HAND OUT ILMU NEGARA

PERTEMUAN KE-3/4 : Teori Pembenaran Hukum Negara ( Kekuasaan )

OLEH : PRAYOGA BESTARI, M.SI.

Di samping teori-teori yang menganggap bahwa negara, penguasa, dan kekuasaan itu adanya atas kehendak Tuhan, yaitu teori Teokrasi, atau karena perjanjian masyarakat yaitu teori hukum alam, maka ada satu teori lagi yang khusus tidak membenarkan premise hukum alam, yang mengatakan bahwa bahwa manusia itu membentuk negara dengan mengadakan perjanjian masyarakat dengan tujuan mempertahankan hak-hak mereka. Premise dari pada ajaran hukum alam ialah manusia inabstrkto, yaitu manusia yang masih hidup dalam keadaan alam bebas. Manusia dalam keadaan ini selalu mengalami kekacauan, karena masing-masing menganganggap musuhnya. Lagi pula mereka hidupnya terpisah satu dengan yang lain, tanpa ada hubungan apapun.
Keadaan demikian ini oleh teori kekuatan di tolak. Sebab manusia itu, meskipun masih dalam keadaan alam bebas. Keadaan tidaklah seperti yang digambarkan oleh Thomas Hobbes atau John Locke yang seolah-olah menurut alam manusia itu hidup berdiri sendiri karena tokoh manusia itu dimana-mana selamanya hidup dalam suatu kesatuan walupun sangat kecil.
Teori kekuatan ini memang juga berpokok pangkal pada manusia dalam keadaan alam bebas, manusia inabstrakto, seperti halnya teori hukum alam. Tetapi gambarannya tentang keadaan berbeda. Sebab menurut teori kekuatan manusia dalam keadaan alamiah pun sudah selalu hidup berkelompok. Jadi satu sama lain sudah saling mengadakan hubungan, walaupun pada waktu itu masih dalam keadaan promissoiteit. Keadaan dimana belum ada lembaga perkawinan.
Menurut ajaran teori kekuatan yang terkecil daridari manusia dalam keadaan alamiah itu adalah keluarga. Keluarga ini terdiri dari seorang ibu ditambah anak-anaknya. Sebagaimana manusia itu adalah mahluk hidup. Bagaimana mugkin seorang bayi yang baru dilahirkan bisa hidup kalau tidak mendapatkan asuhan dari ibunya? Mungkinkah bayi itu dilahirkan lalu hidup mandiri seorang diri? Ini adalah suatu keadaan yang tidak mungkin dapat terjadi.
Kalau dalam keluarga yang kecil itu si ibu itu merupakan kepala keluarga, maka dalam faktanya si ibu itu menguasai kelompok tersebut.
Kemudian sesudah timbulnya lembaga perkawinan, meskipun lembaga itu sifatnya masih sangat sederhana, keluarga itu anggotanya bertambah dengan seorang ayah. Kalau kemudian si ayah itulah yang menguasai kelompok tersebut. Jadi entah si ibu atau si ayah itu yang berkuasa, itu disebabkan karena adanya kelebihan atau keunggulan daripada yang lain. Pokoknya dialah yang menang. Terlebih menang dalam lapangan jasmani maka dialah yang berkuasa.
Jadi tegasnya menurut toeri kekuasaan, siapa yang siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Yang dimaksud dengan kekuasaan tersebut disi adalah kekuatan jasmani, kekuatan fisik.
Selanjutnya menurut ajaran kekuatan tersebut, kalau keluarga tadi telah berkembang menjadi masyarakat, dan akhirnya negara, maka bekas-bekas dari kekuasaan yang asli ini masih terbawa terus juga. Sehingga pada akhirnya dia itulah yang tetap berkuasa di dalam masyarakat atau nagara tadi. Perkembangan keluarga sehingga menjadi negara ini melalui beberapa fase dan dengan jalan, mungkin peperangan, yang kalah lalu menggabungkan diri kepada yang menang, atau dapat juga penggabungan secara sukarela, ini misalnya kalau terjadi suatu perkawinan antara orang atau anggota kelompok atau keluarga yang satu dengan orang dari anggota kelompok atau keluarga yang lain.
Dengan demikian maka mereka yang menganut teori kekuasaan ini berpendapat bahwa asal mula kekuasaan itu adalah karena adanya keunggulan kekuatan daripada orang yang satu terhadap orang-orang lainnya.
