HAND OUT ILMU NEGARA

PERTEMUAN KE-1 : OBJEK KAJIAN ILMU NEGARA

OLEH : PRAYOGA BESTARI, M.SI.

Ilmu negara sebagai pengetahuan asli dari Eropa Kontinental terutama Jerman. George Jellinet melihat ilmu negara itu melalui zwelseilen theorie. 
Negara sebagai objek tidak hanya pada ilmu negara hukum tata negara dan hukum administrasi negara memandang negara sebagai objeknya. Walaupun HTN dan HAN menggunakan negara sebagai objeknya tetapi beratnya pada yang pengertian konkrit, artinya objek itu terikat pada tempat, keadaan, waktu tertentu. 
Di dalam bukunya G. jellinek yang ditulis sekitar tahun 1882 dengan berjudul Allgemeine Staaslehre atau ilmu negara umum dinyatakan dalam skema ilmu kenegaraan oleh beliau dibagi menjadi dua bagian yaitu: 
1.	Staatsullsenschaft dalam arti sempit 
2.	Rechtswlssenschaft 
Selanjutnya George Jellinek untuk membahas Allgeine Staatslehre. Ilmu negara umum menggunakan teori dua segi atau zweseilen theorie. 

Objek Penyelidikan Ilmu Negara  
Ilmu negara mengarahkan penyelidikannya kepada negara dalam arti umum, yakni negara sebagai suatu gejala kehidupan bermasyarakat, negara sebagai phenomen sosial. Jadi disini istilah negara dipakai dalam suatu pengertian “genus”. Ilmu negara berusaha mencari hal-hal yang bersifat umum dalam bentuk kehidupan bersama yang berupa negara itu. Karena itu yang diselidiki ilmu negara, bukanlah suatu negara yang secara positif ada, melainkan negara sebagai suatu pengertian abstrak, dalam arti bahwa penyelidikan dan pembahasan yang dilakukan ilmu negara itu tidaklah ditujukan kepada suatu negara secara kongkrit ada pada sesuatu waktu dan tempat tertentu, melainkan negara terlepas baik dari waktu maupun dari tempat ruang lingkupnya, tidak terbatas kepada pelajaran kenegaraan mengenai negara yang ada pada waktu sekarang saja, akan tetapi juga mengenai pelajaran kenegaraan pada masa yang akan datang, bahkan kadang-kadang juga membicarakan negara-negara yang hanya ada dalam konsepsi idiil seorang ahli pikir saja. 
Sehubungan dengan itu, maka ilmu negara menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok saja dari negara yang berlaku untuk dan terdapat pada setiap negara. Dicarinya hakekat wujud, sifat-sifat, ciri-ciri, syarat-syarat, dan konstruksi-konstruksi dasar dari negara “in abstracto” itu. Oleh sebab itu hasil penyelidikan ilmu negara itu bersifat umum (ilmu negara umum). Istilah ini merupakan terjemahaan dari istilah “Allgemeine Staatslehre” dari Georg Jellinek yang harus dibedakan dari istilah “Staatsslehre” menurut Herman Heller. 
Berbeda dengan ilmu hukum tatanegara yang mengambil suatu negara tertentu atau suatu “species” negara sebagai sasaran penyelidikannya. Ilmu negara itu sebenarnya sudah lama dikenal, yakni sejak jaman Yunani kuno, tetapi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri, ilmu negara itu belum lama. 
Berkatalah Prof. Rudolf Kranenburg tentang hal ini dalam bukunya yang berjudul “Algemeene Staatsleer” : De algemeene staatsleer is, wat haar naam betreft, een jonge tak van wetenschappelijk onderzoek, maar naar haar wezen een oude” (Periksa R. Kranenburg, “Allgemene Staatsleer”, H. D. Tjennk Willink & Zoon NV. Haarlem, 1952 Hal 3). Artinya bahwa mengenai namanya ilmu negara itu merupakan cabang penyelidikan  ilmiah yang muda, akan tetapi menurut hakekatnya merupakan cabang ilmu pengetahuan yang tua. 
Yang mula-mula membahas ilmu negara sebagai ilmu kenegaraan tersendiri adalah Georg Jellinek dalam bukunya  “Die Allgemeine Staatslehre” dia membuktikan, bahwa ilmu negara merupakan ilmu tersendiri yang mempunyai sifat teoritis atau yang mempunyai sifat ilmiah murni. Ilmu negara ini oleh G. Jellinek disebut “theoretische staatswissenschaft” atau staatslehre”.
Di negara Belanda, ilmu negara itu baru dijadikan mata kuliah yang berdiri sendiri sebagai suatu "Leerstoel” pada kira-kira permualaan abad ke 20 di Universitas Leiden dan Prof. R. Kranenburg sebagai guru  besarnya yang pertama. 
Di atas telah dijelaskan, bahwa sebenarnya ilmu negara itu hanyalah bagian dari ilmu kenegaraan (staatswissenscharft) atau politeia (menurut istilah Plato) atau Politica (menurut istilah Aristoteles). Georg Jellinek membagi staatswissenschaft menjadi : 
Theoretische staatswissenschaft atau staatslehre (ilmu negara)
Practische staatswissenschaft atau politikolgi (ilmu politik) 
Sedangkan staatslehre dibagi menjadi : 
Aligemeine staatslehre, mengenai negara sebagai pengertian umum (ilmu negera)
Bezondere staatslehre, mengenai negara sebagai pengertian khusus (ilmu negara khusus) 
Perumusan tentang ilmu negara, itu telah banyak dikemukakan oleh para sarjana, namun sebagai pegangan dapat dikatakan “ilmu negara ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari sendi-sendi pokok dan pengertian-pengertian pokok negara secara umum, yakni mempelajari persoalan-persoalan yang sama pada negara-negara yang ada atau yang pernah ada di dunia. 
Adapun persoalan-persoalan tersebut adalah sebagai berikut : 
•	Asal-usul suatu negara; 
•	Perkembangan suatu negara;
•	Unsur-unsur negara;
•	Timbul dan lenyapnya suatu negara;
•	Tujuan negara dan fungsi negara;
•	Jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk negara secara umum. 
Dari definisi tersebut di atas, kita katakan, bahwa ilmu negara itu bersifat teoretis dan merupakan ilmu pengetahuan dasar bagi hukum tata negara positif. Hukum tata negara positif ialah hukum ketatanegaraan dari suatu negara tertentu pada suatu waktu tertentu. Contoh hukum tata negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 sejak 5 Juli 1959 hingga sekarang. 

