Title: PERIHAL MASYARAKAT SIPI
Author: user
Last saved by: Dot Net
Company: PesonaMAGZ

HAND OUT O8
MATA KULIAH ILMU POLITIK

HUBUNGAN MASYARAKAT SIPIL DAN POLITIK

Pendahuluan
Semenjak awal tahun 1990-an, konsep masyarakat sipil (civil society) menjadi wacana  di lingkungan akademik maupun aktivis gerakan sosial. Masyarakat madani (civil society) sering disebut masyarakat warga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, beradab, atau masyarakat berbudaya. Istilah civil society berasal dari bahasa latin, yaitu civitas dei atau kota Illahi. Asal kata civil adalah civilization (beradab). Civil society secara sederhana dapat diartikan sebagai masyarakat beradab. 
Istilah masyarakat madani sebenarnya hanya salah satu di antara beberapa istilah lain yang sering kali digunakan orang dalam menerjemahkan civil society ke dalam bahasa Indonesia. Di samping, istilah masyarakat madani juga sering digunakan masyarakat warga atau masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab atau masyarakat berbudaya.
Bagi kalangan tertentu, konsep masyarakat sipil dipersepsi mengandung makna yang setara dengan masyarakat madani. Namun demikian, bila ditinjau dari sejarah konsepnya, maka kedua istilah ini (masyarakat sipil dan masyarakat madani) jelas berangkat dari konteks yang berbeda. Masyarakat sipil berasal dari konsep potret dan sejarah Barat/Eropa. Sedangkan konsep masyarakat madani merujuk pada sejarah Islam di awal penyebarannya. 
Di lihat dari bahasa asalnya, civil society berasal dari bahasa latin “civilis societas” yang mengacu kepada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Dalam konteks yang lain, kata civil society sebenarnya berasal dari khasanah kosa kata Latin, yaitu civitas dei atau ”Kota Illahi” sehingga secara harpiah kata civil society diterjemahkan dengan masyarakat kota. Akar kata civil adalah civilization, yang berarti beradab sehingga civil society sering pula diterjemahkan dengan masyarakat beradab. Oleh karena itu, civil society dapat dimaknai sebagai sebuah masyarakat yang memiliki peradaban (civility) yang dibedakan dari masyarakat yang tidak beradab atau barbarian atau masyarakat jahiliyah.
 Dawam Rahardjo (1999) menjelaskan bahwa Cicero (106-43 SM) menyebut masyarakat sipil sebagai sebuah masyarakat politik (political society) yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan. Pada sejarah awalnya, masyarakat seperti ini ada di lingkungan perkotaan.  Bahkan bisa pula dikatakan bahwa proses pembentukan masyarakat sipil itulah yang sesungguhnya membentuk masyarakat kota. Masyarakat kota telah menjadikan kehidupannya dibawah kendali hukum sipil (civil law). 
Pada tahap selanjutnya, konsep civil society dikaitkan dengan fenomena kemunculannya pasar ekonomi modern. Kemudian karakter ini dikembangkan dengan melibatkan aspek-aspek penyempurnaan moral dan budaya, perhatian terhadap pelaksanaan rule of law oleh pemerintahan, satu semangat publik, dan pembagian kerja (division of labor) yang kompleks sebagai bagian dari karakter utama  masyarakat sipil (Chandhoke, 2005). Adam Ferguson dan beberapa pemikir lainnya di Skotlandia mulai memisahkan antara fenomena masyarakat sipil dan negara (Hikam, 1996: 2). Masyarakat sipil dinilai merupakan fenomena munculnya kemandirian masyarakat yang berseberangan dengan negara dalam arti kritis terhadap struktur dan kebijakan negara.
Dalam realitas empirisnya masyarakat sipil mengorganisasi dirinya secara independen dari negara sekaligus mempunyai landasan pengetahuan yang menjadikan mereka berbeda dari masyarakat biasa yang tidak kritis dan pasif dalam struktur sosial yang bisa jadi menindas mereka. Secara mendasar masyarakat sipil menempatkan dirinya dalam posisi yang kritis terhadap negara dengan terus melakukan upaya perubahan-perubahan dalam bidang-bidang sosial, ekonomi dan politik serta kontrol terhadap kekuasaan. 
Secara sosiologis, landasan popular tentang civil society dapat merujuk pada pendapat Cohen dan Arato yang menggunakan tiga bagian (three part model) dalam analisisnya tentang ranah sosial bagi peradaban, yaitu negara (masyarakat politik/political society), korporasi (masyarakat ekonomi/economical society), dan komunitas (masyarakat sipil/civil society). 
		Menurut IFDA civil society berisi sekelompok orang yang memiliki kesadaran kritis tentang peranan yang dimainkannya, bahwa esensi dari sejarah adalah perjuangan rakyat sipil untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, sesuatu yang dapat disebut sebagai proses pemanusiaan manusia (humanization of man). Adapun menurut Gramsci civil society adalah golongan yang secara sadar ingin membongkar historical block yang dibangun oleh hegemoni dua sistem pertama yakni negara dan pasar.
	Friedman menyatakan bahwa ketakberdayaan masyarakat berpangkal pada perampasan kemampuan secara sistematik (systematic process of disempowerment) oleh negara dan pasar melalui globalisasi kapitalisme di tingkat global dan praktek pembangunan di tingkat negara berkembang. Hal tersebut sependapat dengan pendapat Sen bahwa kemiskinan dan ketakberdayaan adalah efek dari perampasan kemampuan (capability deprivation).
Menurut Nurcholish Madjid bahwa pengertian masyarakat madani juga dapat disebut masyarakat berbudaya. Pengertian Madani merujuk pada istilah Madinah, Yaitu sebuah kota di wilayah Arab, tempat masyarakat Islam di bawah pimpinan Muhammad SAW di masa lalu pernah membangun peradaban tinggi. Kata “Madinah” berasal dari bahasa Arab, yaitu “Madaniyah”, yang berarti peradaban. Oleh karena itu, pengertian masyarakat madani juga dapat diartikan sebagai masyarakat beradab.
Dalam proses demokrasi, masyarakat diberikan peranan yang luas untuk ikut aktif berpartisipasi dalam negara dan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan). Dengan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam negara dan pemerintahan merupakan suatu proses pemberdayaan masyarakat dan memfasilitasi masyarakat untuk memperkuat kemampuannya. Hal tersebut adalah salah satu esensi dari pengembangan civil society.