Kalau dalam keadaan bebas beberapa individu masing-masing hidup sendiri, dan kemudian saling bertemu, maka yang mersa paling kuat tentu akan mencoba untuk menguasai yang lainnya, yang lemah, untuk kepentingannya. Jadi keunggulan kekuatan fisiknya itu mempunyai akibat menguasai orang lain guna kepentingan si kuat itu. Demikianlah asal mula negara dan kekuasaan menurut teori kekuatan (kekuasaan).
Dalam masyarakat atau negara modern yang disebut yang berkusa itu satu atau dua orang yang secara kebetulan memegang pemerintahan. Tetapi sebenarnya yang memegang pemerintahan itu adalah sekelompok orang-orang yang mempunyai kedudukan kuat. Kemudian satu atau dua orang dari kelompok itu hanya merupakan alat saja untuk menguasai kelompok yang lain, demi kepentingan kelompok yang berkuasa itu. Dan selanjutnya menurut kekuatan Negara itu sebenarnya adalah merupakan alat yang berkuasa tadi, untuk menggunakan mereka yang lemah demi kepentingan yang kuat.
Tadi telah diuraikan bahwa kekuatan (kekuasaan) ini, dalam penyelidikannya tentang asal mula negara berpokok pangkal pada manusia in-abstrakto, manusia dalam keadaan bebas. Di dalam kedaan ini berlaku adalah apa yang dinamakan hukum rimba. Yaitu hukum yang yang menentukan siapa yang kuat, yang dimaksud di sini kuat dalam arti fisik adalah yang berkuasa. Jadi ternyatalah bahwa kekuatan itu dapat menimbulkan kekuasaan dalam suatu kelompok yang telah menjadi negara. Dan di sini yang berkuasa itu memerintah hanya memperhatikan dirinya sendiri saja. Dengan demikian ternyatalah bahwa mereka yang lemah ini benar-benar diperalat oleh yang kuat.
Apa yang diuraikan dalam teori kekutan ini dalam sejarah ada juga kebenarannya. Orang-orang seperti Dionysios, Djenggis Khan, Tamarlan, Napoleon, Mussolini, Hitler, adalah merupakan contohnya. Mereka itu memperoleh kekuasaan karena mempunyai keunggulan kekuatan. Hanya saja kekuatan disini telah mempunyai pengerian yang lain. Sebab pengerian kekuatan disini tidak saja kuat dalam arti fisik, karena faktor-faktor lain juga ikut menentukan. Misalnya system persenjataan, bahkan pada jaman modern, politik, kebudayaan, ekonomi dan sebagainya memegang peranan penting.
Jadi menurut teori kekuatan, seperti telah dikatakan diatas Negara itu adalah merupakan alat dari golongan yang kuat untuk menghisap golongan yang lemah, terutama sekarang, dalam lapangan ekonomi. Memang kadang-kadang negara itu atua konkritnya penguasa, mengeluarkan peraturan-peraturan yang nampaknya menguntungkan golongan yang lemah. Tetapi akhirnya tokoh yang diperhitungkan hanya kepentingan-kepentingan si penguasa saja.
1.	F. Oppenheimer
Sebagai contoh daripada ajaran teori kekuatan ini misalnya : F oppenheimer, bukunya Die sache, mengatakan bahwa Negara itu adalah merupakan suatu alat dari golongan yang kuat untuk melaksanakan suatu tertib masyarakat, yang oleh golongan yang kuat tadi dilaksanakan kepada golongan yang lemah, dengan maksud untuk menyusun dan membela kekuasaan dari golongan yang kuat tadi, terhadap orang-orang yang baik dari dalam maupun dari luar, terutama dalam system ekonomi. Sedangkan tujuan terakhir dari semuanya ini adalah penghisapan ekonomis terhadap golongan yang lemah tadi oleh golongan yang kuat.
2.	Karl Marx
Sedankan menurut Karl Marx Negara itu adalah merupakan penjelmaan daripada pertentangan-pertentangan kekuatan ekonomi. Negara dipergunakan sebagai alat dari mereka yang kuat untuk menindas golongan-golongan yang lemah ekonominya. Yang dimaksud orang yang kuat atau golongan yang kuat disini adalah mereka yang memiliki alat-alat produksi. Negara menurut Karl marx akan lenyap dengan sendirinya kalau dalam masyarakat itu sudah tidak dapat lagi perbedaan-perbedaan kelas dan pertentangan-pertentangan ekonomi.
