Title: Konsep Dasar Ilmu Politik
Author: Cecep Darmawan
Last saved by: Dot Net
Company: upi

HAND OUT O2
MATA KULIAH ILMU POLITIK

KONSEP DASAR  ILMU POLITIK

Terdapat banyak sekali konsep-konsep  yang  dapat    kita  gunakan  dalam  kajian  tentang  politik,    antara    lain: negara,  kekuasaan,   kedaulatan,   kelas   sosial, partai, kemerdekaan, dan sebagainya. Namun demikian dalam pembahasan ini kita hanya  membahas  konsep-konsep  pokok yang   sering   digunakan   untuk    menelaah    politik. 
1.	Negara
Negara, menurut Mirriam Budiarjo (1992:9) merupakan suatu organisasi dalasm suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yangs ah dan ditaati oleh rakyatnya.  Sebagai sebuah organisasi masyarakat, negara memiliki kewenangan untuk  mengatur dan menyelenggarakan hubungan  manusia dalam  masyarakat  dan  menertibkan  gejala-gejala  yang timbul dalam masyarakat. 
         Dalam sisi lain, negara dapat disebut sebagai sebuah integrasi kekuatan politik yang ada dalam masyarakat.  Pada posisi itulah, maka peran negara  adalah menjadi agency bagi proses pelaksanaan kepentingan politik, atau aspirasi masyarakat.  Negara  menjadi sebuah kekuatan politik yang sah untuk memobilisasi kepentingan menjadi sebuah kenyataan.  Dalam rangkan seperti inilah, Budiarjo (1992:39) mengatakan bahwa negara mempunyai dua tugas : 
a.	Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang sosial, yakni yang  bertentangan  satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan.
b.	Mengorganisasri dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyrakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional. 
Sampai pada konteks ini, sejalan dengan pemikiran Aristoteles bahwa negara itu adalah persekutuan dari keluarga  dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.  Sementara  Jean Bodin mengatakan bahwa negara adalah persekutuan dari keluarga-keluarag dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. 
Setelah terbentuknya sebuah negara, maka tindakan balikannya adalah negara memiliki kewenangan tertentu untuk mengarahkan tujuan pencapaian tujuan bersama tersebut. Bahkan negara memiliki kemampuan untuk memaksa masyarakat. Sejalan dengan masalah ini,  H.  J.  Lasky,  menyatakan bahwa  negara  adalah  suatu  masyarakat  yang diintegrasikan karena mempunyai  wewenang  yang  bersifat memaksa dan yang secara syah lebih  agung  individu  atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat  tersebut. Sedangakan pendapat Robert Morrison  Mac  Iver  (1955:22) dalam bukunya The Modern State menyatakan: 

“The state is an association which, acting  thougt law as promulgated by a government endowed to this end  with  coersive  power,   maintains   with   a community  territorially  demacated  the  external conditions of orders”.