Sisi Tinjauan Ilmu Negara 
1)	Ruang Lingkup Ilmu Negara 
Ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Ilmu negara menitikberatkan penyelidikannya kepada negara sebagai organisasi dalam pengertian umum. Ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan asli dari Eropa Kontinental (Jerman) ilmu negara ini adalah ilmu pengetahuan mengenai negara yang berasal dari Jerman, kemudian menjalar mempengaruhi ilmu pengetahuan tentang negara di daratan Eropa, termasuk negeri Belanda dan Perancis dan daerah pengaruhnya. Disamping itu ada juga tradisi ilmu pengetahuan An Glo Saxis, ini juga ilmu pengetahuan mengenai negara yang berkembang di negara  negara Inggris dan Amerika serta negara-negara yang dipengaruhinya. 
Ilmu negara sebagai mata kuliah yang prerequisite diberikan di tingkat satu (dulu tingkat persiapan) dengan menggunakan daftar bacaan dari kedua tersebut di atas, yakni Eropa Kontinental, maupun Anglo Saxis, namun disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sendiri. 
Adapun alasannya adalah sebagai berikut : 
Negara Republik Indonesia, yang baru lepas dari tangan penjajahan Belanda (ingat Universitas Gajah Mada pada tanggal 13 Maret 1946 yang pertama kali mempergunakan istilah ilmu negara). 
Di Eropa Kontinental (Jerman) dikenal dengan nama “Staatslehre” atau “Theoritische staatswissenschaft.”  Karena kita pernah (3,5 abad) dijajah oleh Belanda, dan sampai tahun 1940-an banyak produk-produk sarjana hukum dan sebagainya dari penjajah ya bahasa pengantar yang dipergunakan baik di kantor-kantor ataupun di sekolah dan dalam pergaulan digunakan bahasa Belanda dan Inggris, termasuk daftar buku-buku bacaan di sekolah. 
Sehingga pada gilirannya, dalam mengikuti mata kuliah sejak itu dipergunakan kepustakaan Eropa. 
Disamping ilmu negara, sebagai ilmu pengetahuan mengenai negara, ada juga ilmu pengetahuan mengenai negara dan mempunyai hubungan erat dengan ilmu negara yaitu ilmu politik, hukum tata negara, hukum administrasi dan sebagainya. Dapat kita buktikan, bahwa disamping ilmu negara dan sebagaimana kita ketahui, adalah merupakan cabang dari staatswissenschaft dikenal juga Angewandte staatswissenschaft, sebagai pengetahuan parktis, dan zaman sekarang  dikenal dengan nama ilmu politik ( di lingkungan Anglo Saxis dikenal dengan nama “political science”. 
Ilmu negara sebagai pengetahuan asli dari Eropa Kontinental terutama Jerman. Georg Jellinek melihat ilmu negara itu dari dua sisi tinjauan (Zweiseiten theorie):