3.	H.j. Laski
Penganut teori kekuatan lainnya adalah Harlod J. Laski, bukunya The State in theori and practic,. juga, Pengantar Ilmu Politika. Dia berpendapat bahwa Negara itu adalah merupakan suatu alat pemaksa, atau Dwang organizatie, untuk melaksanakan dan melangsungkan suatu jenis system produksi yang stabil, dan pelaksanaan system produksi ini semata-mata akan menguntungkan golongan yang kuat, yang berkuasa.
Artinya, kalau misalnya penguasa itu dari aliran kapitalisme, maka organisasi negara itu tadi selalu akan dipergunakan oleh penguasa untuk melangsungkan system eknomi kapitalis. Sedangkan kalau penguasa itu dari aliran sosialisme, maka organisasi itu akan dipergunakan oleh penguasa tersebut untuk melangsungkan system produksi menurut ajaran sosialisme. Jadi teranglah bahwa negara itu hanya sebagai alat dari yang kuat, yang berkuasa, untuk melaksanakan kepentingannya.
H .j. Laski selanjutnya mengatakan bahwa tidak dapat diragu-ragukan lagi, bahwa alasan-alasan yang menentukan arah orang pemerintahan itu bertindak, terlalu terbelit-belit untuk dapat diterangkan dengan satu cara saja, tidak ada satu sebab yang dapat menyampingkan sebab-sebab yang lainnya dengan bulat-bulat.  Namun dapat juga kita jadikan sebaai patokan umum, bahwa pada umumnya sifat masing-masing negara itu tergantung pada system ekonomi yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat yang dikuasai oleh negara itu. Tiap-tiap system kemasyaraktan pada hakekatnya adalah satu perjuangan merebut puncak kekuasaan ekonomi, karena orang-orang yang memegang kekuasaan, bergantung pada besar kecilnya kekuasaan yang di pegangnya itu, dapat melakukan kemauanya itu. Dengan demikian hukum itu menjadi suatu system dari perhubungan-perhubungan  yang  merumuskan kemauanya dalam bentuk Udang-undang. Oleh karena itulah, cara pembagian ekonomi pada suatu tempat dan waktu yang tertentu, akan menentukan bentuk corak peraturan-peraturan hukum yang berlaku di tempat dan waktu itu. Dalam keadaan yang demikian itu, negara mewujudkan keingingan-keinginan dari orang yang menguasai ekonomi. Tata hukum itu adalah topeng, yang di belakangnya suatu kepentingan yang pertama-tama bersifat ekonomi dapat menjamin bagi dirinya dari kekuasaan politik. Dalam tindakan-tindakannya, negara itu tidaklah sengaja mencari keadilan dan kemanfaatan bagi umum, melainkan kepentingan (dalam arti kata seluas-luasnya) dari pada golongan yang berkuasa dalam masyarakat.
4.	Leon Duguit
Sementara itu Leon Deguit, dalam bukunya Traite de Droit Constitutionel, memberikan keterangan tentang pelajaran hukum dan negara yang semata-mat bersifat realistis. Dia tidak mengakui adanya hak subyektif atas kekuasaan, juga menolak ajaran yang mengatakan bahwa negara dan kekuasaan itu adanya atas kehendak Tuhan, ditolaknya juga ajaran perjanjian masyarakat tentang terjadinya negara dan kekuasaan. Menurut pendapatnya yang benar dan kebenaran itu bersifat mutlak, bahwa les plu forts,  orang-orang yang paling kuat, melaksanakan kemauannya kepada orang-orang lain yang dianggapnya lemah. Orang-orang yang yang paling kuat itu dapat mendapatkan kekuasaan dan memerintah disebabkan karena beberapa faktor. Faktor-faltor itu adalah tidak lain karena mereka itu keunggulan dalam lapangan : fisik, ekonomi, kecerdasan agama dan sebagainaya. Bahkan nanti negara modern politik sangat menentukan.
Demikianlah perkembangan teori kekuatan (kekuasaan). Yang semula kekuatan itu mempunyai pengertian kekuatan fisik, kemudian kekuatan ekonomi, dan akhirnya semua fakor yang menyebabkan timbulnya kekuatan.