Di lain pihak, masyarakat biasa (parokial) dan masyarakat sipil dapat dijelaskan dengan istilah mass society dan public society sebagaimana dikemukakan Wright Mills (1956). Mass society adalah masyarakat yang cenderung pasif, tidak kritis terhadap kekuasaan dan pada sisi berseberangan public society merupakan masyarakat kritis, independen dan mampu mengorganisasi diri untuk melakukan tuntutan terhadap ketidakadilan. Sedangkan masyarakat sipil adalah lembaga-lembaga yang kritis terhadap Negara (Chandoke, 2005). Selain kritis terhadap negara civil society mempunyai kemandirian dalam banyak hal. Bahwa civil society adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak terkungkung kehidupan material, dan tidak terserap dalam jaringan-jaringan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (the free public sphere), tempat dimana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat (Hikam, 1996: 3). Namun demikian, masyarakat sipil berbeda dengan masyarakat politik yang mencakup semua aktor terogarnisasi terutama partai politik dan organisasi kampanye. Masyarakat sipil melingkupi kehidupan sosial berorganisasi yang terbuka, sukarela, lahir secara mandiri, setidaknya berswadaya secara parsial, otonom dari negara, dan terikat pada tatanan legal atau seperangkat nilai-nilai bersama. Selanjutnya Diamond menekankan bahwa masyarakat sipil bersedia aktif secara kolektif dalam ruang publik untuk mengekspresikan kepentingan-kepentingan, hasrat, pilihan, dan ide-ide mereka, untuk bertukar informasi, mencapai sasaran kolektif, mengajukan tuntutan pada negara, memperbaiki fungsi struktur negara, dan untuk menuntut akuntabilitas negara. Masyarakat sipil yang kritis dan mandiri secara esensial didukung oleh orientasi pasarnya, sehingga para aktor di dalamnya mengakui prinsip-prinsip otoritas negara dan rule of law. Agar bisa tumbuh berkembang dan mendapat jaminan rasa aman ia membutuhkan perlindungan dari tatanan hukum yang terlembagakan. Sehingga, masyarakat sipil bukan hanya membatasi kekuasaan negara tetapi juga melegitimasi otoritas negara bila otoritas itu didasarkan pada rule of law (Diamond, 2003). Dalam konteks inilah, Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato Anwar Ibrahim saat itu, ketika datang ke Indonesia pada forum Istiqlal tanggal 26 September 1995, melontarkan istilah masyarakat madani sebagai padanan kata civil society, yang dikaitkan dengan konsep “Kota Illahi” atau “Masyarakat Kota” yang telah tersentuh oleh peradaban maju. Makna dasar dari masyarakat madani pada waktu itu, yaitu suatu komunitas yang telah memiliki karakter, dan keteraturan sosial berlandaskan pada nilai-nilai hukum. 
Untuk mempertegas pandanggannya, kemudian Diamond (2003: 281-283) mengajukan lima ciri masyarakat sipil yang dapat dibedakan dari masyarakat politik.  Kelima ciri tersebut, yaitu :
a.	Masyarakat sipil memusatkan perhatiannya pada tujuan-tujuan publik bukannya tujuan privat. 
b.	Masyarakat sipil dalam beberapa hal berhubungan dengan Negara tetapi tidak berusaha merebut kekuasaan atas Negara atau mendapat posisi dalam negara; ia tidak berusaha mengendalikan politik secara menyeluruh. 
c.	Masyarakat sipil mencakup pluralisme dan keberagaman. Artinya, organisasi yang sektarian dan memonopoli ruang fungsional atau politik dalam masyarakat bertentangan dengan semangat pluralistik. 
d.	Masyarakat sipil tidak berusaha menampilkan seluruh kepentingan pribadi atau komunitas. Namun, kelompok-kelompok yang berbeda akan menampilkan atau mencakup kepentingan berbeda pula. 
e.	Masyarakat sipil haruslah dibedakan dari fenomena Civic community yang lebih jelas meningkatkan demokrasi. Civic community adalah konsep yang lebih luas dan lebih sempit sekaligus: lebih luas karena ia mencakup semua jenis perhimpunan (termasuk parokial); lebih sempit karena ia hanya mencakup perhimpunan yang terstruktur secara horizontal di seputar ikatan yang sekira mempunyai kebersamaan, kooperatif, dan saling mempercayai.
Hal yang tidak bisa dinafikan dalam menjelaskan masalah masyarakat sipil ini perlu dilihat pula dari aspek siapa yang menjadi bagian kelompok masyarakat sipil. Analisa pada tingkat ini, seringkali terjadi persoalan karena kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat seringkali menunjuk kepada kelompok yang lain bukan sebagai bagian dari masyarakat sipil tetapi sebagai masyarakat politik. Seringkali organisasi yang menjadi bagian dari masyarakat sipil adalah kalangan NGOs (Non Government Organizations/Lembaga Swadaya Masyarakat-LSM) dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berbasis komunitas dan profesional yang didalamnya muncul kelompok kritis independen, kaum bisnis maupun media. Oleh karena itu, kelompok ini dapat disebut pula sebagai kelas menengah  yang  pro demokrasi (Hikam, 1999). Dengan mengacu pandangan Diamond sesungguhnya masyarakat sipil dapat mencakup beragam organisasi, formal dan informal, meliputi: ekonomi, kultural, informasi dan pendidikan, kepentingan, pembangunan, berorientasi isu, dan kewarganegaraan. 
Fenomena yang menarik sesungguhnya masyarakat sipil pun dipengaruhi konteks sosial dan politik daerah masing-masing. Artinya proses pendefinisian sangat dipengaruhi konteks sosial politik masing-masing kelompok yang menjadi bagian dari masyarakat sipil. Masyarakat sipil tumbuh berkembang dan menjadi penyeimbang negara ketika terdapat proses-proses yang sehat, keterbukaan dan partisipatif. Menurut Eisenstadt (Gaffar, 1999:180) terdapat empat komponen berkaitan dengan kemungkinan tumbuhnya masyarakat sipil; pertama adalah otonomi yang berarti sebuah civil society harus lepas sama sekali dari pengaruh Negara, apakah itu dalam bidang ekonomi, politik dan sosial. Kedua, akses masyarakat terhadap lembaga negara. Dalam konteks hubungan antara negara dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok, harus mempunyai akses terhadap agencies of the state. Artinya, individu dapat melakukan partisipasi politik dengan berbagai bentuknya, apakah dengan menghubungi pejabat (contacting), menulis pikiran di media massa, atau dengan terlibat langsung atau tidak langsung organisasi politik. Ketiga, arena publik yang otonom, dimana berbagai macam organisasi social dan politik mengatur diri mereka sendiri. Keempat, arena publik yang terbuka, yaitu arena publik yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat, tidak dijalankan dengan rahasia, eksklusif dan setting yang bersifat korporatif.