1.	Sisi tinjauan sosiologis, yang terdiri dari:
a.	Nama negara (istilah dari Nicolo Machiavelli “Estato atau Lo Stato” (14691527) dalam bukunya antara lain II Principe (The Prince 1513), “Discorsis opra la prima deca di Tirus le vius).
b.	Sifat hakekat atau karakteristik daripada negara
c.	Dasar penghalalan (pengesahan) hukum dari negara 
d.	Tujuan negara
e.	Timbul dan lenyapnya negara
f.	Sejarah type-type pokok daripada negara.
Demikianlah, jika negara dilhat dari sudut sosiologis (Allgemeine Staatslehre), yang merupakan gejala-gejala atau peristiwa sosial atau soziale Faktum yang merupakan masalah-masalah (problematik).  

2.	Sisi tinjauan Yuridis, yang terdiri dari:
a.	Perbedaan hukum publik dengan hukum perdata
b.	Anasir-anasir atau syarat-syarat negara
c.	Kedaulatan
d.	Konstitusi negara
e.	Organ-organ negara (pemegang legislatif, eksekutif dan yudikatif)
f.	Perwakilan 
g.	Fungsi negara 
h.	Susunan negara (negara kesatuan, negara federal)
i.	Bentuk-bentuk negara dan bentuk pemerintahan
j.	Negara-negara bersusun (konfederasi)
Demikianlah jika negara dilihat dari ssi yuridis (Allgemeine staatsrechtslehre, dimana negara dilihat dari / yang merupakan bangunan – bangunan atau lembaga – lembaga negara ataupun rechtsliche Institution, yang terdapat beberapa problematik atau masalah – masalah. 
Negara sebagai obyek tidak hanya pada ilmu negara. Hukum tata negara dan hukum administrasi negara juga memandang negara sebagai obyeknya. Walaupun HTN dan hukum administrasi negara, menggunakan negara sebagai obyeknya, tetapi titik beratnya pada yang pengertian konkrit, artinya obyek negara itu terikat pada tempat, keadaan, waktu tertentu. Memang erat hubungannya. 
Untuk lebih jelasnya, pahamilah bagan yang dibuat oleh G. Jellinek yang diambil dari bukunya yang terkenal, yaitu Allgemeine Staatlehre di situ beliau menciptakan suatu sistematis yang lengkap dan struktur dari ilmu negara sebagai berikut : 

STAATSWISSENSCHAFT (dalam arti luas)

ILMU KENEGARAAN 

RECHTSWISSENSCHAFT
1.	Hukum Tata Negara 
2.	Hukum Antar Negara 
3.	Hukum Administrasi Negara 

STAATSWISSENSCHAFT
(Dalam arti sempit)

