap karena mengandung unsur-unsur seperti organisasi kewibawaan dan tempat.
Terlepas dari pengertian-pengertian tentang negara, perlu kiranya diketahui apakah sifat hakekat daripada negara. Sifat hakekat daripada negara senantiasa sama walaupun bagaimana juga coraknya negara itu. Sebagai organisasi di dalam masyarakat ia dibedakan daripada organisasi-organisasi lainnya oleh karena negara mempunyai sifat-sifat yang khusus. Kekhususannya terletak pada monopoli dari kekuasaan jasmaniah yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lainnya seperti gereja, party, perserikatan-perserikatan lainnya. Contoh dari monopoli itu adalah bahwa negara dapat menjatuhkan hukuman kepada setiap warga negaranya yang melanggar peraturannya. Dan apabila perlu negara dapat menjatuhkan hukuman mati. Selain itu negara dapat mewajibkan warga negaranya untuk mengangkat senjata kalau negeri itu diserang oleh musuh. Kewajiban ini berlaku juga bagi warga negara yang ada di luar negeri. Juga negara dapat memungut pajak dan menentukan mata uang yang berlaku di dalam wilayahnya. Prof. Mirian Budiardjo, lebih jelas menguraikan sifat hakekat negara itu sebagai berikut :
1. Sifat Memaksa. Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya. Organisasi rd'an asosiasi yang lain dari negara juga mempunyai aturan; akan tetapi at uran aturan yang dikeluarkan oleh negara lebih mengikat.
Di dalam masyarakat yang bersifat homogen dan ada kon sensus nasional yang kuat mengenai tujuan-tujuan bersama biasanya sifat paksaan ini tidak perlu begitu menonjol; akar tetapi di negara-negara baru yang kebanyakan belum homoger dan konsensus nasionalnya kurang kuat, seringkali sifat paksaar ini akan lebih tampak. Dalam hal demikian di negara demokratis tetap disadari bahwa paksaan hendaknya dipakai seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya dipakai persuasi (meyakinkan). hagipula pemakaian paksaan secara -ketat selain memerlukan organisasi yang ketat juga memerlukan biaya yang tinggi. Unsur paksa dapat dilihat misalnya pada ketentuan tentang pajak. Setiap warganegara harus membayar pajak .dan orang yang menghindari kewajiban ini dapat dikenakan denda, ataL, disita miliknya atau di beberapa negara malahan dapat dikenakan hukuman kurungan.
2. Sifat frzonopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan-tujuan masyarakat.
3. Sifat Mencakup Setrma (all-encoWpassing, all-embracing). Semua peraturan perundang-undangan (misalnya keharusan membayar pajak) berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Keaduan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang-lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Lagipula, menjadi warganegara tidak berdasarkan kemauan seudiri (involuntary membership) dan hal ini berbeda dengan asosiasi lain di mana keanggotaan bersifat sukarela.