Dengan demikian telah dibicarakan tiga teori yang pada hakekatnya hendak menerangkan asal mula negara, hakekat negara, kekuasaan serta penguasa. Ketiga teori itu adalah : teori teokrasi, teori hukun alam dan teori kekuatan atau teori kekuasaan. Ketiga teori inilah disebut teori-teori klasik tradisional. Disebut demikian karena ajaran-ajaran dari teori-teori tersebut adanya sejak jaman dahulu kala, dan hingga sekarang masih tetap selalu dipelajari, lebih-lebih orang yang ingin mempelajari tentang negara dan hukum. Dan tidak sedikitlah teori-teori tersebut, memberikan andil kepada perkembangan system kenegaraan sampai dewasa ini. Prof. Mr. R. Krenanburg, dalam bukunya Algemene Staatsleer, menyebutnya dengan istilah teori-teori agak tua.
Sebagai kesimpulannya adalah bahwa ajaran-ajaran dari teori tersebut tidak memberikan kepuasan. Dan kemudian timbullah reaksi-reaksi terhadap ajaran-ajaran dari ketiga teori tersebut, yaitu suatu sikap yang tidak menyetujui adanya usaha untuk menyelidiki asal mula negara dan hakekat histories daripada negara. Terhadap masalah ini mereka bersifat skeptis, dan menganggap tidak perlu lagi mencarinya atau menyelidikinya asal mula negara itu sebagaimana, hakekatnya apa, sejarahnya bagaimana dan sebagainya. Mereka mengatakan bahwa kita seharusnya menerima saja negara itu sebagaimana adanya sebagai suatu kenyataan. Bukankah dari Undang-undang Dasar serta dari Undang-undang organiknya sudah dapat kita  baca dan kita pelajari. Paling banter kita mempelajari sejarah terbentuknya Undang-undang Dasar tersebut.
Sepintas lalu pendapat seperti tersebut diatas ada juga benarnya. Oleh karena menyelidiki asal mula negara secara histories itu tidak mempunyai arti lagi, kecuali itu juga tidak akan berhasil. Sebab yang dapat kita ketahui dari sejarah itu adalah sejarah sejak mana negara itu sendiri sudah ada. Jadi sesebetulnya kita hanya dapat mengetahui secara empiris yaitu dengan melalui orang-orang yang hidup ketika atau pada waktu sebelum kita ini, demikian seterusnya sampai pada orang yang hidup pada negara itu baru terbentuk untuk pertama kalinya. Yang demikian inipun sebetulnya tidaklah mungkin, sebab negara , itu adanya sudah lama mendahului adanya pemikiran tentang negara dan hukum. Pemikiran tentang negara dan hukum baru dimulai sejak abad ke V S.M., yaitu sejak jaman yunani kuno, sedangkan negara sudah ada lama sebelumnya. Jadi tegasnya orang mulai mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum, setelah orang itu sendiri sudah hidup di dalam negara.
Tetapi meskipun demikian, janganlah kita lalu beranggapan bahwa kita tidak perlu menceritakan masalah-masalah itu lagi. Sebab bagaimanapun juga kita adalah warga negara dari suatu negara yang selalu berhadapan dengan masalah-masalah atau soal-soal yang erat hubungannya dengan kekuasaan yang ada di dalam negara itu. Jadi kita selalu dibatasi dalam hal kebebasan, baik dalm masalah-masalah besar maupun kecil.
Selama kekuasaan negara yang membatasi kebebasan kita itu tidak langsung mengenai diri kita sendiri, dan hanya mengenai hal-hal yang kecil, selama itu pula kita bisa tidak usah mempersoalkan hal-hal tersebut. Akan tetapi ini adalah menjadi tugas daripada mereka yang baik secara teoritis maupun secara praktis mempunyai tugas tugas yang berhubugan dengan ketatanegaraan, untuk mencari dasar-dasar yang sehat mengenai kekuasaan yang merupakan pembatasan atau pengurangan daripada kebebasan warganegara itu.
Jika kita mengesampingkan persoalan ini berarti kita melepaskan pertangungan jawab kita sebagai warganegara. Dan hanya kita dapat mempersoalkan sampai diamana negara itu dapat mencampuri kehidupan daripada warganegaranya, kalau kita mempunyai suatu pengertian tentang hakekat negara.
