PENAFSIRAN DAN CARA MENGISI KEKOSONGAN HUKUM

2.1	PENGANTAR MATERI
Hukum harus ditegakkan di tengah-tengah masyarakat, dan dalam upaya penegakan hukum itu hakim sebagai penegak hukum akan dihadapkan pada berbagai kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ketidaksempurnaan dan ketidaklengkapan senantiasa menjadi hukum tertulis, sekalipun kodifikasi telah diatur sedemikian rupa. Hal ini disebabkan oleh adanya hal-hal yang tidak dan atau belum terjadi pada waktu kodifikasi. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya, hakim harus berpedoman kepada kodifikasi agar mendapat kepastian hukum. Akan tetapi, selain itu hakim pun harus memenuhi perasaan hukum, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga terwujud suatu keselarasan antara kepastian hukum dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan. Untuk itu hakim harus mengusahakan penafsiran atau interpretasi undang-undang sehingga hukum dapat mengikuti perkembangan zaman. 
Hakim sebagai pemegang kekuasaan yudikatif, ia juga berkewajiban memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai peraturan umum. Dalam memberikan pertimbangan, adakalanya hakim menambah peraturan perundang-undangan, maka hal ini berarti bahwa hakim memenuhi ruang kosong (leemten) dalam sistem hukum formal dari Tata Hukum yang berlaku.
Anda sebagai mahasiswa dituntut untuk mengetahui lebih dalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan penafsiran dan cara mengisi kekosongan hukum. Untuk itu, melalui Buku ini, Anda kami ajak untuk mengkaji konsep dasar penafsiran (interpretasi hukum) dan cara mengisi kekosongan hukum. Konsep dasar yang senantiasa berkaitan dengan penafsiran atau interpretasi hukum terdiri atas definisi, metode dan bagaimana cara menerapkan penafsiran hukum. Di samping itu kita juga akan mengkaji tentang pengisian kekosongan hukum yang didalamnya mendiskusikan tentang bagaimana kontruksi hukum serta bagaimana hakim memenuhi kekosongan  hukum.

2.2	KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN
		Kompetensi yang diharapkan melalui Bab 8 ini adalah Anda kami harapkan dapat menjelaskan konsep dasar penafsiran (interpretasi hukum) dan cara mengisi kekosongan hukum, serta secara khusus mahasiswa dapat:
1)	Mendefinisikan penafsiran hukum.
2)	Membedakan metode-metode penafsiran hukum.
3)	Menjelaskan cara menerapkan penafsiran hukum.
4)	Menjelaskan cara mengisi kekosongan hukum.
5)	Menjelaskan konsep kontruksi hukum.

2.3	PETUNJUK BELAJAR
Untuk memahami lebih mendalam mengenai bab ini diharapkan Anda melakukan dan mengikuti petunjuk-petunjuk sebagai berikut:
1). 	Pelajari lebih dahulu kompetensi yang diharapkan pada pokok bahasan ini, sehingga Anda tahu persis apa yang diharapkan oleh Dosen dari Anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan Anda dalam menguasai pokok bahasan ini dilihat dari sejauh mana Anda berhasil mencapai penguasaan terhadap kompetensi yang diharapkan.
2). 	Pelajari pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan di kelas, serta catatlah konsep-konsep penting pada buku atau bagian yang terpisah dari buku ini, agar Anda siap untuk mengikuti kuliah pokok bahasan ini sehingga Anda dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah tanpa menyimpang dari isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3). 	Untuk memperdalam dan penguatan akan penguasaan materi kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia, dan gunakan materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini dan literatur yang diwajibkan sebagai sumber jawabannya. Jawablah terlebih dahulu seluruh soal yang ada. Kemudian cocokkan jawaban Anda dengan materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini dan literatur yang diwajibkan. Dengan cara demikian Anda dapat menilai  sendiri apakah jawaban Anda benar atau tidak menurut sumber jawaban tersebut. Hindarilah melihat sumber jawaban terlebih dahulu, karena hal ini menolong Anda menguasai pokok bahasan ini. 