PRAKTIKSCHE -sw
(Angewandte - sw)

THEORITISCHE - sw
(Staten Kunde)

BESCHREIBENDE – sw 
(Staten Kunde)

BESONDES STAATSLEHRE
(Ilmu Negara Khusus)

ALLGEMEINE STAATSLEHRE
(Ilmu Negara Umum)

    ALIG SOZIALE      ALIG STAATS     INDIVIDUALE     SPEZIAL STAATSLEHRE 
    STAATSLEHRE     RECHTSLEHRE   STAATSLEHRE

1.	
Perbedaan hukum publik dengan hukum perdata
2.	Syarat-syarat negara 
3.	Kedaulatan
4.	Konstitusi negara 
5.	Organ-organ negara 
6.	Perwakilan 
7.	Fungsi negara 
8.	Susunan negara 
9.	Bentuk negara dan bentuk pemerintahan 
10.	Negara-negara bersusun (konfederasi)

Nama Negara 
2.	Sifat hakekat negara 
3.	Dasar penghalalan hukum dari negara 
4.	Tujuan negara 
5.	Timbul dan lenyapnya negara 
6.	Sejarah tipe-tipe negara 

Individuale staatslehre mengupas soal-soal umum suatu negara, baik juridis maupun sosiologis. Gabungan beberapa individualle staatslehre menjadi Allg Sozialle Staatslehre ; sedangkan spezialle staatslehre membahas struktur pemerintahan suatu negara. Jika beberapa spezialle staatslehre digabungkan, maka terjadilah Allg Staatslehre jadi gabungan spezialle staatslehre, akan menjadi Allg Staatslehre. 

2. STAATSWISSENSCHAFT : 
Untuk melihat dimana ilmu negara itu sebenarnya? Dapat kita perhatikan bagan gambar di atas dan uraiannya adalah sebagai berikut : 
Di dalam bukunya G. Jellinek yang ditulis sekitar tahun 1882 dan yang berjudul Allgemeine Staatslehre atau ilmu negara umum, dinyatakan dalam skema ilmu kenegaraan (dalam arti luas) oleh beliau dibagi jadi 2 (dua) bagian yaitu : 
I.	STAATSWISSENSCAHFT DALAM ARTI SEMPIT 
II.	RECHTSWISSSCHAFT 

Ad. I STAATSWISSENSCHAFT DALAM ARTI SEMPIT 
	Maksudnya, adalah staatswissenschaft dalam arti yang luas setelah dikurangi oleh rechtwissenchaft. Dalam hal ini dimaksudkan suatu ilmu pengetahuan mengenai negara, yang penyelidikannya menekankan pada negara sebagai obyeknya. 

Ad. II Rechtswissenschaft 
Maksudnya, adalah ilmu pengetahuan mengenai negara, namun dalam penyelidikannya ditekankan pada segi reacht atau segi yuridisnya dari negara itu sendiri. Dimana yang termasuk reachtswissenchaft tersebut adalah : 
1.	Hukum tata negara 
2.	Hukum administrasi negara 
3.	Hukum antara negara 
STAATSWISSENCHAFT DALAM ARTI SEMPIT 
INI DIBAGI MENJADI 3 BAGIAN, YAITU : 
I.	Bescheibende – sw (staten kunde)
II.	Theoritische – sw (staatsleer)
III.	Praktischer – sw (angenwandte – sw) 
Ad I.   Beschreibende Staatswissenschaft 
Dikemukakan disini, adalah ilmu pengetahuan yang melukiskan atau yang menceritakan tentang negara. Jadi segala sesuatu bahan -bahan yang menggambarkan tentang negara, misalnya keadaan alamnya faunanya dan floranya dan sebagainya. 

Ad II  Theoritische Staatswissenschaft
Inilah yang dimaksudkan staatslehre atau staatsleer (ilmu negara). Theoritische Staatswissenschaft, maksudnya adalah ilmu pengetahuan mengenai negara yang mengambil bahan-bahan dari Beashreibende Staatswissenchaft. Dimana bahan-bahan yang dikumpulkannya itu diolah, dianalisa dan yang sama digolongkan sesamanya, yang berbeda dipisahkan lalu diletakan dalam suatu sistematik dan pada akhirnya dicarinya pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok daripada  negara.