	Dalam melihat hubungan masyarakat dengan negara, civil society dianggap mempunyai tiga fungsi. Pertama, civil society mempunyai aktivitas memajukan kesejahteraan dengan memajukan kegiatan yang ditujukan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan publik. Kedua, civil society melakukan serangkaian aktivitas yang belum atau tidak dilakukan negara dalam kaitannya sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas. Terakhir, civil society sebagai kekuatan tandingan negara (counter balancing the state atau counter veilling forces).

Masyarakat Sipil
Sebagaimana dikemukakan Larry Diamond (2003:278) masyarakat sipil melingkupi kehidupan sosial yang terorganisasi, terbuka, sukarela, lahir secara mandiri, setidaknya berswadaya secara parsial, otonom dan negara, dan terikat pada tatanan legal atau seperangkat nilai-nilai bersama. Masyarakat sipil berbeda dengan ”masyarakat biasa” secara harfiah. Penggunaan kata ”biasa” merujuk pada keterlibatan publik untuk mengekspresikan kepentingan-kepenting, hasrat, pilihan dan ide-ide mereka untuk bertukar informasi, mencapai sasaran kolektif mengajukan tuntutan pada negara, memperbaiki struktur dan fungsi negara, dan untuk menuntut akuntabilitas pejabat negara. Masyarakat sipil adalah sebuah fenomena penengah yang berdiri diantara ruang privat dan negara itu sendiri. Lain dari pada itu, masyarakat sipil pun berbeda dengan publik. 
Dalam percakapan sehari-hari kata publik mempunyai dua arti yang berbeda. Pertama, publik diartikan sebagai negara atau pemerintah seperti dalam terjemahan Public Administration menjadi Adminitrasi Negara. Kedua, kata publik sebagai padanan dari kata umum seperti dalam kata public telephone (telepon umum), public transportation (tarsportasi umum), atau public interest (kepentingan umum). 
Untuk  mengulas makna publik, dapat ditelaah dari dua sudut pandang Pertama, publik berasal dari bahasa pubes (bahasa Yunani)  yang mengandung makna kedewasaan, baik kedewasaan fisik, emosional, maupun intelektual. Dalam dunia psikologi dikenal pula istilah puber yang menunjukkan transisi perkembangan psikologi seseorang menuju kedewasaan.  Kedua, kata publik berasal dari bahasa Yunani “koinon” yang diadopsi ke dalam bahasa Inggris menjadi common yang menekankan tentang pentingnya hubungan (relationship) antar individu.  Pada konsep kedua ini, makna publik lebih  mengarah pada komunitas atau khalayak.
Merujuk pada analisa tersebut, maka kata “public” dapat dimengerti sebagai benda (things) apabila hal tersebut menyangkut suatu keputusan publik, dan dapat berarti ”suatu kemampuan” (capacity) apabila menyangkut kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain dan kemampuan untuk mengerti hubungan antara tindakan-tindakan seorang individu dengan akibat yang ditimbulkannya bagi orang lain secara komprehensif.
Ada lima model formal yang berkaitan dengan kedudukan konsep publik dalam ilmu-ilmu sosial (George Frederickson, 1997). Pertama, perspektif legislatif. Meskipun pandangan ini merupakan pandangan yang dianggap realistik dan logis dalam pelaksanaan demokrasi modern, namun pada akhirnya disadari bahwa individu-individu dan kelompok-kelompok di dalam publik seringkali merasa tidak terwakili secara efektif oleh orang-orang yang mereka pilih secara (tidak) langsung. Persoalan-persoalan yang merupakan keprihatinan dan keluhan masyarakat secara luas seringkali tertinggal di belakang pimtu para wakil rakyat yang mereka pilih. Mayoritas pemerintahan yang demokratis menggunakan sistem perwakilan tidak langsung (representative democracy). Seperti juga dalam pandangan perspektif pluralis, asumsi dasar yang dianut adalah bahwa setiap pejabat diangkat untuk mewakili kepentingan, kebutuhan dan tuntutan warga negara atau publik. Dengan adanya pengangkatan tersebut mereka memiliki legitimasi untuk mewujudkan perspektif publik di dalam proses kebijakan publik. Dengan demikian pejabat-pejabat yang diangkat tersebut dianggap sebagai manifestasi tunggal dari perspektif publik.
Kedua, perspektif pluralis. Menurut penganut perspektif ini setiap orang mempunyai kepentingan yang sama akan bergabung satu sama lain dan membentuk suatu kelompok. Kelompok ini memandang ”publik” sebagai konfigurasi dari berbagai kelompok kepentingan (interest group). Dalam perkembangan selanjutnya, kelompok kepentingan berinteraksi dan berkompetisi untuk memperjuangkan kepentingan individu-individu yang mereka wakili, khususnya dalam konteks pemerintahan. 
Terdapat tiga kelemahan yang kerap menjadi bahan kritik bagi  kelompok pluralis, yaitu (1)  sistem checks and balances sering memperlambat kinerja pemerintahan, (2) kaum pluralis mengandalkan sistem perwakilan yang potensial bermasalah dalam kualitas dan kemampuan representasional perwakilan, dan (3) terakhir, berkaitan dengan masalah efisinsi dan prinsip ekonomi yang merupakan esensi dari logika costs and benefits dalam kebijakan publik.