Konsepsi negara ini, dalam perkembangan selanjutnya dipahami sebagai sebuah relasi antar kepentingan. Dalam hubungannya antara negara dan masyarakat, setidaknya ada tiga pandangan yang berbeda dalam memandang  negara. 
a.	Negara di pandang secara ‘legalistiik’, yaitu  yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan yang terdiri dari eksekutif, legislative, yudikatif dan alat-alat negara.  Kelompok yang menjadi alat negara itu, adalah tentara, kepolisian dan birokrasi. Sementara masyarakat adalah kelompok non-pemerintahan, yang berada di luar kekuasaan.
b.	Negara yang ditinjau dari sudut pandang Marxiani. Dari sudut pandang ini,  negara diposisikan sebagai alat borjuasi untuk menguasai  entra-sentra produksi. Negara adalah pemegang kedaulatan kapitalisme. Kendatipun tidak dijelaskan posisi dan pengertian masyarakat, namun sudah sangat jelas bahwa dalam perspektif  Marxian ini negara menjadi alat penghisap, eksploitasi kepada kelas bawah. Dalam konteks relasi kekuasaan ekonomi seperti inilah, posisi masyarakat menjadi sangat lemah.
c.	Negara  dipandang sebagai hegemoni. Pandangan ini dikemukakan oleh Anthoni Gramsci. Dalam pandangan ini, negara bukan hanya dialamatkan pada lembaga pemerintahan, tetapi kepada pemegang kekuasaan secara lebih luas. Kelompok pemegang modal, kekuatan atau penguasa sumber-sumber  hegemonic, dikategorikan sebagai negara. sedangkan rakyat adalah kelompok yang tidak memiliki akses terhadap sumber  hegemonic itu sendiri.  
Sebuah negara, dalam kajian ilmu politik atau ilmu negara, memiliki unsure pokok sebagai sebuah negara. Unsur-unsur pokok tersebut, ada empat hal yaitu : 
a.	Wilayah, artinya sebuah sebuah negara sah bila memiliki suatu lokasi geografik yang jelas batas dan luasnya.
b.	Penduduk, yaitu  sejumlah orang-orang yang bertempat tinggal pada  wilayah negara tersebut.
c.	Pemerintahan, yaitu  organisasi    yang   berwenang   merencanakan, merumuskan, mendokumentasikan,  melaksanakan  dan mengevaluasi keputusan-keputusan  yang  mengikat  bagi seluruh penduduk di wilayah negara yang bersangkutan.
c.	Kedaulatan, yaitu  kekuasaan   tertinggi   untuk   membuat    dan melaksanakan Undang-Undang Dasar, termasuk  didalamnya kekuasaan untuk memaksa semua warga negara yang berada di  negaranya  untuk mentaati   peraturan/undang-undang yang berlaku. 
Selain keempat hal tersebut di atas, kelayakannnya sebuah negara dipengaruhi pula oleh adanya pengakuan dari   negara lain.  Syarat  kelima ini, menjadi penting bagi sebuah negara (baru), khususnya bila dikaitkan ke dalam dua hal, yaitu (a) fungsi untuk komunikasi dan interaksi nasional, dan (b) kepentingan politis ke luar. Sebuah negara yang diakui oleh negara lain, akan memiliki  kekuatan politik yang kuat, baik ke internal maupun ke eksternal negara itu sendiri. 
Merujuk pada pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa negara memiliki sifat yang khusus dibandingkan dengan organisasi yang lainnya. Miriam Budiardjo (1992:40) dalam hal ini menjelaskan ada 3 sifat negara, Yaitu 
a.	Sifat  memaksa. Negara  mempunyai kekuasaan untuk menggunakan berbagai paksaan atau kekerasan secara legal.
b.	Sifat monopoli. Negara adalah satu-satunya organisasi  kekuasaan  yang memiliki monopoli dalam mengatur kehidupan kenegaraan, termasuk menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.
c.	Sifat  mencakup  semua (all encompassing, all embracing). Dalam  kehidupan  kenegaraan   semua   peraturan   dan kebijakan negara berlaku untuk semua warga negaranya. 
Khusus untuk konteks Indonesia, maka negara diposisikan sebagai alat untuk mewujudkan, menjalankan kebajikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan UUD  1945  alinea  keempat   yang   menyatakan   bahwa  negara    melindungi   segenap    bangsa    Indonesia,    memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta memelihara perdamaian dunia. 