Ad III Praktische Staatswissenschaft /Angewandte – sw 
Dimaksudkan adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan tentang cara-cara mempraktekan teori-teori ilmu kenegaraan. Ilmu politik dalam sistematik G. Jellinek mempunyai arti yang lain isinya atau berbeda dengan yang disebut Political Science (politis) di negara Anglo Saxis. 
Ilmu poltik menurut 
Tradisi Anglo Saxis, merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, berbeda dengan pendapat Eropa Kontinental, tidak merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, melainkan dijalankan dalam praktek hasil dari penyelidikan theoritische Staatswissenchaft atau theoritical science.  Jelas ada hubungan yang erat. 

THEORITISCHE – sw 
Theoritische Staatswissenchaft ini dibagi menjadi dua bagin, yaitu : 
1.	Allgemeine Staatsleher 
2.	Besondere  Staatslehre 
Ad I  Allgemeine Staatsleher 
Maksud G. Jellinek adalah ilmu negara umum yang membahas tentang teori-teori negara dan teori tersebut berlaku umum di seluruh dunia atau berlaku di semua negara. 
Ad II Besondere  Staatslehre 
Maksud G. Jellinek dari Besondere Staatslehre ini, adalah ilmi negara khusus yang membahas tentang teori – teori mengenai negara, yang berlakunya teori – teori tersebut adalah hanya pada satu atau suatu negara tertentu saja. 
Selanjutnya G. Jellinek untuk membahas Allgemeine Staatslehre (ilmu negara umum, menggunakan teori dua segi atau zweiseiten theorie. Untuk  memahami hal itu pahami skema di atas ! 

3. Ilmu Politik 
Politik, secara etimologis atau arti kata berasal dari bahasa Yunani Purba yaitu Polis (F. Isjwara hal. 18-22), polis adalah kota yang dianggap negara (pada waktu itu). Pada waktu itu kota identik dengan 
negara. Dengan demikian polis, staads staads the greek citystates adalah tempat tinggal bersama dari orang-orang biasa selaku para warganya (citizens) dengan pemerintah, yang biasanya terletak disebuah bukit dan dikelilingi benteng – tembok untuk menjaga keamanan mereka terhadap serangan musuh yang menyerang dari luar. 
Pengidentikan kota dengan negara  pada waktu itu, disebabkan polis hanya memiliki daerah yang kecil yaitu seluas kota, dan penduduknya kurang  300.000 orang. Sedangkan sekarang jaman modern yang dinamakan kota lebih dari itu, melainkan sudah merupakan negara yang berwilayah yang disebut Vlakte-state atau country – state. Sehingga negara tidak identik dengan kota, disebabkan daerah negara jauh lebih luas daripada daerah kota, dan jumlah penduduknya lebih banyak. 
Kemudian dari istilah polis diturunkan dan dihasilkan kata-kata seperti : politeia (segala hal ihwal yang menyangkut polis / negara) polites (warga kota atau warga negara) dan politikos (ahli negara), polieke techne (kemahiran politik), polieke episteme (ilmu politik) dan kemudian istilah polis itu diambil oleh orang romawi yang menghasilkan kata are politica (Pengetahuan tentang negara atau kemahiran tentang masalah kenegaraan) lihat hal 31.
Orang yang pertama kali, menggunakan istilah ilmu politik yaitu Jean Bodin (Science politique) pada chef d’ouvre dalam bukunya Les Six 
Livres de La Republique 1576, dan pada tahun 1606 istilah tersebut dipergunakan pula oleh Thomas Fitzherbert, Jeremy Bentham dan William Godwin. 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka perkembangan berikutnya muncul keanekaragaman istilah ilmu politik. Hal ini disebabkan pula dalam bahasa inggris sebagai political science, the science of politics atau politics. Sedangkan R. M. Mac Iver dalam bukunya The Web Government The Science of Politics (Anglo  Saxis) 
Di Eropa Continental (Jerman) dikenal dengan berbagai nama, misalnya angewandt staatswissentchaft yang merupakan cabang dari staatswissentchaft, les sciences politiques (Perancis) yang selalu didengungkan dengan ilmu moral atau ilmu-ilmu sosial lainnya sehingga dipergunakan istilah les science morale (sosiales) et politiques. 
Orang Belanda menyebut staatswetenschaappen, dan di Italia disebut scienzee politica. Disamping itu Prof. J. Barente menerbitkan buku yang berjudul De Wetenschap Der Politiek dengan ondertitelnya met een terein verkenning dikenal istilah politica, sedangkan H. Heller dalam bukunya Staatslehre menyebutnya Politikologie (1934).
Di India, menurut A. S. Altekar dalam bukunya “State and Government in ancient India, Ilmu politik itu dikenal dengan istilah Rajadharma (kewajiban raja), Rajayasastra (ilmu negara); Dandaniti, 