Ketiga, perspektif pilihan publik. Tradisi pemikiran ini tidak terlalu memperhatikan secara khusus nilai-nilai bersama dalam komunitas, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan etika. Bagi kelompok ini kepentingan komunitas merupakan penjumlahan dari kepentingan-kepentingan individu yang membentuknya. Pandangan utilitarian ini memandang publik seolah-olah sebagai konsumen dalam pasar. Asumsi metodologis utama dari pandangan ini adalah bahwa tindakan publik harus dimengerti sebagai tindakan individual yang termotivasi oleh kepentingan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Seperti juga pandangan pluralis, the public-choices perspective cenderung tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap mereka yang kurang memiliki hak khusus dalam masyarakat. Jika seseorang memiliki sarana yang dibutuhkan, termasuk penguasaan informasi, maka ia akan dengan mudah dapat mengarahkan public choice. Sebagai akibatnya, institusi-institusi pemerintahan yang demokratis akan sangat tergantung pada dukungan dari mereka yang diperintah.
Keempat, perspektif penyedia layanan. Publik diposisikan sebagai pelanggan (costumer) yang harus dilayani. Birokrasi mempunyai tugas untuk melayani publik yang terdiri dari individu-individu dan kelompok-kelompok. Oleh karena itu, perspektif ini mengharapkan agar para pejabat yang berada paling dekat dengan publik (street level bureaucrats) menjadi penyokong utama publik. Seperti perspektif-perspektif sebelumnya, kepentingan pejabat yang lebih mengemukan dan bukan kepentingan publik menjadi titik sental dari setiap pelayanan kepemerintahan.
Kelima, perspektif kewarganegaraan (the citizen perspective).  Perspektif ini baru muncul sebagai salah satu wacana dalam konteks politik dan administrasi publik modern. Reformasi administrasi publik di berbagai negara, khususnya di negara berkembang termasuk di Indonesia ditandai oleh dua tuntutan, yaitu (1) tuntutan akan munculnya pelayanan-pelayanan publik yang lebih baik, dan memenuhi standar pelayanan minimum, dan (2) tuntutan agar setiap warga negara diberi informasi yang cukup (well-informed) agar secara umum dapat menunjukkan partisipasi aktifnya dalam berbagai kegiatan publik serta dapat menjadi masyarakat yang sadar hukum. 
Setelah melakukan kajian analistis serta perbandingkan konseptual mengenai konsep publik, dapat ditemukan kekuatan dan kelemahan dari setiap perspektif. Secara teoritik perspektif kewarganegaraan merupakan sudut pandang yang lebih rasional untuk dijadikan landasan dalam mengembangkan masyarakat sipil yang dicitakan. Frederickson lebih lanjut mengatakan bahwa ada beberapa prinsip yang dapat dapat digunakan untuk memperkuat eksistensi publik sehingga mampu menunjang dalam mewujudkan masyarakat sipil, yaitu (1) konsep publik harus dibangun melalui pemberdayaan konstitusi, (2) perlu disandarkan pada pengembangan warga negara yang berbudi-luhur (virtouos citizen), (3) konsep publik harus didasarkan pada pembentukan dan usaha mempertahankan sistem dan prosedur untuk mendengarkan dan merespon kepentingan publik, (4) konsep publik harus didasarkan pada kebajikan. 
Dalam analisa ini, kendati citizen (warga negara) mirip dengan masyarakat sipil, namun tidak sama. Ada beberapa karakteristik masyarakat sipil yang dapat membedakan dari warga negara. Karakteristik sebuah masyarakat sipil demokrasi menurut Larry Diamond ( 2003 : 285-191) ada lima, yaitu (1) mengelola urusan-urusan internalnya sendiri secara formal, (2) tujuan dan metode perkumpulan-perkumpulan yang terorganisir, (3) ada pelembagaan keorganisasiannya, (4) bersifat plural, dan (5) kesolidan. 

Pembangunan Politik Masyarakat
Peningkatan kualitas masyarakat  menuju masyarakat demokratis membutuhkan ada pendidikan politik terhadap masyarakat secara tepat. Proses pendidikan politik atau disebut pula pembangunan politik tidak cukup hanya mengandalkan proses pendidikan politik yang dilaksanakan pemerintah, atau mengandalkan agenda politik dari kalangan elit. Pembangunan politik memang bukan hanya jerih payah elite politik semata, tetapi hasil dari patisipasi masyarakat sipil sebagai agen perubah. 
Simpul pemikiran ini merujuk pada kenyataan bahwa dengan tersedianya masyarakat sipil yang dinamis, mampu menjadi penagih janji yang baik beroposisi secara loyal terhadap pemerintah, serta melakukan konsolidasi demokrasi sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, maka pembangunan politik yang bertujuan untuk memperkaya khazanah kehidupan kepolitikan ke arah yang lebih demokratis menjadi hal yang lumrah. 
Menurut Mylon Weiner (Surbakti, 1992: 239) mengungkapkan bahwa pembangunan politik mengarah pada upaya dalam melakukan integrasi politik, membentuk pemerintahan yang efisien, bersih dan berwibawa atau dalam bahasa yang lumrah saat ini kita kenal dengan istilah good government governance. Mencermati pandangan ini, tampak jelas bahwa tujuan pembangunan politik bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata tetapi juga harus melibatkan partisipasi politik masyarakat sipil agar tercipta apa yang dirasakan bersama. 
Ada banyak cara yang dapat dilakukan masyarakat sipil dalam mendukung konsolidasi demokrasi, yaitu menyediakan basis pembatas atas kekuasaan negara, dan melengkapi peran partai-partai politik yang belum maksimal, diantaranya yaitu meningkatkan agenda partisipasi politik publik, meningkatkan efektifitas dan keterampilan warga dalam berdemokrasi, serta mendorong pemahaman terhadap kewajiban-kewajiban di samping hak dan akses terhadap informasi.  Oleh karena itu, kegiatan yang perlu dilakukan masyarakat sipil yaitu membuka atau membangun saluran-saluran di luar partai untuk menampung tuntutan dan kebutuhan masyarakat luas yang tidak tertampung dalam partai politik. Fungsi ini menjadi penting dalam menyediakan akses pada kekuasaan bagi kelompok-kelompok yang secara tradisional tersisih, tersingkir, seperti: perempuan dan ras atau etnis minoritas.
Selain itu, masyarakat sipil pun dapat mendorong iklim demokrasi dengan cara mengenyahkan nalar nepotisme dan kolusi dengan logika kewargaan yang berdasar pada merit system. Dalam iklim yang terdesentralisasi sebagaimana dicetuskan dalam episteme demokrasi di mana kekuasaan diberikan pada laci-laci lokal agar tercipta pembagian kekuasaan yang setimbang di seluruh lapisan masyarakat maka kecenderungan terbangunnya pusat-pusat kekuasaan otoriter  di tingkat lokal. Demokrasi adalah bentuk sistem yang lebih berorientasi pada masyarakat. Berbeda dengan sistem otoritarianisme yang bisa berdiri tegak dengan memakai aparatur ideologi negara saja, demokrasi tidak akan berjalan stabil bila tidak mendapatkan dukungan nyata dari masyarakat.