Ilmuan-Ilmuan yang menganggap bahwa kekuasaan itu bersumber dari Tuhan
1.Augustinus
Augustinus'hidup pada tahun 354 - 430. la adalah seorang Kristen. Dalam bukunya Pengakuan ia telah menulis riwayat hidupnya sendiri. Di dalam buku itu dikatakan bahwa ia hidup dalam keadaan dualisme, maksud nya ia mengalami masa peralihan dari peradaban yang satu ke peradaban yang lain. Pada waktu hidupnya ia mengalami masa kebobrokan masyarakat yang disebabkan banyaknya pertentangan-pertentangan yang timbul, terutama pertentangan antara orang-orang yang menganut agama Kristen dengan orang-orang yang tak beragama, antara kepercayaan adanya satu Tuhan yang Maha Agung dengan penyembahan kepada berhala.              Peristiwa tersebut di atas menjadi alasan kuat bagi Augustinus untuk menulis bukunya yang diberi nama De Civita te Dei, tentang Negara Tuhan. Isi pokok dari pada bukunya tersebut ditujukan .untuk mengadakan pembelaan terhadap agama Kristen, serta berisi suatu polemik ancara penganut-penganut agama Kristen dengan orang-orang tak beragama. Buku itu juga merupakan filsafat sejarah dan agama, ajaran tentang kepercayaan clan kesusilaan. Semula buku itu tidaklah dimaksudkan sebagai buku pelajaran untuk politik negara dan gereja, meskipun akhirnya menjadi buku yang demikian. Ini terbukti dari ajarannya mengenai perimbangan kedudukan atau kekuasaan antara negara dengan gereja, antara raja dengan Paus. Menurut Augustinus, yang ajarannya sangat bersifat Teokratis, dikatakan bahwa kedudukati gereja yang dipimpin oleh Paus itu lebih tinggi daripada kedudukan negara yang diperintah oleh Raja. Mengapa demikian ? Dalam hubungan ini dikatakan oleh Augustinus bahwa adanya negara di dunia itu merupakan suatu kejelekan, tetapi adanya itu merupakan suatu keharusan. Yang penting itu adalah terciptanya suatu negara seperti yang diangan-angankan atau dicita-citakan oleh agama, yaitu Kerajaan Tuhan. Maka dari itu sebenarnya negara yang ada di dunia ini hanya merupakan suatu organisasi yang mempunyai tugas urituk memusnahkan perintangperintang agama dan musuh-musuh gereja. Jadi di sini nampak dengan jelas bahwa negara mempunyai kedudukan atau kekuasaan yang lebih rendah dan ada di bawah gereja. Negara sifatnya hanyalah. sebagai alat daripada gereja untuk membasmi musuh-musuh gereja.
Pendapat Augustinus tersebut di atas, diterangkan dengan jelas dalam bukunya De Civitate Dei, dan yang isi seluruh karangannya itu terjalin suatu pertentangan dan perbedaan yang tajam dan yang mencerminkan aliran pikiran pada jaman abad pertengahan di mana ia hidup. Dalam bukunya tersebut Augustinus rnenyebutkan Adanya dua macam negara, yaitu :
l. Civitas Dei, atau Negara Tuhan. Negara ini sangat dipuji oleh Augustinus, karena ini adalah negara yang diangan-angankan, dicita-citakan oleh Agama.
2. Civitas Terrena, atau Diaboli, atau Negara Iblis, atau Negara Duniawi. Negara ini sangat dikecam dan ditolak oleh Augustinus.
Negara yang paling baik itu adalah Negara Tuhan, akan tetapi negara ini tidak akan pernah tercapai di dunia ini, tetapi semangatnya dimiliki oleh sebagian dari orang-orang di dunia ini, dan mereka ini harus selalu berusaha untuk mencapainya. Dan orang hanya dapat mencapa'i Negara Tuhan ini, dengan perantaraan gereja, sebagai wakil daripada Negara Tuhan di dunia ini. Tetapi sebenarnya orang-orang yang berada di Iuar gereja pun dapat juga mengusahakan tercapainya negara Tuhan tersebut, asal mereka itu mentaati perintah Tuhan.
Jadi sesungguhnya Negara Duniawi dan Cereja itu tidaklah seluruhnya sama dengan pengertian Negara Tuhan dengan Negara Iblis. Akan tetapi kerajaan-kerajaan duniawi kebanyakan adatah Civitas Terrena atau Diaboti sungguh-sungguh. Sebagai bukti misalnya Romawi, demikian Augustinus, yang selanjutnya dengan itu pula mengeritik pendapat Cicero, dalam bukunya Republik, sebab di situ dirumuskan negara sebagai suatu bangsa, sedangkan pengertian bangsa tak pernah dikenal oleh kerajaan Romawi, yang dikenai ialah pengertian orang banyak yang dipersatukan karena perintah dari seorang penguasa, dan karena diadakannya perjanjian. Kerajaan Romawi tak pernah merupakan negara karena tak pernah pemerintahannya didasarkan atas keadilan. Karena itulah Romawi jatuh dalam kebobrokan, yang sekaligus memperlihatkan bahwa mereka sangat bernafsu akan kemegahan, dan keduniawian. Pun, demikian Augustinus selanjutnya mengatakan bahwa Cicero telah mengalami suatu kekhilafan, karena ia berpendapat bahwa negara itu adalah merupakan penjelmaan daripada keadilan, sedangkan sesungguhnya keadilan itu hanya mungkin dapat diangan-angankan atau dicita-citakan oleh agama, yaitu Kerajaan Tuhan. Maka dari itu sebenarnya negara yang ada di dunia ini hanya merupakan suatu organisasi yang mempunyai tugas urituk memusnahkan perintangperintang agama dan musuh-musuh gereja. Jadi di sini nampak dengan jelas bahwa negara mempunyai kedudukan atau kekuasaan yang lebih rendah dan ada di bawah gereja. Negara sifatnya hanyalah sebagai alat dari pada gereja untuk membasmi musuh-musuh gereja.