2.4	ISI MATERI 
PENAFSIRAN DAN CARA MENGISI KEKOSONGAN HUKUM

2.4.1 PENAFSIRAN HUKUM (INTERPRETASI HUKUM)
2.4.1.1 DEFINISI PENAFSIRAN HUKUM
Penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian asas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang (Soeroso, 2006:97). 
Sedangkan menurut Ridwan Halim (2005:81) penafsiran hukum ialah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, dan menegaskan, baik dalam arti memperluas maupun membatasi/mempersempit pengertian hukum yang ada, dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi.
Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dinyatakan bahwa penafsiran atau interpretasi hukum sangat dibutuhkan, mengingat isi Undang-undang kadang-kadang tidak jelas susunan katanya, juga tidak jarang mempunyai lebih dari satu arti. Oleh karena itu, penafsiran atau interpretative terhadap Undang-undang dipandang perlu. 
2.4.1.2 METODE-METODE PENAFSIRAN HUKUM
Ada beberapa metode penafsiran atau interpretasi hukum, antara lain: 
1.	Penafsiran Tata Bahasa (Grammatikal)
Penafsiran berdasarkan tata bahasa, yang karena itu hanya mengingat bunyi kata-kata dalam kalimat itu sendiri (penjelasan Undang-undang menurut susunan kata-katanya). Cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh Undang-undang; yang dianut ialah semata-mata arti perkataan menurut tatabahasa atau menurut kebiasaan, yakni arti dalam pemakaian sehari-hari.
Contoh: 
Pasal 1 Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia hanya menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman itu dilakukan dengan cara ditembak. Meskipun demikian, secara gramatikal tentunya dapat ditafsirkan bahwa penembakan tersebut bukanlah asal sembarangan menembak, melainkan penembakan yang menyebabkan kematian si terhukum atau dengan perkataan lain, si terhukum ditembak sampai mati.
2.	Penafsiran Sahih (Autentik/Resmi)
Suatu penafsiran yang secara resmi terhadap maksud dari ketentuan suatu peraturan hukum dimuat dalam peraturan hukum itu sendiri, karena penafsiran tersebut secara asli berasal dari pembentukan hukum itu sendiri. Atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk Undang-undang.
Contoh:
Penafsiran kata “malam” yang dalam pasal 98 KUHP yang berarti waktu atau masa diantara matahari terbenam dan mtahari terbit.
3.	Penafsiran Historis
Suatu penafsiran yang dilakukan terhadap isi dan maksud suatu ketentuan hukum yang didasarkan pada jalannya sejarah yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut. Penafsiran historis terdiri atas dua macam:
•	Sejarah hukum, yaitu penelitian terhadap sejarah terjadinya perkembangan hukum tersebut (lembaga hukum yang diatur dalam undang-undang).
Contoh: 
Pada penetapan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ditegaskan bahwa pembentukan lembaga MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dari isi ketentuan tersebut, secara historis dapat ditafsirkan bahwa hingga tahun 1959 tersebut bangsa Indonesia belum juga mempunyai MPR hasil pembentukan bangsa Indonesia sendiri.
•	Sejarah Undang-undang, yaitu penelitian terhadap pembentukan Undang-undang tersebut, seperti ketentuan denda dalam KUH Pidana, sekarang dikalikan lima belas mendekati harga-harga pada waktu KUH Pidana itu dibentuk.
4.	Penafsiran Sistematis
Penafsiran yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam berhubungannya antar pasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing.
Contoh:
Pengertian tentang “makar” yang diatur dalam pasal 87 KHUP secara sistematis dapat ditafsirkan sebagai dasar bagi pasal-pasal 104 s.d. 108 KUHP, pasal 130 dan 140 KUHP yang mengatur tentang aneka macam maker beserta sanksi hukumnya masing-masing bagi para pelakunya.
5.	Penafsiran Nasional
Penafsiran dengan menilik sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku.
Contoh: 
Pasal 570 KUHS tentang hak milik, sekarang harus ditafsirkan menurut hak milik system hukum Indonesia (Pancasila).
6.	Penafsiran Teleologis/Sosiologis
Penafsiran berdasarkan maksud atau tujuan dibuatnya Undang-undang, mengingat kebutuhan manusia terus meningkat dan selalu berubah menurut masa, sedangkan bunyi Undang-undang tetap dan tidak berubah.
Contoh:
Orang yang dengan sengaja melakukan penimbunan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat secara sosiologis dapat ditafsirkan telah melakukan tindak pidana ekonomi, yakni tindak pidana kejahatan untuk mengacaukan perekonomian masyarakat, meskipun tujuan orang itu melakukan penimbunan hanyalah untuk mencari laba yang sebanyak-banyaknya bagi dirinya. 
7.	Penafsiran Ekstensif (Luas)
Suatu penafsiran yangb bersifat memperluas isi pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar dengan perluasan tersebut, hal-hal yang tadinya tidak termasuk dalam ketentuan hukum tersebut, sedangkan ketentuan hukum lainnya pun belum ada yang mengaturnya, dapat dicakup oleh hukum yang diperluas tersebut.
Contoh: 
Aliran listrik dapat dimasukan dalam kata benda, karena benda itu ada yang berwujud dan benda tidak berwujud.
8.	Penafsiran Restriktif
Pada dasarnya merupakan lawan atau kebalikan dari penafsiran ekstensif. Penafsiran restriktif bersifat membatasi atau memperkecil pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar dengan pembatasan tersebut, ruang lingkup pengertian ketentuan hukum tersebut tidak lagi menjadi terlalu luas sehingga kejelasan, ketegasan, dan kepastian hukum yang terkandung didalamnya akan lebih mudah diraih. Akibatnya, dalam penerapan dan pelaksanaannya, ketentuan hukum tersebut akan lebih mengena terhadap sasarannya karena memang maknanya sendiri telah dibatasi dan diarahkan secara khusus kepada masalah yang menjadi sasaran pengaturannya. 
Contoh:
Kerugian tidak termasuk kerugian yang tak berwujud seperti sakit, cacat dan sebagainya. 