Pemerintahan yang demokratis memiliki karakteristik setiap kebijakan diputuskan dengan melibatkan keikutsertaan anggota masyarakat dalam pemerintahan (partisipation); tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di bawah (responsiveness); bertumpu pada aspek penegakan hukum (law enforcement) dan aturan hukum (rule of law); terbuka terhadap keanekaragaman anggotanya (inclusiveness); bertumpu pada konsensus, dapat dipertanggungjawabkan kepada anggotanya (accountability); dan efesien, efektif, stabil, bersih (check and balance ) dan adanya proses yang transparan.
Dengan demikian, pemerintahan demokratis yang bergantung pada beberapa besar keterlibatan politik warganya. Selain itu, ada pula proses keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintahan (kontrol sosial).
Fungsi keempat yaitu merekrut, memilih, dan melatih kader bangsa. Kegiatan merekrut memilih, dan melatih para pemimpin politik baru merupakan salah satu bentuk investasi dalam pembangunan politik dalam jangka menengah dan jangka panjang tentunya. Pada banyak kasus masyarakat sipil memang diupayakan untuk menyediakan kandidat-kandidat pemimpin baru bagi pemerintahan dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dan kontrolnya terhadap pemerintah berkuasa.  Oleh karena itu, ketika kualitas masyarakat sipil menjadi semakin baik, melalui para kader atau kandidat pemimpin politik baru, maka mau tidak mau hal ini akan mendorong pemerintah ataupun elite berkuasa untuk terus memperbaiki dirinya. 
Kelima, masyarakat sipil memiliki peran untuk sosialisasi, pendidikan dan atau distribusi informasi secara transparan, berimbang dan lugas sebagai wujud pembelajaran kolektif demi menegakkan kepentingan bersama. Transparansi infomasi mengenai anggaran belanja, kekayaan dan penghasilan pejabat, pers yang otonom, organisasi masyarakat sipil yang dapat mengakses informasi tanpa surveillence merupakan ciri lain dari bagian ini sebagai bentuk simetrisitas informasi. Kemampuan menyebar infomasi ini akan berjalan dengan baik apabila intervensi negatif negara atas penyebaran informasi tersebut tidak terjadi. Informasi yang simetris, menurut peraih nobel ekonomi, Joseph Stiglitz, merupakan persyaratan utama dalam menciptakan keseimbangan posisi tawar antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini menjadi penting dalam kultur governance karena tujuan dari semua hal ini adalah terciptanya efektifitas dan efsiensi kerja. 
Keenam, tingginya peran dan kontribusi masyarakat sipil dapat  diasumsikan sebagai bentuk kemampuan warga dalam memahami serta melakukan penatan sosial kemasyarakatan dalam membangun tatanan sosial yang teratur.  Sudah barang tentu bahwa kepentingan pemerintah (state), pelaku usaha (market), dan masyarakat sipil (civil society) akan jauh berbeda; namun demikian, masyarakat sipil dituntut untuk mempu mencarikan solusi terbaik dalam menengahi dan mencari titik keseimbangan antara ketiga kepentingan berbeda dalam bentuk win-win solutions.  Dengan demikian, masyarakat sipil bukan hanya harus pandai menjadi penagih janji yang loyal dan kuat, tetapi juga masyarakat sipil harus mampu menjadi penyedia teknik mediasi dan resolusi konflik yang cerdas, manaka konflik itu muncul kepermukaan. Demontrasi, revolusi, kudeta, hingga pemberontakan merupakan bentuk-bentuk konket di mana masyarakat sipil tidak memiliki kemampuan untuk memberikan solusi terbaik atas gerakan dirinya. Dan, untuk membentuk masyarakat sipil yang netral dan obyektif atas berbagai kepentingan dalam wadah resolusi konflik bukan waktu sebentar. Karena itu, kesabaran revolusioner perlu disematkan dalam sanubari masyarakat sipil yang tengah berkembang.
Terakhir, yaitu kemampuan masyarakat sipil untuk memperkuat pondasi-pondasi modal sosial. Salah satu yang dapat kita ambil contoh adalah apa yang diutarakan oleh Francis Fukuyama dalam bukunya, Trust,  the Social Virtues and the creation of Prospetity (1995). Dalam buku tersebut dikemukakan ada dua bentuk masyarakat yang terkategori secara sederhana, yaitu masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi (hight trust society), yaitu  dan, masyarakat yang bertingkat kepercayaan rendah (low trust society). Lebih lanjut menurut Fukuyama bahwa tingkat kepercayaan masyarakat dapat dibangun melalui  sosial kapital yang berbasis pada sifat dan sikap untuk saling percaya baik dalam bentuk relasi horisontal maupun relasi vertikal. Ketika relasi ini telah bebentuk dengan baik dan matang maka akan sangat relatif mudah masyarakat di suatu negara untuk dapat mengembangkan kelekatan sosial, politik, serta ekonomi dalam arti luas. Upaya membangun kepercayaan dilevel akar rumput hingga aras elite merupakan. pekerjaan utama yang harus dilakukan dan dilalui oleh masyarakat sipil dalam hubungannya dengan pembangunan politik, di mana hal ini akan beimplikasi positif pada pembangunan dalam konteks luas jangka panjang.

Partisipasi Politik
Dengan merujuk pengalaman selama 32 tahun di bawah Pemerintahan Orde Baru, dapat dikemukakan ada dua model partisipasi politik yang (pernah) di Indonesia. 