2.	Kekuasaan
Kekuasaan (Budiardjo, 1992:35) adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkat lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah lakunya itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu sendiri. Sumber-sumber kekuasaan itu sendiri, sangat beranekaragam. Bertrand Russel (1988) diantaranya menyebutkan bahwa kekuasaan itu bersumber dari sumber ilahiah (Tuhan), ekonomi, pemikiran, dan nilai budaya. bahkan, untuk  jaman modern ini, teknologi dan  kekuatan militer pun menjadi salah satu sumber kekuasaan yang bisa membantu manusia untuk menguasai orang atau kelompok lain.  Dengan variasi sumber kekuasaan ini, melahirkan adanya sejumlah teori tentang kekuasaan dalam ilmu politik. 
 Bailusy (2001:6.1) menyebutkan ada empat teori besar mengenai  teori kekuasaan,  yaitu teori kekuasaan Tuhan, teori  kekuasaan hukum, teori kekuasaan negara dan teori kekuasaan rakyat. Apapun teorinya, namun dengan teori kekuasaan tersebut, seorang penguasa memiliki kemampuan untuk (a)  memaksa kepada warga negara, (b) memonopoli sumber-sumber kebutuhan publik, dan (c) menetapkan sebuah peraturan atau kebijakan publik yang mengatur seluruh aspek kehidupan negara tanpa kecuali. 
Kekuasaan yang bersumber pada Tuhan, memposisikan sumber-sumber normatif  keagamaan sebagai acuan utama. Manusia atau penguasa, posisinya hanya pelaku atas semua perintah  yang di suratkan (disiratkan) oleh  sumber otoritatif keagamaan.  Misalnya saja, Islam menyandarkan aturan hidup berbangsa dan bernegaranya pada Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam lingkungan agama Kristen,  Agustinus dikenal sebagai pemikiran teokrasi yang  menggagas teori kekuasaan Tuhan dalam konteks  politik.
Kekuasaan berdasarkan hukum, artinya bahwa setiap penguasa,a parat pelaksaan kekuasaan, masyarakat wajin tunduk dan taat pada hukum negara.  dalam teori ini, diharapkan setiap warga negara memiliki kesadaran hukum atau kemelekkan hukum yang tinggi, sehingga negara dapat berjalan dengan baik. Ada tiga prinsip dasar dalam negara hukum, yaitu (a) pengakuan supremacy of law/hukum yang tertinggi, (b) equality of  before law/persamaan di depan hukum, dan (c) protection of human right/perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Teori kekuasaan ketiga yaitu kekuasaan negara. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa negara memiliki kemampuan memaksa, memonopoli dan menguasai semua hal. Kewenangan yang sangat luas ini, sudah merupakan indikasi utama bahwa negara memiliki kekuasaan. 
Kritik pemikiran terhadap  kekuasaan negara, memunculkan adanya teori kekuasaan rakyat. Artinya, kekuasaan negara yang ada dan dimilikinya saat itu, pada dasarnya bukan sebuah identitas natural dari negara itu sendiri. kewenangan dan kekuasaan  yang dimiliki negara pada saat itu adalah kekuasaan yang bermula dari kontrak sosial individu atau masyarakat. Dengan kata lain,  pemiliki kekuasaan itu sendiri adalah rakyat, bukan negara. 
Teori-teori kekuasaan tersebut, secara akademik dapat ditemukakan sejumlah kelemahan dan keunggulannya masing-masing. Namun demikian, dalam konteks wacana modul ini, hanya ingin ditegaskan bahwa kajian mengenai politik, maka konsep kekuasaan itu memiliki variasi makna, variasi rujukan dan juga variasi implikasi. Oleh karena itu, membutuhkan adanya kajian yang intensif dan menyeluruh, sehingga setiap pengkaji memahami lebih mendalam mengenai konsep kekuasaan ini dengan baik.