9.	Penafsiran Analogis
Memberi tafsiran pada peraturan hukum dengan member ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. 
Contoh:
-	“Menyambung” aliran listrik dianggap sama dengan “mengambil” aliran listrik.
-	Ketentuan tentang kedudukan seseorang yang dibawah pengampuan (curatele) diambil pula dari ketentuan mengenai perwalian, seperti yang ditegaskan oleh pasal 452 ayat 3 KUH Perdata, yang berbunyi:
“Ketentuan-ketentuan undang-undang mengenai perwalian atas anak-anak belum dewasa, tercantum dalam pasal 331 sampai dengan pasal 334, dalam pasal 362, 367, 369 sampai dengan pasal 388, 391 dan berikutnya dalam bagian ini dan 13 Bab XV berlaku juga terhadap pengampuan”.
Dari pengertian masalah pengampuan (curatele) menggunakan undang-undang secara analogi dari ketentuan kedudukan perwalian. Kedudukan dan tugas seorang kurator sama dengan seorang wali, sedangkan kedudukan seorang kurandus sama seperti seorang anak yang belum cukup umur.
10.	Penafsiran a Contrario
Penafsiran yang didasarkan atas pengertian atau kesimpulan yang bermakna sebaliknya dari isi pengertian ketentuan hukum yang tersurat.
Contoh:
Pasal 77 KUHP menegaskan bahwa hak (penuntut) untuk menuntut hukuman terhadap tertuduh menjadi gugur apabila si tertuduh meninggal dunia. 
Jadi, secara a contrario atau kebalikannya dapat ditafsirkan bahwa kalau si tertuduh belum meninggal, hak penuntut untuk menuntut hukuman atas dirinya belumlah gugur, sepanjang tidak adanya hal-hal lain yang juga dapat menggugurkan hak penuntut tersebut (seperti yang diatur dalam pasal 78 KUHP). 

2.4.1.3 CARA MENERAPKAN METODE PENAFSIRAN
Pembuat Undang-undang tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menafsirkan undang-undang. Oleh karenanya hakim bebas dalam melakukan penafsiran. Dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan pertama-tama selalu dilakukan penafsiran gramatikal, karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus dimengerti lebih dahulu arti kata-katanya. Apabila perlu dilanjutkan dengan penafsiran otentik atau penafsiran resmi yang ditafsirkan oleh pembuat undang-undang itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran historis, sistematis, nasional, teleologis/sosiologis, ekstensif, restriktif, analogis dan a contrario.
Sedapat mungkin semua metode penafsiran supaya dilakukan, agar didapat makna-makna yang tepat. Apabila semua metode tersebut tidak menghadilkan makna yang sama, maka wajib diambil metode penafsiran yang membawa keadilan yang setinggi-tingginya sesuai dengan harkat dan martabat manusia, karena memang keadilan itulah yang dijadikan sasaran pembuat undang-undang pada waktu mewujudkan undang-undang yang bersangkutan.