Pertama, partisipasi politik termobilisasi (mobilized political participation). Pengalaman politik di  masa Orde Baru dapat dikenali sebagai satu model partisipasi politik publik yang termobolisasi. Dengan kata lain, massa/masyarakat politik di Indonesia mayoritas semata-mata digerakkan oleh elite yang berkuasa. Instusi sosial yang dianggap memiliki peran dalam menggerakkan masyarakat Indonesia dalam politik pembangunan baik melalui jalur patai politik, lembaga sosial keagamaan, birokrasi maupun jalur TNI 
Partisipasi kemudian hanya dimaknai sebagai bentuk kepatuhan total rakyat terhadap negara. Sebuah bentuk partisipasi feodal dalam kekuasaan jawa masa silam dengan konsep kawulo - gusti. Partisipasi masyarakat dimaknai secara dangkal untuk patuh dan taat terhadap semua aturan negara dan penyelenggara negara sekaligus. Dalam hal ini ada banyak contoh; Partisipasi untuk membayar pajak, partisipasi mengikuti pemilu dan memilih golkar, partisipasi untuk membayar swadaya pembangunan. Sebaliknya, masyarakat yang tidak taat terhadap kebijakan negara dan aparatusnya dituduh sebagai makar. 
Dampak politis terhadap asosiasi kegiatan mobilisasi tersebut bagi masyarakat, khususnya dalam konteks politik. pada satu sisi dapat menimbulkan partisipasi politik yang cukup besar sebagai akibat mobilisasi, di sisi lain dapat pula terwujud suatu keadaan yang disebut krisis politik yang memungkinkan berubah menjadi apatis total terhadap kegiatan politik.
Kedua, partisipasi politik otonom (autonomous political participation). Kesadaran dalam membangun partisipasi politik yang  mandiri, semakin menguat dan menunjukkan wujudnya pasca gerakan reformasi 1998. Dengan adanya gerakan reformasi ini,  kendati belum dapat dikatakan seluruhnya berhasil, namun sudah mampu menunjukkan trend ke arah pembangunan partisipasi politik masyarakat secara mandiri.
Keinginan dan kebutuhan untuk membangun partisipasi politik yang mandiri ini, selain didorong oleh motivasi untuk  membangun masyarakat Indonesia yang demokrasi, juga dilandasi oleh asumsi pentingnya penguatan kelompok civil society (masyarakat sipil).
Partisipasi dan peran masyarakat dalam negara dengan relasi yang egaliter dan bukan sebaliknya, relasi yang menguasai dan menghegemoni sendi-sendi kehidupan rakyat, hanya bisa dilakukan dengan desentralisasi atau akrab disebut otonomi daerah. Karena dengan adanya desentralisasi, diharapkan pemerintah bisa mendekatkan diri dengan masyarakatnya. Adanya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah diharapkan bisa memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. 
Tingkat keberdayaan masyarakat sipil (masyarakat dalam arti individu maupun organisasi sosial atau swasta) akan menjadi indikator lain dalam usaha membangun partisipasi politik.  Kelompok masyarakat sipil ini, dapat berasal dari kelompok mahasiswa, pengusaha, akademisi, atau kelompok sosial lainnya di luar lingkungan Pemerintahan.
Dalam konteks empirik, peningkatan partisipasi pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya saja adalah masalah ketahanan ekonomi individu dan pendidikan. Seseorang yang memiliki ketahanan ekonomi (income) dan berpendidikan tinggi cenderung lebih aktif melakukan kegiatan-kegiatan politik daripada orang yang berpendapatan dan berpendidikan rendah. Namun demikian tidak menutup kemungkinan seseorang yang memiliki tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah mempunyai tingkat partisipasi politik yang tinggi, karena pendapatan dan pendidikan mereka dikontrol atau dikendalikan oleh pihak lain sehingga keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan politik atas anjuran pihak lain. Meminjam istilah Frederick Niectzchea dan atau David C. McClelland, tumbuhkembangnya kesadaran politik seseorang itu karena dalam diri individu ada ‘need for power’. 
Partisipasi politik masyarakat dalam rencana pembangunan harus sudah dimulai sejak saat perencanaan kemudian pelaksanaan dan seterusnya pemeliharaan. Surbakti (1992:16), Kegiatan masyarakat yang disebut partisipasi politik adalah perilaku politik lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik, perilaku politik masyarakat (individu/kelompok) yang berhak mempengaruhi lembaga dan pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan politik, karena menyangkut kehidupan masyarakat. 
Dalam perspektif politik, Huntington (1993:270) berpendapat bahwa partisipasi politik masyarakat merupakan ciri khas modernisasi politik dalam pembangunan. Hemat kata kemajuan demokrasi dapat dilihat dari seberapa besar partisipasi politik masyarakat. 
Terkait dengan partisipasi politik ini, Tjokroamidjojo (1991:113) memberikan penjelasan bahwa (1) partisipasi politik aktif masyarakat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan, kemudian (2) keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Alexander Abe (2001:110), partisipasi politik masyarakat merupakan hal terpenting dalam proses pembangunan yaitu akan menjadi wahana political education yang sangat baik. 
Dengan kata lain, partisipasi politik masyarakat sebagai alat guna memperoleh suatu informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat. Melalui peningkatan partisipasi ini, masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya dan pengambilan keputusan terhadap prioritas pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat, karena akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek. 
Partisipasi warga masyarakat dalam proses kebijakan merupakan cara efektif untuk mencapai pola hubungan setara antara pemerintah dan rakyat. Di negara-negara demokrasi, partisipasi warga dalam proses kebijakan merupakan hal yang lazim. Partisipasi publik dalam proses kebijakan tidak hanya merupakan cermin demokrasi yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari melainkan juga bermanfaat bagi pemerintah. Permasalahan yang datang silih berganti—dan tidak sedikit yang rumit—telah membuat pemerintah tidak cukup sensitif atau memiliki waktu menentukan prioritas kebijakan. Keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan membantu pemerintah mengatasi persoalan dalam penentuan prioritas kebijakan. Selain itu, karena masyarakat terlibat dalam proses kebijakan, dengan antusias masyarakat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan. Bahkan masyarakat berharap agar implementasi kebijakan berhasil baik.
Salah satu cara untuk mengetahui kualitas partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari bentuk-bentuk keterlibatan seseorang dalam berbagai tahap proses pembangunan yang terencana mulai dari perumusan tujuan sampai dengan penilaian. Bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh warga masyarakat untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya public policy. Sehingga kualitas dari hierarki partisipasi politik masyarakat dilihat dalam keaktifan atau kepasifan (apatis) dari bentuk partisipasi politik masyarakat.