Pendapat Augustinus tersebut di atas, diterangkan dengan jelas dalam bukunya De Civitate Dei, dan yang isi seluruh karangannya itu terjalin suatu pertentangan dan perbedaan yang tajam dan yang mencerminkan aliran pikiran pada jaman abad pertengahan di mana ia hidup. Dalam bukunya tersebut Augustinus rnenyebutkan adanya dua macam negara, yaitu :
l. Civitas Dei, atau Negara Tuhan. Negara ini sangat dipuji oleh Augustinus, karena ini adalah negara yang diangan-angankan, dicita-citakan oleh Agama.
2. Civitas Terrena, atau Diaboli, atau Negara Iblis, atau Negara Duniawi. Negara ini sangat dikecam dan ditolak oleh Augustinus.
Negara yang paling baik itu adalah Negara Tuhan, akan tetapi negara ini tidak akan pernah tercapai di dunia ini, tetapi semangatnya dimiliki oleh sebagian dari orang-orang di dunia ini, dan mereka ini harus selalu berusaha untuk mencapainya. Dan orang hanya dapat mencapa'i Negara Tuhan ini, dengan perantaraan gereja, sebagai wakil daripada Negara Tuhan di dunia ini. Tetapi sebenarnya orang-orang yang berada di Iuar gereja pun dapat juga mengusahakan tercapainya negara Tuhan tersebut, asal mereka itu mentaati perintah Tuhan.
      Jadi sesungguhnya Negara Duniawi dan Cereja itu tidaklah seluruhnya sama dengan pengertian Negara Tuhan dengan Negara Iblis. Akan tetapi kerajaan-kerajaan duniawi kebanyakan adatah Civitas Terrena atau Diaboti sungguh-sungguh. Sebagai bukti misalnya Romawi, demikian Augustinus, yang selanjutnya dengan itu pula mengeritik pendapat Cicero, dalam bukunya Republik, sebab di situ dirumuskan negara sebagai suatu bangsa, sedangkan pengertian bangsa tak pernah dikenal oleh kerajaan Romawi, yang dikenai ialah pengertian orang banyak yang dipersatukan karena perintah dari seorang penguasa, dan karena diadakannya perjanjian. Kerajaan Roinawi tak pernah merupakan negara karena tak pernah pemerintahannya didasarkan atas keadilan. Karena itulah Romawi jatuh dalam kebobrokan, yang sekaligus memperiihatkan bahwa mereka sangat bernafsu akan kemegahar, dan keduniawian. Pun, demikian Augustinus selanjutnya mengatakan bahsva Cicero te(ah mengalami suatu kekhilafan, karena ia berpendapat bahwa negara itu adalah merupakan penjelmaan daripada keadila7, sedangkan sesungguhnya keadilan itui hanya mungkin dapat dicapai dalam negara yang diperintah oleh agama, yaitu dalam Civitas Dei: Seluruh pikiran Augustinus ditujukan kepada hari kemudian dengan rnengesampingkan sejarah dari masa-masa yang lampau, dan pikirannya itu tidak lebih hanya merupakan pernyataan yang sifatnya samar-samar, artinya belum merupakan pengertian yang tegas. Sepertinya pendapat Augustinus yang menyamakan antara pengertian negara dengan pengertian masyarakat, pula pendapatnya bahwa gereja dianggap sebagai bayarigan daripada Civitas - Dei di dunia ini yang luasnya meliputi seluruh dunia, dan kekuasaan (keduniawian) negara diperoleh dari pemberian gereja. .