Jika kita perlu membicarakan hakekat negara tersebut, agar kita dapat mengetahui luasnya kekuasaan negara, serta kebebasan-kebebasan daripada warga negaranya. Sebab yang menjasi persoalan pokok didalam warga negara itu ialah perimbangan antara kekuasaan disatu pihak, dengan kebebasan daripada warganegaranya di pihak lain.
Di atas telah disebutkan bahwa ajaan-ajaran  dari ketiga teori klasik tradisional itu memberikan kepuasan. Hal ini disebabkan karena masing-masing teori tersebut ada keberatan-keberatannya. Keberatan-keberatan tersebut  bersifat sedemikian rupa, sehingga dapat menggagalkan usahanya.
Keberatan yang dapat diajukan teori teokrasi adalah bahwa pandangan atau ajaran teori teokrasi itu pada akhirnya hanya akan berdasarkan kepercayaan saja. Sedangkan segala sesuatu yan bersifat kepercayaan itu akan sukar di analisa lebih lanut atau berdasakan rasio. Juga kalau misalnya timbul pertentangan atau peperangan antra dua penguasa atau raja., tentu saja salah satu ada yang kalah atau menyerah. Padahal kedua-duanya dikatakan berasal dari Tuhan. Lalu bagaimana yang betul. Dalam hal ini teori teokrasi mendapatkan kesukaran, bahkan tidak dapat memberikan penjelasannya, mana dari dua kekuasaan itu berasal dari Tuhan.
Keberatan yang dapat diajukan terhadap teori hukum alam adalah bahwa teori hukum alam itu sifatnya sangat teoritis, kurang empiris. Sedangkan sifat yang demikian itu sering menimbulkan kesimpulan yang berlainan malahan dari hipotesa yang sama bila daripadanya itu ada perubahan sedikit saja sudah menimbulkan kesimpulan yang sangat berbeda. Ingatlah kesimpulan dari ajaran Thomas Hobbes dan John locke tentang sifat kekuasaan penguasa.
Lagi pula hipotesa yang menyatakan bahwa manusia sebelum ada negara atau manusia yang masih hidup dalam keadaan alam bebas itu terlepas dari kelompoknya atau masing-masing penguasa itu hidup secara mandiri terlepas sama sekali antara yang satu dengan yang lain adalah bertentangan dengan kenyataannya. Karena kenyataannya manusia adalah mahluk sosial yang sejak dari lahirnya sudah dikodratkan hidup di dalam kelompok, meskipun kelompok itu sangat kecil.
Sedang keberatan yang dapat diajukan terhadap teori kekuatan (kekuasaan) adalah bahwa teori ini berpokok pangkal pada manusia inabstracto, yaitu manusia sebelum tebentuknya negara, dan menganggap bahwa manusia itu semula jahat dan lemah, serta tidak ada pertimbangan lain untuk bergerak selain perimbangan ekonomis. Sedang nyatanya manusia itu pertimbangan-pertimbangannya untuk bergerak tidak hanya di jiwai oleh pikiran–pikiran ekonomi saja. Tetapi ada pikiran-pikiran lain yang kadang-kadang malahan dapat mengorbankan kepentingan-kepentingan ekonomi misalnya pertimbangan : politik, kebudayaan, kepercayaan atau agama.
Selanjutnya teori ini juga beranggapan bahwa yang betul itu hanya negara sendiri, dan negaralah yang berdaulat, bukan kelompok orang-orangnya atau rakyatnya, yang secara ekonomis dapat menguasai kehidupan masyarakat atau negara. Tetapi nyatanya meraka hanya merupakan alat yang tak langsung daripada negara. Negaralah yang menentukan apa yang harus berlaku, lewat orang-orangnya yang berkusa. Tujuan terakhir daripada Negara tidak lain hanyalah tercapainya kepentingan dari orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kuat.
Tetapi kekuatan dalam bentuknya yang modern nampak dalam ajaran teori kedaulatan negara, seperti yang diajarkan oleh : Jhering, Laband, Georg Jellinek dan Jean Bodin. Dari ajaran mereka ini pokoknya dikatakan bahwa negaralah yang memiliki serta memegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Juga pendapat yang demikian itu nampak dalam ajaran Niccolo Mavhiavelli dengan staatsraison-nya.