Dalam kerangka umum, ada tiga model partisipasi politik warga negara.  Pertama, yaitu representasi dalam demokrasi perwakilan. Kehadiran seseorang dalam model atau struktur representasi perwakilan politik, menunjukkan adanya tingkat partisipasi seseorang dalam agenda pembangunan. Partisipasi politik diungkapkan dalam tindakan seorang individu atau kelompok terorganisir untuk melakukan pemungutan suara, kampanye, protes, untuk mempengaruhi wakil-wakil pemerintah. Dengan demikian partisipasi politik lebih berorientasi pada ”mempengaruhi” dan ”mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintahan ketimbang ”partisipasi aktif” dan ”langsung” dalam proses-proses kepemerintahan itu sendiri. 
Kedua, keterlibatan beneficiary dalam proyek pembangunan. Model partisipasi ini seringkali dipergunakan selama rezim orde baru berkuasa. Partisipasi sosial seringkali diartikan sebagai terlibatnya masyarakat untuk ikut gotong royong dalam proyek pembangunan negara yang bersifat swadaya masyarakat. Meskipun dalam praksisnya partisipasi selalu diartikan sebagai ”kewajiban” masyarakat untuk membantu pemerintah dan bukan sebagai ”hak” masyarakat untuk mengetahui dan mendapat bantuan dari pemerintah.
Sebenarnya, meminjam pendapat Suhirman, partisipasi sosial diartikan sebagai “…upaya terorganisasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan lembaga pengatur dalam keadaan sosial tertentu oleh berbagai kelompok dan gerakan yang sampai sekarang dikesampingkan dalam fungsi pengawasan” 
Pengertian ini partisipasi ditempatkan di luar negara atau lembaga-lembaga formal pemerintahan. Karena sifatnya yang berada di luar lembaga negara atau lembaga formal pemerintahan, konsep ini dapat kita sebut sebagai partisipasi sosial. Partisipasi ditempatkan sebagai keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai ”beneficiary” pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari penilaian kebutuhan, perencaan, pelaksanaan, sampai pemantauan dan evaluasi program. 
Ketiga, partisipasi warga. Partisipasi warga merupakan proses keterlibatan langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan. Konsep partisipasi warga lebih dari sekedar kepedulian terhadap ”penerima derma” atau ”kaum tersisih” menuju ke suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. 
Namun demikian, partisipasi politik bukanlah dari sisi kuantiítas yang lebih menekankan pada aspek jumlah dan angka keterlibatan warga dalam proses-proses politik di Indonesia. Hal yang lebih penting dari itu semua adalah lebih pada kualitas partisipasi yang dikembangkan setiap individu, baik dalam kontek keterlibatan dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, maupun pengawasan hasil-hasil pembangunan. 
Agar nilai partisipasi lebih bermakna, argumen untuk partisipasi dan akuntabilitas intitusional harus didasari oleh konsepsi hak, yang dalam konteks pembangunan, memperkuat status warga negara. Jika semula warga dirumuskan sebagai pemanfaat (beneficiaries), sekarang ini sudah harus diposisikan sebagai pihak yang berhak dan sah atas pembangunan itu.

Politik dalam Masyarakat Sipil
Masyarakat sipil (civil society) dalam kasus negara-negara berkembang termasuk Indonesia berhadapan dengan dua persoalan. Pertama terminologi dan konsep masyarakat sipil yang masih bisa diperdebatkan diantara kalangan akademisi maupun kalangan aktivis demokrasi. Persoalan yang kedua adalah peletakan peran (role enactment) masyarakat sipil dalam proses perubahan-perubahan sosial politik di Indonesia, terutama sekali pada saat demokrasi masih dalam fase transisi. Transisi demokrasi di Indonesia ditandai oleh partisi kekuasaan atau desentralisasi yang mempunyai dimensi-dimensi permasalahan kontekstual, terutama sekali berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan agenda terbentuknya local good government. Walaupun, faktanya kapasitas dan nilai’nilai demokrasi masih lemah. Sehingga, pada situasi ini civil society mempunyai peran yang strategis dalam mengawal konsolidasi demokrasi di tingkat daerah.
Secara mendasar masyarakat sipil menempatkan dirinya dalam posisi yang kritis terhadap negara dengan terus melakukan upaya perubahan-perubahan dalam bidang-bidang sosial, ekonomi dan politik serta kontrol terhadap kekuasaan. Dalam realitas empirisnya masyarakat sipil mengorganisasi dirinya secara independen dari negara sekaligus mempunyai landasan pengetahuan yang menjadikan mereka berbeda dari masyarakat biasa yang tidak kritis dan pasif dalam struktur sosial yang bisa jadi menindas mereka.
Masyarakat biasa (parokial) dan masyarakat sipil bisa dijelaskan dengan istilah mass society dan public society yang dikembangkan oleh C. Wright Mills (1956). Mass society adalah masyarakat yang cenderung pasif, tidak kritis terhadap kekuasaan dan pada sisi berseberangan public society merupakan masyarakat kritis, independen dan mampu mengorganisasi diri untuk melakukan tuntutan terhadap ketidakadilan. Neera Chandoke (2005) menyatakan dukungannya bahwa masyarakat sipil adalah lembaga-lembaga yang kritis terhadap Negara. Walalupun kritis terhadap negara, Diamond (2003) menekankan bahwa masyarakat sipil berbeda dengan masyarakat politik yang mencakup semua aktor terogarnisasi terutama partai politik dan organisasi kampanye.
Selain kritis terhadap negara civil society mempunyai kemandirian dalam banyak hal. Bahwa civil society adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak terkungkung kehidupan material, dan tidak terserap dalam jaringan-jaringan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (the free public sphere), tempat dimana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat (Hikam, 1996: 3). Larry Diamond dalam bukunya developing democracy toward consolidation (2003) menyimpulkan lebih luas bahwa masyarakat sipil melingkupi kehidupan sosial berorganisasi yang terbuka, sukarela, lahir secara mandiri, setidaknya berswadaya secara parsial, otonom dari negara, dan terikat pada tatanan legal atau seperangkat nilai-nilai bersama. Selanjutnya Diamond menekankan bahwa masyarakat sipil bersedia aktif secara kolektif dalam ruang publik untuk mengekspresikan kepentingan-kepentingan, hasrat, pilihan, dan ide-ide mereka, untuk bertukar informasi, mencapai sasaran kolektif, mengajukan tuntutan pada negara, memperbaiki fungsi struktur negara, dan untuk menuntut akuntabilitas negara.