Nitisastra dan Arthasastra. 
Ternyata istilah ilmu politik itu sangatlah banyak, misalnya George Jellinek dalam bukunya Recht des Modernen Staates, menyatakan bahwa ilmu politik sangat membutuhkan suatu peristilahan yang tepat dan tidak meragukan. Keanekaragaman istilah-istilah ilmu politik ini, disebabkan karena belum ada kesamaan pendapat diantara para cendekiawan atau communis opinio doctorum (opinio=pendapat, dan communis=umum, sedangkan doctorum=para guru). Hal ini bisa mengakibatkan kesimpang siuran, sama dengan pendapat G. Jellinek dan Kuncaro Purbopranoto “yang mengkonstanstir, bahwa ilmu politik sangat membutuhkan istilah yang tepat agar tidak simpang-siur.
Lain halnya pada pemakaian istilah secara teknis dalam Ilmu Negara tidak (tidak terjadi pertentangan paham), yang mungkin bila ada hanya merupakan masalah penafsiran saja alih bahasa saja. Bahkan orang sering juga ada kesimpang siuran itu dalam hukum, misalnya Apakah hukum itu? Jawabannya banyak yang berbeda (Immanuel Kant, L. J. Van Apeldoornl. Didukung oleh pendapat Meriam Budiardjo (ilmu politik dan artinya bagi Indonesia” bahwa: setiap kali para ahli berkumpul, maka suka bagi mereka untuk mencapai persetujuan mengenai pendefinisian dari ilmu politik.
Kesulitan lainnya membedakan ilmu politik dan ilmu Negara, disebabkan adanya dua jenis, yaitu: satu dari Eropa Kontinental, dan kedua dari Anglo Saxix, sehingga sulit untuk terjadinya kesatuan pendapat dari para pemikir tentang negara.
Di Eropa, ilmu negara (Belanda) menurut RoelofKranenburg: Ilmu Negara tidak lain, adalah” ilmu tentang negara ,“ negara diselidiki sifat hakekatnya, struktur, dan bentuknya, asal mulanya, dan persoalan-persoalan di sekitar negara dalam pengertian umum. Periksa Buku Prof. J. Barents yang berjudul Pengantar Ilmu Politik dan Ilmu Negara Umum (Roelof Kranenburg) yang diterjemahkan oleh Sitorus)!
Kembali kepada persoalan: “Apakah Ilmu Politik itu?
Apakah ilmu politik itu ilmu atau bukan? Oleh A. Th. Mason, di jawab, bahwa politicss is art rather than science, ………..kemudian oleh van der Goes van Naters dinyatakan bahwa De Politie is geen wetenschap. De Romeinen van Netes ars politica politieke kunst…….., demikian juga Otto Von Bismarch, seorang negarawan ulung, (Prusia), mengatakan bahwa dia kunst der moglichkeiten. 
Jadi walaupun J. Barents memberikan judul bukunya watenschap der politiek dengan ondertitel een terrein verkening dapat kita tentukan dalam ilmu politik di negeri Belanda, bahwa negeri Belanda tidak meniru dan menyalin ilmu politik dari Jerman tetapi negeri Belanda mendapat 