Tetapi dalam perkembangan selanjutnya akan nampaknya bahwa kedaulatan itu tidak ada pada negara, jadi bukan negaralah yang berdaulat. Oleh karena kadang-kadang negara dapat disalahkan oleh warganegaranya, dalm arti negara yang melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan warga negara tersebut dapat disalahkan dan dihukum untuk membayar ganti kerugian.
Mereka kalau demikian halnya, tidak dapatlah dikatakan bahwa negara itu yang berdaulat, sebab kalau negara itu berdaulat, negara tidak dapat diganggu-gugat. Padahal dalam kenyataanya dapat, yaitu apabila negara itu melalui organ-organnya atau alat-alat perlengkapannya melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum, dalam hal ini dapat digugat dan dihukum untuk membayar ganti kerugian.
Jadi kalau demikian terhadap itu juga dapat diterapkan peraturan-peraturan hukum, maka kalau demikian halnya, ini berarti bahwa hukum lebih tinggi daripada negara, jadi yang berdaulat bukanlah negara, tetapi yang berdaulat adalah hukum. Maka timbullah teori kedaulatan hukum, teori ini antara lain dikemukakan oleh krabbe. Mengenai ini nanti akan dibicarakan lebih lanjut alam pembicaraan tentang teori-teori kedaulatan.

Teori kekuasaan
Teori Kekuasaan dibagi atas dua bagian :
1.	Kekuasaan Jasmaniah; dan
2.	Kekuasaan Ekonomis.
1.	Teori Kekuasaan Fisik (Jasmaniah)
Contoh dari teori ini dapat diambil ajaran Hobbes dan Machiavelli Hobbes dalam bukunya yang terkenal dengan judul Leviathan, terdapat dua pepatah yang tidak asing bagi kita yang berbunyi : Homo Homini Lupus – manusia sebagai serigala terhadap manusia lainnya. – Bellum Omnium Contra Omnas – Perang semua lawan semua.
Dalam ajarannya itu Hobbes membedakan dua macam status manusia yaitu status naturalis - kedudukan manusia waktu masih belum ada negara dan, status civilis – kedudukan manusia setelah ada negara.
Dalam status naturalis (Negara masih belum terbentuk), masyarakatnya masih kacau karena tidak ada badan atau organisasi yang disebut negara yang menjaga / menjamin tata tertib.
Machiavelli pendapatnya hampir sama dengan Hobbes. Dalam bukunya II Principe, ia mengajarakan kepada raja-raja bagaimana cara memerintah sebaik-baiknya. Bagi Machiavelli seorang Raja harus kuat dan tahu cara mengetasi segala kekacauan yang di hadapi negara, ia dapat mempergunakan segala alat yang menguntungkan baginya. Untuk mencapai tujuannya para Raja harus menyelenggarakan pemerintah tentang real politik. Kalau perlu alat yang dipergunakan boleh melanggar prikemanusiaan. Intinya Machiavelli mengajarkan teori yang sama dengan Hobbes yang membenarkan kekuatan negara itu didasarkan pada kekuatan fisik. Teori yang lainnya disebut teori kekuasaan ekonomi ajaran dari Marx.

2.	Teori Kekuasaan Ekonomi
Seperti apa yang telah di terangkan dalam arti negara, Marx menganggap bahwa negara itu merupakan alat kekuasaan bagi segolangan manusia di dalam masyarakat untuk menindas golangan lain guna mencapai tujuannya. Ajaran ini berlaku bagi negara kapitalis ataupun negara proletar yang pemerintahanya lazim disebut sebagai diktator proliteriat. Sebagai dasar dari ajarannya ialah pertentangan kelas dalam masyarakat dalam dua kelas yaitu kaum yang ekonominya kuat dan kaum yang ekonominya lemah. Pertentangan antara dua kelas itu di tujukan untuk merebut kekuasaan negara. Negara adalah alat kekuasaan.
Demikianlah menurut Marx  ajaran / kekuasaan ekonomi yang dipergunakan untuk membenarkan kekuasaan negara berdasarkan kedudukan ekonomi suatu golongan di dalam masyrakat. Selain itu yang penting dalam teori kekuasaan ekonomi dari Karl Marx adalah sandarannya yang disebut historische materialisme yaitu bahwa sejarah kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh kebendaan. Karl Marx membedakan dua macam bangunan masyarakat yaitu :
a.	Bangunan bawah yang didasarkan atas kebendaan.
b.	Bangunan atas yang didasarkan atas kemanusiaan.