3.	Kebijakan dan Pengambilan Keputusan
Ilmu politik bukanlah ilmu pasti. Berpolitik adalah bertindak sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu dalam mengarahkan tindakan pada sebuah tujuan. Tanpa harus menghalalkan segala cara sebagaimana Machieveli,  berpolitik  itu sendiri tetap memiliki makna adalah memilih alternatif keputusan yang dapat mencapi sebuah tujuan. Dalam konteks inilah, sejalan dengan pemikiran Mirriam Budiardjo (1992:11) yang mengatakan bahwa keputusan (decision) adalah membuat pilihan di antara beberapa aklterntif, dan politik –Joys Micthel- adalah  collective decision making or the making of public  policies  for  entire  society. Pendapat  ini sejalan dengan Karl W. Deutsch dalam  bukunya  Politics and Government, How people decide their Fate menyatakan:  “Politics  is the making of decisions by publics means”.
Dengan demikian, maka yang konsep kebijakan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dibuat  oleh seseorang atau sekelompok orang dalam menentukan tujuan, serta  sarana  dan  metode  yang  akan  digunakan  untuk mencapai tujuan  tersebut. Yang dimaksud  dengan  sarana adalah  fasilitas  serta  alat  yang  dapat   digunakan, sedangkan metode adalah cara-cara yang  digunakan  untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.
Kajian ilmu  politik  yang  menjadikan  kebijakan sebagai bidang kajiannya berasumsi  bahwa  setiap  orang, masyarakat ataupun negara mempunyai  tujuan  bersama  dan    untuk  melaksanakan  tujuan  tersebut  dibutuhkan   suatu    aturan  yang  mengikat.  Aturan  tersebut   dibuat  dalam bentuk kebijakan-kebijakan.
Beberapa  contoh  yang  termasuk  dalam  kebijakan negara, antara lain memelihara ketertiban umum, memajukan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal, mengorganisir berbagai aktivitas dan  menyelenggarakan kesejahtraan rakyat.
Untuk  lebih  memahaminya  di  bawah ini disajikanbeberapa  pernyataan  para   ahli   ilmu   politik   yang menjadikan kebijakan sebagai kajian ilmu politik, seperti dikutip   A.   Hoogerwerf   (1985:46)    dalam    bukunya Politikologi antara lain:
•	Kehidupan politik menurut pendirian yang lazim, meliputi semua aktifitas yang berpengaruh terhadap kebijakan yang diterima baik bagi suatu masyarakat  dan  terhadap  cara pelaksanaan kebijakn tersebut. (David Easton)
•	Politik adalah aspek dari semua perbuatan yang berkenaan dengan  usaha  kolektif  bagi  tujuan-tujuan   kolektif. (Talcott Parson 1966:71-72)
•	Yang diartikan dengan proses politik adalah sustu proses pembentukan  kebijakan,   pelaksanaan   kebijakan   atau pembentukan kekuasaan dalam suatu  sistem  politik  baik yang terorganisir maupun tidak. (G. Kuypers 1973:164)
Pengambilan   keputusan   adalah   suatu    proses menentukan pilihan berdasarkan alternatif-alternatif yang disusun. Kajian ilmu politik yang menempatkan pengambilan    keputusan  sebagai  obyek  studinya   berpendapat   bahwa    pengambilan  keputusan  merupakan   pusat   dari   proses politik, hal  ini  terutama  didasarkan  suatu  kenyataan bahwa  suatu  kebijakan  adalah  sebagai  pengejawantahan kekuasan  merupakan  hasil  dari  pengambilan  keputusan. 
Adapun proses pengambilan  keputusan  itu  sendiri    dilakukan  melalui  beberapa  tahapan.   Tahap   pertama,    mengetahui  atau  mempelajari  persoalan-persoalan   yang    perlu  diambil  keputusannya.  Tahap  kedua,   merumuskan persoalan/masalah dengan  jelas.  Tahap  ketiga,  membuat daftar tujuan yang  mungkin  dicapai  berdasarkan  urutan kebutuhan-kebutuhan yang  lebih  penting.  Tahap  keempat adalah mengetahui semua sarana  yang  mungkin  dibutuhkan untuk   mencapai   tujuan-tujuan   yang   disusun   serta merencanakan biaya yang dibutuhkan untuk tiap  alternatif yang diharapkan akan  dapat  mencapai  tujuan.  Sedangkan tahap terakhir adalah membuat seleksi tentang tujuan mana yang akan dicapai  dengan  biaya  seminimal  mungkin  dan hasil yang semaksimal mungkin.
Richard C. Snyder (1985:19) dalam bukunya Approach  to the Study of     Politics mengungkapkan konsepsi/pengertian tentang pengambilan keputusan:    Decision-making  diperoleh  dari   alternatif-alteranatip urutan tindakan yang diseleksi dari sejumlah masalah yang    terbatas  yang  ditetapkan  secara   sosial”.   Hal   ini    dapat   dilihat   dari   tahapan-tahapan   dalam   proses pengambilan keputusan seperti diuraikan di atas.