2.Thomas Aquinus
	Thomas Aquinas hidup pada tahun 1225-1274. Alam pikirannya tentang negara dn hukum dapat diketemukan dalam bukunya The Regimine Principum atau tenyang pemerintahan raja-raja, dan dalam bukunya yang lain yang diberi nama Summa Theologika , atau pelajaran tentang ketuhanan. Dalam-dalam ajaranyaajarannya itu Thomas Aquinus banyak terpegaruh  oleh ajaran-ajaran Aristotles, padahal jarak hidup kedua sarjana itu adalah kurang lebih 17 abad. Aristoteles hidup pada abad ke IV SM, sedangka Thomas Aquinus hidup pada abad XIII. Pengaruh ini terjadi pada waktu terjadinya perang salib.Pada waktu itu orang-orang di eropa barat banyak yang pergi ke timur tengah, untuk menyelamatkan makam-makam kristen. Disitulah mereka beekenalan dengan ajaran Aristoteles. Filsafat Thomas Aquinas bersifat finalistis, ini berarti bahwa apa yang menjadi tujuannya itu dikemukanan terlebih dahulu, baru kemudian harus disahkan supaya tujuan itu dapat tercapai.
Manusia itu, demikian pendapat Thomas Aquinas yang dalam hal ini pengacuh Aristoteles terasa sekali, menurut kodratnya adalah, rnakhluk sosial, makhluk kemasyarakat oleh karena itu ia harus hidup bersama
sarna dengan orang lain dalam suatu masyarakat, untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya. Untuk itu diperlukan menggunakan akalnya, pikirannya, yang telah diberikan kepadanya oleh kodrat alam. Sebab akalnya itu rnemungkinkan baginya mengetahui apa yarig berguna_ dan apa yang merugikan. Dari prinsip umum ini ia dapat rnemperoleh pengetahuan.tentang hal-hal yang khusus. Tidak setiap orang dapat memiliki pengetahuan izu, pengetahuan itu hanya dapat diperolehnya dalam hidup bermasyarakat, rnaka dari itu hidup bermasyarakat merupakan suatu keharusan.
Tetapi meskipun demikian agaknya Thomas Aquinas belum dapat melepaskan pengaruh theocratisnya, karena selanjutnya ia mengataka bahwa gereja merupakan persekutuan hidup yang sesungguhnya yan meliputi segala-galanya, dan yang merupakan wakil daripada Kerajaa. Tuhan di dunia. Dan oleh karena hukum keduniawian didukung dan dilin dungi oleh gereja, maka menurut kodratnya kekuasaan keduniawial seharusnya tunduk kepada kekuasaan kerohanian, demi tujuan manusia yaitu mencapai kemulyaan abadi.
Pendapat daripada Augustinus yang telah dikemukakan di atas, sanga berbeda dengan pendapat Thomas Aquinas ini, yang sifatnya sudah agai progressief. Bedanya ialah : Kalau menurut Augustinus negara dengan gereja itu terpisah sama sekali, sedangkan kalau menurut Thomas Aquinas antarr negara dengan gereja itu ada kerjasama yang erat. Negara didukung dan dilindungi oleh gereja untuk mencapai tujuannya.
Sekalipun .,Thomas Aquinas telah memberi kedudukan yang pasti kepada manusia, yaitu sebagai makhluk sosial, yang berhasrat untuL hidup bermasyarakat, tetapi manusia itu belum begitu merupakan unsur yang mutlak dalam pembentukan masyarakat itu. Jadi betul telah merupakan suatu unsur, tetapi kurang pentirig bila dibandingkan dengan masyarakat itu sendiri. Di dalam masyarakat, itu harus ada penguasanya, harus ada yang memerintah.	.