pengaruh dari ilmu pengetahuan Inggris dan Amerika. 
Sehubungan dengan hal tersebur atau terpampang di atas, jika diperhatikan, maka pada pokoknya batasan bagi ilmu politik dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu (Periksa F. Isjwara, S hal 33 – 39)
I.	Batasan Institusional 
Batasan ini mempelajari lembaga – lembaga politik, namun karena negara merupakan lembaga politik – politik pra-exelence, maka negaralah yang  menjadi pusat perhatian. Karena itu pembatasnya dimulai dari asal usul negara, hakekat negara, sejarah serta tujuan dan bentuk-bentuk negara yang akhirnya sampai kepada deduksi tentang pertumbuhan dan perkembangan negara. Jadi ilmu politik dirumuskan sebagai ilmu yang menyelidiki lembaga-lembaga politik (political institutions) seperti negara, pemerintah, DPR, dan lain-lain sebagainya pendukungnya antara lain Wilbur White dalam bukunya white political dictionary, menyatakan bahwa political science the study of the formation forms and process of the state and government. 
II.	Batasan secara fungsional (pragmatis atau teologis) 
Pada dasarnya merupakan batasan secara institusional, namun berusaha melepaskan diri secara sepihak dari pandangan dogmatis yuridis dari batasan institusional. 
Maka dalam hal ini lebih diutamakan fungsi dan aktivitas dari struktur formal lembaga-lembaga politik yang diselidiki. Lembaga-lembaga politik ditinjau tidak sebagai lembaga terasing, melainkan sebagai lembaga yang dinamis yang mendapat pengaruh dari faktor kekuasaan rill dalam masyarakat yang bersifat non yuridis. 
Berkatalah H. R. Hoetink dalam kata pengantar buku J. Barents, bahwa peranan  faktor-faktor kekuasaan rill (de reele machtsfactoren) pressure groupe, lobbyst, public opinion dan yang lainnya tidak kurang pentingnya dari struktur dan dokumen-dokumen hukum dari lembaga politik itu. 
Sesuai dengan fungsi dan aktivitasnya, maka terjadilah pergeseran yang titik beratnya penyelidikan bagi ilmu politik adalah statika kedinamika politik. Akibatnya harus pula diperhatikan faktor-faktor nonpolitik yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi, dan aktivitas lembaga-lembaga politik, seperti faktor demografis, psykologis, kultural dan ekonomie. Oleh karena itu sarjana yang termasuk kedalam golongan ini menilai lembaga politik, tidak atas dasar ketentuan-ketentuan undang-undang dasar atau dokumen-dokumen lainnya, tetapi atas dasar reiiil yang telah dicapai lembaga politik bagi kesejahteraan umat manusia, karena lembaga politik diperuntukan bagi manusia dan harus bermanfaat. 

III. Batasan Secara Hakekat Politik (Power Interpretation Of Politics) 
Dalam hal ini yang menjadi hakekat politik adalah kekuasaan atau power, maka karena itu politik merupakan “perjuangan untuk memperoleh kekuasaan” atau “Technic menjalankan kekuasan-kekuasaan” atau “masalah pelaksanaan atau kontrol kekuasaan”. 
Pemusatan peninjauan kepada gejala kekuasaan ini, menimbulkan “ilmu kekuasaan” power science atau “kratologi” yang berasal dari bahasa Yunani Kratos. Kekuasaan yang diselidiki itu diperlihatkan “sifatnya, perkembangannya, rangka dan akibatnya”. 
Maka bicaralah Carell Loewensteib di dalam bukunya Ver fassung slehre, bahwa ilmu politik is nichate unders als der kampf um de machate. Sedangkan J. Suys di dalam bukunya De Nuei politie, bahwa  politik adalah “striyd om match”. 
Harold D. Laswell dalam bukunya “the language of politics menyatakan when we speak of science of politics, we mean the science of power.