4.	Konflik dan Kerjasama
Dalam sebuah negara atau masyarakat terdapat lebih dari satu orang, atau  lebih dari satu kelompok. Variasi kelompok ini, berpotensi dan adalah alamiah, memiliki sejumlah kepentingan, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Relasi antar kepentingan kelompok  itulah yang kemudian akan melahirkan dua kemungkinan, yaitu kerjasama atau konflik. 
Pemaknaan terhadap dua kedua konsep ini, kerap kurang berimbang. Kerjasama dianggap sebagai sebuah hal yang positif,  sementara konsep konflik diposisikan sebagai konsep negatif. Padahal, dalam konteks politik dan ilmu sosial, pemaknaan tersebut sangat tidak empirik. Sebab, kerjasama pun dapat bermakna negatif (ingat KKN), dan konflik pun dapat melahirkan hal yang positif (contoh kasus saling kritik dan mengingatkan). Dengan demikian, konsep konflik dan kerjasama, merupakan konsep politik yang sangat universal dan menjadi pisau analisis politik yang strategis dalam memetakan perilaku politik masyarakat. 
Suatu konflik politik terjadi  apabila  seseorang atau  sekelompok  orang  berusaha  mencegah  orang   atau sekelompok orang lain mencapai tujuan atau  tujuan-tujuan politiknya. Misalnya, suatu organisasi  partai  bertujuan untuk  mendapat  suara  terbanyak  dalam  pemilu,   namun organisasi politik yang lain pun memiliki keinginan untuk itu. Adanya perbedaan tujuan tersebut  dapat  menimbulkan konflik  politik.  Dan  konflik  tersebut  berupa saling menghalangi atau mencegah yang lain.
Sedangkan yang dimaksud dengan  kerjasama  politik adalah usaha bersama dua orang atau lebih untuk  mencapai    tujuan-tujuan       tertentu       berkenaan       dengan    kebijakan-kebijakan   pemerintah    dan    perwujudannya. Kerjasama sering terjadi apabila tujuan-tujuan akhir dari pelaku politik adalah sama atau pun  berbeda-beda  tetapi memiliki  tujuan  antara  yang  sama.   Misalnya,   suatu organisasi politik (orpol) memiliki tujuan  yang  berbeda (seperti contoh di atas). Namun demikian adakalanya  satu orpol  memiliki  tujuan   yang   antara   sama,   seperti meningkatkan partisipasi warga negara dalam politik.  Hal ini dapat memungkinkan adanya  suatu  kerjasama,  seperti mengadakan penyuluhan, seminar, dan sebagainya.
Khusus yang terkait dengan analisis gejala konflik dan kerjasama ini, terdapat sejumlah  pendapat para ahli yang langsung mengkaitkannya dengan identitas atau hakikat politik itu sendiri. Seperti dikutip A. Hoogerwerf, (1985:46) dalam  bukunya Politikologi antara lain:
•	Carl Schmitt (1932:26): “Perbedaan politik yang menjadi ciri-ciri, yang menjadi sumber  dari  tindakan-tindakan dan tema-tema  politik,  adalah  perbedaan  antarakawan dan lawan”.
•	Gerhard Lehmbruch (1967:17): “Politik adalah  perbuatan kemasyarakatan (yaitu perbuatan yang  diarahkan  kepada kelakuan orang  lain)  yang  bertujuan  untuk  mengatur secara   mengingkat   konflik-konflik    kemasyarakatan mengenai nilai-nilai (termasuk barang jasmaniah).
•	Vernon  Van  Dyke  (1966:2):  “Politik  terdiri   dari pertarungan   antara   aktor-aktor    yang    mempunyai keinginan-keinginan yang  saling  bertentangan  mengenai pokok-pokok pertentangan masyarakat.
Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa dalam membincangkan masalah politik, masalah konflik dan kerjasama akan menjadi identitas perilaku politik dan gejala sosial yang kerap berdampingan dan menyertainya.  Keberadaan sebuah hukum pun, pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk mengelola konflik dan kerjasama yang tumbuh di masyarakat. 