2.4.2  PENGISIAN KEKOSONGAN HUKUM
2.4.2.1 HAKIM MEMENUHI KEKOSONGAN HUKUM
Pada kenyataannya penyusunan Undang-undang memerlukan waktu yang relatif lama, sehingga pada waktu Undang-undang itu dinyatakan berlaku, perihal atau keadaan yang hendak diatur oleh Undang-undang tersebut telah mengalami perubahan; adakalanya terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan senantiasa terbelakang dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat.
Berkaitan dengan fenomena tersebut, dimana peraturan perundang-undang yang statis dan masyarakat yang dinamis, maka Hakim dituntut untuk memperbaiki Undang-undang tersebut, agar sesuai dengan kondisi riil (kenyataan) kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Mengingat Hukum-Positif – peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara dalam suatu waktu tertentu merupakan suatu sistem yang formal, yang sulit untuk mengubah dan mencabutnya walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang harus diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut.
Pekerjaan pembuatan Undang-undang mempunyai dua aspek yaitu:
•	Pembuatan Undang-undang hanya menetapkan peraturan-peraturan umum saja; pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim.
•	Pembuatan Undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat, maka hakim sering menambah Undang-undang itu.
Hakim sebagai pemegang kekuasaan yudikatif, ia berkewajiban memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai peraturan umum. Dalam memberikan pertimbangan, adakalanya Hakim menambah peraturan perundang-undangan, maka hal ini berarti bahwa Hakim memenuhi ruang kosong (leemten) dalam sistem hukum formal dari Tata Hukum yang berlaku (Kansil, 1989:70).
Hal tersebut mengandung kerangka berfikir yang sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Mr. Paul Scholten (dalam Soeroso, 2006:110) yang mengatakan bahwa hukum merupakan suatu sistem yang terbuka (open system van het recht). Dengan begitu hukum yang dulunya bersifat rigid, berkembang menjadi dinamis, terus-menerus mengikuti proses perkembangan kemasyarakatan. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Hakim dapat dan wajib memenuhi kekosongan yang terjadi dalam sistem hukum, dengan catatan bahwa penambahan tersebut tidaklah membawa perubahan yang mendasar (prinsipil) pada sistem hukum yang berlaku. Sebelum itu sistem hukum dianggap sebagai kesatuan yang lengkap dan tertutup; di luar Undang-undang tidak ada hukum dan hakim tidak boleh melaksanakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Undang-undang (aliran legisme). Bahwa hukum merupakan sistem terbuka tersebut dapat dimengerti karena hukum sifatnya dinamis yang berkembang secara terus-menerus dalam suatu proses perkembangan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa hakim dapat bahkan harus mengisi kekosongan (leemten) di dalam sistem hukum, asal penambahan tadi tidak mengubah sistem pada pokoknya.