Yang penting di antara bangunan itu ialah banunan bawah yang berhubungan dengan alat-alat produksi. Bangunan bawah ini mempengaruhi bangunan atas seperti agama, susila, kebudayaan, hukum dan sebagainya. Karena itu hukum merupakan hukum merupakan alat dari golongan ekonomi kuat untuk mempertahankan dan menjamin hak milik perseorangan. Jika kekuasaan ekonomi didakam masyarakat itu kita hubungkan dengan istilah-istilah yang dipergunakan dalam teori politik modern, yang disebut rationalisation dan debunking, maka apa yang dikatakan bahwa hukum itu berdasarkan persamaan, kemerdekaan, keadilan, hanyalah sebagai kedok untuk menutupi maksud yang sesungguhnya. Kalau kedok itu dibuka maka kita akan melihat tujuan yang sebenarnya yaitu hukum sebagai alat untuk menjamin hak milik  perseorangan. Inilah yang diamksud hukum sebagai rationalisation dan debunking.
Kekuasaan itu ada pada semua aspek kehidupan masyarakat seperti orang tua terhadap anak-anaknya, ketua perkumpulan terhadap angota-anggotanya, atasan dalam system birokrasi teradap bawahan-bawahannya dalam lembaga legislatif, lembaga yudikatif, lembaga eksekutif dan sebagainya.
Secara umum kekuasaan itu sering di artikan sebagai suatu alat untuk mempengaruhi orang lain / kelompok lain sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan itu sendiri. Oleh Miriam budiadjo, kekuasaan diartikan sebagai “kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau orang lain sedemikian rupa sehingga  tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempenyai kekuasaan itu”.
Max Weber, mengartikan kekuasaan sebagai “kesempatan dari seseorang atau kelompok orang-orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkannya dalam tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan tertentu.”
Sedangkan Max Iver, merumuskan kekuasaan sebagai “the capcity to control the behaviour of other either directly by fiat or indirectly by manipulation of available means”, yang artinya “secara langsung dengan memberi perintah, maupun secara tidak langsung mempergunakan segala alat atau cara yang tersedia”.
Bila dihadapkan pada persoalan kekuasaan, maka orang berpendapat bahwa kekuasaan sering diartikan hanya dalam politik saja. Bila persoalan kekuasaan ini diartikan dalam bidang politik saja, maka kekuasaan itu disebut monoform. Akan tetapi dalam kenyataan yang hidup dalam masyarakat, kita juga mengenal kekuasaan-kekuasaan lain seperti kekuasaan dalam hubungan tata orang tua dengan anak-anaknya, guru dengan muridnya, majikan dengan buruhnya, sehingga kekuasaan itu tidak terbentuk satu lagi, melainkan banyak yang disebut polyform atau multiform.
Mengenai sifat kekuasaan yang telah dikemukan oleh Beeling dalam bukunya, Kratos, Men en Macht. Ia membagi kekuasaan menurut sifatnya dalam tiga bagian yaitu :
a.	Sifat kekuasaan yang fundamental
Yang dimaksud dengan sifat kekuasaan yang fundamental ialah bahwa selama manusia masih ada sejak dulu sampai sekarang, maka kekuasaan itu selalu merupakan dasar bagi manusia untuk melaksanakan kehendaknya terhadap orang lain.
b.	Sifat kekusaan yang abadi 
Yang dimaksud disini adalah selama manusia masih ada maka kekuasaan itu tidak akan hilang. Jadi sejak dulu sampai sekarang  kekuasan itu tetap ada.
c.	Sifat kekuasaan multiform
Kekuasaan itu tidak hanya dikenal dalam bidang politik saja, tetapi juga dalam bidang-bidang kehidupan lainnya seperti hubungan kekuasaan antara orang tua dan anaknya, hubungan kekuasaan antara majikan dan buruhnya, hubungan kekuasaan antara guru dan muridnya.
Selanjutnya Beeling mengatakan bahwa kekuasaan itu masih netral sifatnya selama ia masih belum dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang baik dan bermoral tinggi. Sebaliknya, jika kekuasaan itu dipakai untuk tujuan yang tidak baik, maka akibatnya ia akan merugikan masyarakat dan negara.