Masyarakat sipil yang kritis dan mandiri secara esensial didukung oleh orientasi pasarnya, sehingga para aktor di dalamnya mengakui prinsip-prinsip otoritas negara dan rule of law. Agar bisa tumbuh berkembang dan mendapat jaminan rasa aman ia membutuhkan perlindungan dari tatanan hukum yang terlembagakan. Sehingga, masyarakat sipil bukan hanya membatasi kekuasaan negara tetapi juga melegitimasi otoritas negara bila otoritas itu didasarkan pada rule of law (Diamond, 2003). Berkaitan dengan pencirian masyarakat sipil Diamond mengajukan lima ciri masyarakat sipil. Pertama, masyarakat sipil memusatkan perhatiannya pada tujuan-tujuan publik bukannya tujuan privat. Kedua, masyarakat sipil dalam beberapa hal berhubungan dengan Negara tetapi tidak berusaha merebut kekuasaan atas Negara atau mendapat posisi dalam negara; ia tidak berusaha mengendalikan politik secara menyeluruh. Ketiga, masyarakat sipil mencakup pluralisme dan keberagaman. Artinya, organisasi yang sektarian dan memonopoli ruang fungsional atau politik dalam masyarakat bertentangan dengan semangat pluralistik. Keempat, masyarakat sipil tidak berusaha menampilkan seluruh kepentingan pribadi atau komunitas. Namun, kelompok-kelompok yang berbeda akan menampilkan atau mencakup kepentingan berbeda pula. Kelima, masyarakat sipil haruslah dibedakan dari fenomena Civic community yang lebih jelas meningkatkan demokrasi. Civic community adalah konsep yang lebih luas dan lebih sempit sekaligus: lebih luas karena ia mencakup semua jenis perhimpunan (termasuk parokial); lebih sempit karena ia hanya mencakup perhimpunan yang terstruktur secara horizontal di seputar ikatan yang sekira mempunyai kebersamaan, kooperatif, dan saling mempercayai (Diamond, 2003: 281-283).
Persoalan mendasar lainnya setelah pendefinsian adalah siapa yang merupakan bagian dari masyarakat sipil. Pada level ini seringkali terjadi persoalan karena kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat seringkali menunjuk kepada kelompok yang lain bukan sebagai bagian dari masyarakat sipil tetapi sebagai masyarakat politik. Untuk menengahi ini kita bisa mengkutip pendapat Diamond bahwa masyarakat sipil mencakup beragam organisasi, formal dan informal, meliputi: ekonomi, kultural, informasi dan pendidikan, kepentingan, pembangunan, berorientasi isu, dan kewarganegaraan.
Seringkali organisasi yang menjadi bagian dari masyarakat sipil adalah kalangan NGOs (Non Government Organizations/Lembaga Swadaya Masyarakat-LSM) dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berbasis komunitas dan professional yang didalamnya ada kelompok keagamaan yang kritis independen, kaum bisnis maupun media. Jika kita mengacu pada pengertian ini, tampaknya civil society juga bisa merupakan kelas menengah. Kelas menengah oleh Hikam (1999) yang di dalamnya terdapat mahasiswa, aktivis LSM, dan kelompok-kelompok pro demokrasi,
Dalam konteks pembangunan politik masyarakat sipil ini, perlu ada upaya menyeluruh guna meningkatkan kualitas dan efektivitas pemberdayana masyarakat sipil. Pertama, perlu ada upaya menata politik identitas secara seksama dan hati-hati sehingga tidak terjadi konflik identitas di kalangan masyarakat sipil. Kedua, meminjam analisa Anthonny Giddens (1985) yaitu pentingnya pengembangan kekuatan militer dalam rangka untuk meningkatkan kapasitasnya untuk memilihara keamanan dan ketertiban merupakan salah satu upaya dalam membangun tatanan sosial yang tertib. Ketiga, menjalankan pengembangan sistem ideologi yang solid., ideological state apparatur  meminjam istilah Louis Althusser- Pengintegrasian sebuah masyarakat yang majemuk ke dalam suatu konsep 'negara bangsa", tidak ditentukan oleh seberapa besar keinginan rakyat untuk memeluk keyakinan symbol-simbol yang sama (imagened community) serta identitas yang sama pula, tetapi lebih banyak ditentukan oleh ada tidaknya sebuah keyakinan ideologis yang menghegemoni (diterima oleh kelompok masyarakat sebagai nilai yang paling dominan). Karena itu, selain melakukan pengawasan secara ketat, negara juga mengemban tugas untuk menciptakan sebuah sistem ideologi yang solid yang dapat diterima oleh semua lapisan kelompok identitas. Namun, pengambilan keputusan politik ini pun menyimpan kontroversi. Karena penataan simbol identitas nasional seringkali didasarkan atas nilai-nilai kelompok identitas yang dominan, dari pada melakukan sinkretisme atau menemukan (dan menginovasi) hal-hal baru yang dapat diterima secara mayoritas bagi semua kelompok identitas. Terakhir, yairtu  perlu ada lingkungan sosial politik yang kondusif sehingga kebangkitan masyarakat sipil tidak disertai dengan problema baru dalam proses partisipasi politik.  Dalam kaitan dengan masalah ini, masyarakat sipil diupayakan mampu menjadi mediator antara kelompok yang tengah bertikai, sehingga tidak menjadi akut dan parah. Oleh karena itu, perlu ada upaya pembangunan kesadaran politik yang berbanding dengan kesadaran berkonstitusi.

LATIHAN
Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat.
1.	Jelaskan yang dimaksud dengan civil society !
2.	Jelaskan secara singkat sejarah lahirnya civil society !
3.	Sebutkan lima ciri utama masyarakat sipil menurut Diamond !
4.	Jelaskan siapa yang merupakan bagian dari masyarakat sipil !
5.	Mengapa masyarakat sipil dapat dijadikan penyeimbang bagi kekuasaan negara?
6.	Jelaskan yang dimaksud dengan publik !
7.	Jelaskan prinsip yang dapat memperkeuat eksistensi publik, baik sebagai ide maupun sebagai seni dalam mewujudkan masyarakat sipil !
8.	Apa yang menjadi tujuan dari pembangunan politik masyarakat ?
9.	Apa bentuk pembangunan demokrasi yang dapat dilakukan masyarakat sipil ?
10.	Jelaskan peran atau partisipasi politik masyarakat sipil dalam konteks perubahan di era demokrasi !