Tentang bentuk daripada pemerintah ajaran Thomas Aquinas pun banyak terpengaruh oleh ajaran Aristoteles. Menurut pendapatnya ada tiga kemungkinan bentuk daripada pemerintahan suatu negara, yang masingmasing itu kemudian dibedakan lebih lanjut menurut sifat pemerintahannya. Ialah :
1. Pemeriatahan oleh satu orang. Ini yang baik disebut Monarki, yang jelek disebut Tyranni.
2. Pemerintahan oleh beberapa orang. Ini yang baik disebut Aristokrasi, yang jelek disebut Oligarki.:
3. Pemerintahan oleh seluruh rakyat. Ini yang baik disebut Politeia, ini kalau menurut Aristoteles disebut Republik konstitusionil, yang jelek disebut Demokrasi.
Dari jenis-jenis bentuk pemerintahan tersebut di atas, menurut Thomas Aquinas yang paling baik adalah Monarki. Oleh karena tujuan negara itu adalah selain memberi kemungkinan supaya manusia itu dapat mencapai kemulyaan abadi, juga supaya manusia itu hidup susila. Hal ini dapat terlaksana apabila terdapat perdamaian di dalam masyarakat clan untuk ini yang terpenting adalah adanya persatuan dan kesatuan. Oleh karena Monarki dipimpin oleh satu orang tunggal, maka Monarki adalah yang paling utama, paling ideal, untuk dapat melaksanakan ini semua. Dan barang sesuatu yang bersifat tunggal akan lebih mudah memelihara persatuan dan perdamaian sebaik-baiknya karena kesatuan pikiran daripada pemerintahannya, daripada yang bersifat jamak.
Jadi inilah pendapat Thomas Aquinas, bahwa pemerintahan yang terbaik itu adalah Monarki. Tetapi ini dapat berubah menjadi pemerintahan yang terburuk, bila sifat pemerintahannya itu tidak lagi adil, clan tidak lagi ditujukan untuk kepentingan umum, ini adalah Tyranni. Dan keburukannya itu melebihi daripada keburukan pemerintah Oligarki maupun Demokrasi.

3. Pembenaran Negara Dari Sudut Lain
3.1.	Teori Ethis/Teori Etika :
Menurut teori ini maka negara itu ada karena suatu keharusan susila, untuk ini ada 3 pendapat yaitu :
a.	Pendapat PLATO dan ARISTOTELES :
    Mereka mengatakan bahwa manusia tidak akan ada arti bila manusia itu belum bemegara. Negara merupakan hal yang mutlak, tanpa negara maka tidak ada manusia, dengan demikian segala tindakan Negara dibenarkan.
b.	Pendapat EMANUEL KANT :
      Beliau berpendapat tanpa adanya negara, manusia itu tidak dapat tunduk pada hukum-hukum yang dikeluarkan. Menurut Kant, ncgara itu adalah ikatan-ikatan manusia yang tunduk pada Hukum akibatnya tindakan negara tadi dibenarkan.
c.	Pendapat WOLFT :	
Beliau menyatakan keharusan untuk membentuk ncgara merupakan keharusan moral yang tertinggi. Pendapat ini sukar ditera.ngkan secara ilmiah karena teorinya berpangkal pada filsafat.
3.2 Teori Absolut Dari Hegel : Menurut Hegel maka manusia itu tujuannya untuk kembali pada cita-cita yang absolut da.n penjelmaan daripada cita-cita yang absolut dari manusia itu adalah negara.
		Tindakan dari Negara itu dibenarkan karena negara yang dicita-citakan oleh manusia-manusia itu tadi.
3.3  Teori Psychologis :
Teori ini mengatakan bahwa alasan pembenaran negara itu adalah berdasarkan pada unsur psychologis manusia, misalnya dikarenakan rasa takut, rasa kasih sayang clan lain-lainnya, dengan demikian tindakan negara tadi dibenarkzn. (Padmo Wahjono opcit : 12).