2.4.2.2 KONSTRUKSI HUKUM
Hal yang paling prinsipil dan mendasar untuk kita kaji sekarang ialah hakim harus bertindak bagaimana, apabila ada perkara yang diajukan kepadanya tidak ada ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, sekalipun telah ditafsirkan menurut bahasa, sejarah, sistematis dan sosiologis?  Sedangkan hukum kebiasaan dan hukum adat tidak dapat memberikan penyelesaikan perkara tersebut!
Dalam kerangka ini hakim membuat suatu pengertian hukum (rechtsbergrip) yang mengandung persamaan. Pengertian ini adalah asas hukum yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan. Membuat pengertian hukum adalah suatu perbuatan yang bersifat mencari asas hukum yang menjadi dasar peraturan hukum yang bersangkutan, adalah kontruksi hukum (rechtsconstruktie). Kontruk hukum tersebut tidak dapat diadakan secara sewenang-wenang, harus didasarkan atas pengertian hukum yang ada dan dalam Undang-undang yang bersangkutan. Konstruksi hukum tidak boleh didasarkan atas analisir-analisir (elemen-elemen) yang di luar sistem materi positif (Scholten, dalam Soeroso, 2006:111).
Dalam konstruksi hukum terdapat tiga bentuk yang meliputi analogi, penghalusan hukum dan argumentum a contrario.
a.	Kontruksi Hukum atau Penafsiran Analogis
Menggunakan Undang-undang secara analogi, berarti bahwa memperluas berlakunya pengertian hukum atau perundang-undangan. Adanya analogi, akibat dibutuhkan perluasan hukum dengan menyesuaikan tempat, waktu dan situasi. Menganalogi merupakan merupakan penciptaan kontruksi baru, mempunyai kesamaan permasalahan dengan anasir yang berlainan. Pada prinsipnya analogi berlaku untuk masalah-masalah hukum perdata (privat), terutama sekali dalam hukum perikatan (verbintenissenrecht). Sedangkan untuk hukum publik yang sifatnya memaksa (dwingend recht) tidak boleh dilakukan analogi karena terikat pada pasal 1 KUH Pidana. Pasal tersebut menegaskan, bahwa seseorang tidak dapat dihukum, selain atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang.
Contoh tentang menggunakan undang-undang secara analogi yaitu:
Menggunakan undang-undang secara analogi terhadap pasal 1576 ayat (1) KUH Perdata tentang pengertian “koop breekt geen huur”, maksudnya dengan dijual barang yang dalam perjanjian sewa-menyewa, maka perjanjian sewa-menyewa itu tidak gugur. 
Bunyi pasal 1576 ayat (1) KUH Perdata sebagai berikut:
“Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya tidak diputuskan kecuali apabila ini telahdiperjanjikan pada waktu menyewakan barang”.
Dalam pasal 1576 ayat (1) KUH Perdata pengertian kalimat “koop breekt geen huur” pada kata “koop” yang dimaksud dan artinya apabila barang dijual.
Kata “koop” atau barang dijual, dapat dilakukan dengan cara menggunakan pasal ini dengan analogi, untuk peristiwa apabila barang itu dihibahkan, dipertukarkan atau hal-hal lain yang semacam. Jadi kata “koop” dianalogikan, sehingga lebih luas pengertiannya menjadi “levering” yang maksudnya pemindatanganan, sehingga pasal 1576 ayat (1) KUH Perdata pengertian “koop breekt geen huur” setelah dilakukan secara analogi rumusnya menjadi “levering breekt geen huur”, artinya setiap pemindahtanganan suatu barang yang dalam perjanjian sewa menyewa, maka perjanjian sewa menyewa tidak gugur.
b.	Penghalusan Hukum (Rechtsverfijning).
Penghalusan hukum ialah memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum dengan car mempersempit berlakunya suatu pasal merupakan kebalikan daripada analogi hukum. Penghalusan hukum bermaksud mengisi kekosongan dalam sistem Undang-undang. Dalam sistem Undang-undang terdapat ruangan kosong apabila sistem Undang-undang (sistem formal hukum) tidak dapat menyelesaikan masalah secara adil atau sesuai dengan kenyataan sosial (social werkelijkheid). Penghalusan hukum merupakan penyempurnaan sistem hukum oleh hakim.
Sifat daripada penghalusan hukum  adalah tidak mencari kesalahan daripada pihak dan apabila suatu pihak disalahkan maka akan timbul ketegangan. Kadang-kadang hakim tidak dapat menjalankan ketentuan tertentu, meskipun ketentuan itu menyebut dengan jelas perkara yang diajukan kepada hakim. Jika ketentuan tersebut dijalankan maka perkara itu tidak terselesaikan secara adil atau tidak sesuai dengan “werkelijkheid” atau kenyataan di dalam masyarakat (positiviteit tidak sama dengan werkelijkheid). Dalam hal yang demikian maka hakim terpaksa mengeluarkan perkara yang bersangkutan dari lingkungan ketentuan dan selanjutnya diselesaikan menurut peraturan tersendiri. Perbuatan mengeluarkan ini diberi nama menghaluskan hukum.
Contoh penghalusan hukum:
Masalah onrechtmatige daad (perbuatan melanggar hukum), pasal 1365 Perdata.
Isi daripada pasal 1365 adalah pihak yang salah wajib memberi ganti rugi kepada yang menderita kerugian. Misalnya:
Di suatu jalan terjadi tabrakan antara X dan Z. Kedua kendaraan sama-sama berkecepatan tinggi dan sama-sama rusak. Apabila X menuntut ganti rugi terhadap Z, maka Z juga dapat menuntut ganti rugi terhadap X. dengan demikian kedua-duanya salah, sama-sama saling memberi ganti rugi sehingga terjadi suatu kompensasi.
c.	Argumentum a Contrario (Pengungkapan secara Berlawanan).
Penafsiran a contrario adalah penafsiran Undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam Undang-undang. Berdasarkan pengingkaran ini ditarik kesimpulan bahwa masalah perkara yang dihadapi tidak termasuk pasal yang dimaksud, masalahnya berada di luar peraturan perundang-undangan.
Penafsiran a contrario bertolak belakang dengan penafsiran analogis yang juga merupakan suatu kontruksi hukum dengan maksud untuk mengisi kekosongan dalam sistem Undang-undang.
Pada hakikatnnya penafsiran a contrario adalah sama dengan penafsiran analogis hanya hasilnya berlawanan. Analogi membawa hasil positif sedangkan penafsiran a contrario hasilnya negatif, kedua cara menjelaskan Undang-undang ini sama-sama berdasarkan konstruksi hukum. 
Penafsiran berdasarkan argumentum a contrario mempersempit perumusan hukum atau perundang-undangan. Tujuannya ialah untuk lebih mempertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan keraguan.
Perbedaan penggunaan Undang-undang secara analogi dan berdasarkan argumentum a contrario ialah :
•	Menggunakan Undang-undang secara analogi memperoleh hasil yang positif; sedangkan argumentum a contrario memperoleh hasil negatif.
•	Menggunakan Undang-undang secara analogi adalah memperluas berlakunya ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan; sedangkan secara a contrario mempersempit berlakunya ketentuan Undang-undang.