5.	Penyaluran (Distribution) dan Penempatan (Allocation) 
Ada dua asumsi dasar yang menghantarkan pentingnya konsep distribusi dan alokasi sebagai bagian dari konsep ilmu politik. Pertama, terkait dengan kewajiban pemerintah. Misalnya salam ekonomi, pemerintah memiliki kewajiban untuk distribusi bahan bakar, distribusi  hasil  pertanian,  alokasi  dana pembangunan dan sebagainya.  Dalam bidang poltik, ada distribusi kekuasaan antara rakyat, dan pejabat publik. Dalam birokrasi dan administrasi ada kewajiban untuk menjelaskan distribusi  kekuasaan antar lembaga politik yang ada dalam struktur pemerintahan. 
Pada sisi kedua, yaitu terkait dengan hakikat politik dan negara itu sendiri. sebagai sebuah organisasi sosial yang terdiri dari berbagai kepentingan, maka masalah distribusi kekuasaaan dan alokasi menjadi hal yang sangat penting. Bukan hanya dalam sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi kekuasaan  politik itu sendiri.
Mirriam Budiardjo (1992:13) mengatakan bahwa yang dimaksud  dengan  distibusi dan alokasi  dalam  ilmu  politik   adalah   penyaluran   dan penjatahan dari nilai-nilai  dalam  masyarakat.  Seperti, distribusi  dan  alokasi    dana   pembangunan   terhadap    sektor-sektor   pembangunan   atau   daerah-daerah,   dan sebagainya. Sedangkan  yang dimaksud dengan nilai  adalah  sesuatu yang dianggap berharga, dianggap  baik/buruk.  Nilai  ini dapat bersifat abstrak  (misalnya  kejujuran,  kebebasan) juga dapat bersifat  kongkrit/kebendaan  (misalnya  gaji, bantuan dana, dan sebagainya). Sejalan dengan kajian ini, dapat kita kutip pendapat Easton dalam masalah sistem politik. Dalam pemikiran Easton, sistem politik adalah keseluruhan  dari interaksi  yang mengakibatkan  pembagian  oleh   yang   berkuasa   dari nilai-nilai  untuk  dan  atas  nama  suatu  masyarakat. (David Easton, 1958)
Ketimpangan dalam melakukan distribusi dan alokasi ini, akan menyebabkan konflik kepentingan terjadi di masyarakat. implikasi lebih lanjutnya adalah adanya ancaman disintegrasi sosial dan  disintegrasi politik  dalam negara. Jika hal ini dikaitkan dengan masalah politik  yang lebih luas, maka bisa dikatakan bahwa konflik kepentingan itu sendiri, pada hakikatnya adalah konflik tentang distribusi dan alokasi (baik materi maupun nilai) antar kelompok dalam negara itu sendiri. Tidak mengherkan bila  dikatakan bahwa politik  itu sendiri adalah  ilmu yang mempelajari tentang siapa  memperoleh  apa,  bilamana,  dan dengan cara apa? ( Harold D Lasswell, 1958).
Sarjana ilmu politik yang  menekankan  penyaluran dan penempatan sebagai kajian  politik  menganggap  bahwa politik adalah penyaluran dan  pengalokasian  nilai-nilai secara   mengikat.   Masalah-masalah    penyaluran    dan pengalokasian berhubungan dengan kekuasaan dan  kebijakan pemerintah.

LATIHAN
Untuk meningkatkan Pemahaman Anda, jawablah pertanyaan berikut ini : 
1.	Apa yang dimaksud dengan konsep politik ? 
2.	Jelaskan dua tugas negara menurut Marriam Budiardjo ? 
3.	Jelaskan empat teori besar tentang kekuasaan ? 
4.	Jelaskan pengertian konsep konflik dan kerjasama dalam ilmu politik ?
5.	Jelaskan hubungan antara konsep distribusi dan alokasi dengan politik ?

GLOSARIUM

Konsep adalah suatu kata atau ungkapan kata yang dapat mewakili objek dan karakteristik sesuatu yang kita maksudkan, yang dapat mendeskripsikan wujud, bentuk dan sifat sesuatu yang kita maksudkan itu.

Distribusi dan alokasi dalam ilmu politik, menurut Mirriam Budiardjo (1992:13)   adalah   penyaluran   dan penjatahan dari nilai-nilai  dalam  masyarakat.

Negara, menurut Mirriam Budiarjo (1992:9) merupakan suatu organisasi dalasm suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.

Pendekatan   Psikologis,  adalah ilmu yang  meneliti latar belakang psikologis tentang kehausan  kekuasaan, motivasi memperoleh  dan  menggunakan  kekuasaan.  

Pendekatan  Postulatio, adalah  ilmu  yang meneliti manusia yang  berusaha  memperoleh  kekuasaan sebagaimana ekonomi meneliti  manusia  dalam  usahanya memperoleh  kemakmuran.  

Pendekatan Sosologis, yaitu menganalisa kekuasaan sebagai gejala sosial, di mana kekuasaan itu berlaku atau digunakan sebagai alat untuk  menjelaskan keadaan masyarakat.  

Polis berarti negara kota, yakni suatu masyarakat yang  mampu  mengurus diri sendiri atau mandiri, sedangkan taia berarti urusan.