Persamaannya ialah :
•	Penggunaan Undang-undang secara analogi dan argumentum a contrario sama-sama berdasarkan kontruksi hukum.
•	Kedua cara tersebut sama-sama dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu masalah.
•	Kedua cara tersebut sama diterapkan sewaktu pasal dalam peraturan perundang-undangan tidak menyebut masalah yang dihadapi (terdapat leemten di dalam peraturan perundang-undangan).
•	Maksud dan tujuan antara ke dua cara tersebut ialah sama-sama untuk mengisi kekosongan di dalam Undang-undang.

Contoh :
Penafsiran a contrario: Pasal 34 KUH Perdata menyatakan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat waktu 300 hari sejak saat perceraian . 
Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No.9/1975 sebagai pelaksana UU No.1/1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) UU Perkawinan karena kematian, 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari apabila putus karena perceraian. 
Apakah seorang laki-laki juga harus menunggu waktu 300 hari? Tidak.
Berdasarkan argumen a contrario (kebalikan) maka dapat dikatakan bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi seorang laki-laki, karena soal yang dihadapi tidak diliputi oleh pasal yang dalam Undang-undang Pasal 34 KUH Perdata tidak menyebutkan apa-apa tentang orang laki-laki tetapi khusus ditujukan pada orang-orang perempuan.

2.5	RANGKUMAN
1.	Penafsiran hukum ialah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, dan menegaskan, baik dalam arti memperluas maupun membatasi/mempersempit pengertian hukum yang ada, dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. 
2.	Metode penafsiran atau interpretasi hukum, mencakup : penafsiran tata bahasa (grammatikal); penafsiran sahih (autentik/resmi); penafsiran historis; penafsiran sistematis; penafsiran nasional; penafsiran teleologis/sosiologis; penafsiran ekstensif (luas); penafsiran restriktif; penafsiran analogis; serta penafsiran a contrario.
3.	Dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan pertama-tama selalu dilakukan penafsiran gramatikal, apabila perlu dilanjutkan dengan penafsiran otentik atau penafsiran resmi yang ditafsirkan oleh pembuat undang-undang itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran historis, sistematis, nasional, teleologis/sosiologis, ekstensif, restriktif, analogis dan a contrario. Sedapat mungkin semua metode penafsiran supaya dilakukan, agar didapat makna-makna yang tepat. Apabila semua metode tersebut tidak menghadilkan makna yang sama, maka wajib diambil metode penafsiran yang membawa keadilan yang setinggi-tingginya sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
4.	Hakim sebagai pemegang kekuasaan yudikatif, ia berkewajiban memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai peraturan umum. Dalam memberikan pertimbangan, adakalanya Hakim menambah peraturan perundang-undangan, maka hal ini berarti bahwa Hakim memenuhi ruang kosong (leemten) dalam sistem hukum formal dari Tata Hukum yang berlaku
5.	Kontruksi hukum (rechtsconstruktie) adalah suatu perbuatan yang bersifat mencari asas hukum yang menjadi dasar peraturan hukum yang bersangkutan. Kontruk hukum tidak dapat diadakan secara sewenang-wenang, harus didasarkan atas pengertian hukum yang ada dan dalam Undang-undang yang bersangkutan. Konstruksi hukum tidak boleh didasarkan atas analisir-analisir (elemen-elemen) yang di luar sistem materi positif. Dalam konstruksi hukum terdapat tiga bentuk yang meliputi analogi, penghalusan hukum dan argumentum a contrario.

2.6	LATIHAN
		Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!
1)	 Apa persamaan dan perbedaan penggunaan Undang-undang secara analogi dan berdasarkan argumentum a contrario?
2)	Jelaskan pengertian konstruksi hukum!
3)	Coba berikan contoh penafsiran hukum dengan menggunakan metode penafsiran sistematis!
4)	Bagaimana cara menerapkan metode penafsiran hukum?

PETUNJUK JAWABAN LATIHAN
1)	Persamaannya penggunaan undang-undang secara analogi dan berdasarkan argumentum a contrario ialah :
•	Penggunaan Undang-undang secara analogi dan argumentum a contrario sama-sama berdasarkan kontruksi hukum.
•	Kedua cara tersebut sama-sama dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu masalah.
•	Kedua cara tersebut sama diterapkan sewaktu pasal dalam peraturan perundang-undangan tidak menyebut masalah yang dihadapi (terdapat leemten di dalam peraturan perundang-undangan).
•	Maksud dan tujuan antara ke dua cara tersebut ialah sama-sama untuk mengisi kekosongan di dalam Undang-undang.
Perbedaan penggunaan undang-undang secara analogi dan berdasarkan argumentum a contrario ialah :
Analogi	Argumentum a Contrario	
•	Memperoleh hasil yang positif.
•	Memperluas berlakunya ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan.	•	Memperoleh hasil yang negatif.
•	Mempersempit berlakunya ketentuan Undang-undang.

2)	Kontruksi hukum (rechtsconstruktie) adalah suatu perbuatan yang bersifat mencari asas hukum yang menjadi dasar peraturan hukum yang bersangkutan. Kontruk hukum tidak dapat diadakan secara sewenang-wenang, harus didasarkan atas pengertian hukum yang ada dan dalam Undang-undang yang bersangkutan. Konstruksi hukum tidak boleh didasarkan atas analisir-analisir (elemen-elemen) yang di luar sistem materi positif. Dalam konstruksi hukum terdapat tiga bentuk yang meliputi analogi, penghalusan hukum dan argumentum a contrario.
3)	Contoh penafsiran yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum yaitu: Pengertian tentang “makar” yang diatur dalam pasal 87 KHUP secara sistematis dapat ditafsirkan sebagai dasar bagi pasal-pasal 104 s.d. 108 KUHP, pasal 130 dan 140 KUHP yang mengatur tentang aneka macam maker beserta sanksi hukumnya masing-masing bagi para pelakunya.
4)	Cara melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan pertama-tama yaitu dengan melakukan penafsiran gramatikal, apabila perlu dilanjutkan dengan penafsiran otentik atau penafsiran resmi, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran historis, sistematis, nasional, teleologis/sosiologis, ekstensif, restriktif, analogis dan a contrario. Sedapat mungkin semua metode penafsiran supaya dilakukan, agar didapat makna-makna yang tepat. Apabila semua metode tersebut tidak menghadilkan makna yang sama, maka wajib diambil metode penafsiran yang membawa keadilan yang setinggi-tingginya sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
TES FORMATIF 1
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawabab yang disediakan!
1)	Yang berwenang mengisi kekosongan hukum adalah …. 
a.	Presiden
b.	Jaksa Agung
c.	DPR 
d.	Hakim
e.	Mahkamah Konstitusi
2)	 Menurut Soeroso penafsiran hukum dapat didefinisikan sebagai …. 
a.	upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, dan menegaskan, baik dalam arti memperluas maupun membatasi/mempersempit pengertian hukum yang ada.
b.	mencari dan menetapkan pengertian asas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.
c.	interpretasi atas undang-undang yang tidak jelas dan memiliki ambiguitas.
d.	pengartian dalam arti kata-kata sebagaimana yang diberikan oleh pembuat Undang-undang.
e.	penerjemahan undang-undang berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya dengan kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang. 
3)	Penafsiran yang berdasarkan atas maksud atau tujuan dibuatnya Undang-undang, mengingat kebutuhan manusia terus meningkat dan selalu berubah menurut masa, sedangkan bunyi Undang-undang tetap dan tidak berubah, disebut penafsiran …. 
a.	sejarah/historis
b.	sistematis
c.	sahih/autentik
d.	nasional
e.	teleologis/sosiologis
4)	Hukum merupakan suatu sistem yang terbuka (open system van het recht), pendapat ini dikemukakan oleh …. 
a.	Paul Scholten
b.	Apeldoorn
c.	Bentham
d.	J. Van Kan
e.	Jacques Rousseau 
5)	Contoh konkrit penafsiran hukum secara historis yang pernah terjadi di Indonesia adalah …. 
a.	Proklamasi 17 Agustus 1945
b.	Supersemar
c.	Sumpah Pemuda 1928
d.	Trikora
e.	Dekrit Presiden 5 Juli 1959
6)	Salah satu contoh bentuk metode penafsiran hukum secara analogis adalah …. 
a.	“menyambung” aliran listrik dianggap sama dengan “mengambil” aliran listrik.
b.	kerugian tidak termasuk kerugian yang tak berwujud seperti sakit, cacat dan sebagainya. 
c.	penafsiran kata “malam” yang dalam pasal 98 KUHP yang berarti waktu atau masa diantara matahari terbenam dan mtahari terbit.
d.	aliran listrik dapat dimasukan dalam kata benda, karena benda itu ada yang berwujud dan benda tidak berwujud.
e.	pasal 1 Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dilakukan dengan cara ditembak.
7)	Pengungkapan secara berlawanan dalam konstruksi hukum disebut ….
a.	verbintenissenrecht
b.	dwingend recht
c.	koop breekt geen huur
d.	social werkelijkheid
e.	argumentum a contrario

8)	Hakim sebagai pemegang kekuasaan yudikatif, berkewajiban untuk …. 
a.	memutuskan perkara dalam persidangan.
b.	memberikan hukuman yang seberat-beratkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah.
c.	menunda jalannya pengadilan apabila proses peradilan menemui jalan buntu.
d.	memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai peraturan umum.
e.	mengikuti keputusan hakim terdahulu karena ia sependapat dengan isi keputusan yang dikeluarkan hakim terdahulu. 
9)	Di bawah ini merupakan metode-metode penafsiran atau interpretasi hukum, kecuali …. 
a.	grammatikal
b.	autentik
c.	fungsionalis
d.	historis
e.	teleologis
10)	Masalah onrechtmatige daad (perbuatan melanggar hukum), yang diartur dalam pasal 1365 Perdata berisi tentang pihak yang salah wajib memberi ganti rugi kepada yang menderita kerugian, merupakan contoh konstruksi hukum dalam bentuk …. 
a.	pengungkapan secara berlawanan
b.	penafsiran analogis
c.	pengisian ruang kosong hukum
d.	penghalusan hukum
e.	penyempurnaan hukum

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat dibagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkt penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 8.

   Jumlah Jawaban yang Benar
    Tingkat Penguasaan = 			               X 100%
  Jumlah Soal 

Arti tingkat penguasaan : 90 – 100% = baik sekali
 80 – 89%    = baik
 70 – 79%    = cukup
      < 70%    = kurang	
Apabila mencapai tingkt penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 9. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 8, terutama bagian yang belum dikuasai.